Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
SOSIALISASI PERIZINAN DI BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT “PELUANG INVESTASI DAN KEMUDAHAN PERIZINAN DI LAUT”

Nomor : SP. 2166/PRL.0/IX/2019

SIARAN PERS

 

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (PP RTRL) pada tanggal 6 Mei 2019, menunjukkan arah yang jelas dalam pembangunan kelautan ke depan dan menjadikan laut masa depan bangsa sangat jelas pijakan. Peraturan pemerintah ini merupakan tindaklanjut dari Undang-undang Kelautan.  Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti pada Konferensi Pers  Sosialisasi Perizinan Di Bidang Pengelolaan Ruang Laut yang digelar di Kantor KKP, Jakarta. “Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Presiden telah menetapkan aturan yang mengatur alokasi ruang laut di wilayah 12 mil hingga Wilayah Yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif dan memperkuat praktek hak berdaulat Indonesia sesuai prinsip hukum laut internasional (UNCLOS)” tambahnya.

 

PP RTRL ini berfungsi sebagai dokumen integrasi kepentingan seluruh kementerian/lembaga untuk pembangunan  dan rencana pemanfaatan ruang laut, sehingga  memberi kepastian bagi setiap stakeholders sesuai rencana yang ditetapkan. PP ini merupakan alat kendali pemerintah untuk memastikan keberlanjutan,  karena menjadi  acuan dalam penyusunan perencanaan zonasi (RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ Kawasan Antarwilayah, dan RZWP3K), acuan penyusunan Kebijakan Kelautan Nasional, dan acuan pemberian izin di laut. “Laut merupakan tempat berbagai sektor dan stakeholder melakukan aktivitas. Keberadaan tata ruang laut meminimalkan konflik pemanfaatan sehingga pembangunan sektor kelautan lebih cepat dan terintegrasi” tambah Susi.

 

Melanjutkan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Brahmantya Satyamurti Poerwadi menambahkan bahwa PP RTRL merupakan komplemen terhadap PP 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Cakupan wilayah perencanaan PP RTRL adalah Wilayah Perairan (perairan laut pedalaman, perairan laut kepulauan, perairan laut territorial) dan Wilayah Yurisdiksi (Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen). “PP RTRL telah menetapkan lokasi Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan (181 lokasi), Pusat Industri Kelautan (50 lokasi), dan rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan”, ungkap Brahmantya Satyamurti Poerwadi.

 

Lebih lanjut Brahmantya Satyamurti Poerwadi menambahkan bahwa sesuai komitmen pemerintah RI, PP RTRL telah menetapkan luas Kawasan Konservasi paling sedikit 10 % dari luas wilayah perairan dan wilayah yuridiksi (sekitar 30 juta Hektar), hal ini selaras dengan Aichi Target Convention on  Bio Diversity (CBD). Tidak hanya itu, PP RTRL juga menetapkan Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional, yang terdiri dari Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (16 lokasi), Kawasan Penghasil Produksi Ikan Secara Berkelanjutan (5 lokasi), dan Proyek Strategis Nasional (426 proyek).

 

Dalam rangka penataan pemanfaatan pulau-pulau kecil serta melaksanakan amanat Pasal 26A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), telah disusun Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi).

 

Penataan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 merupakan menjaga kedaulatan bangsa sekaligus memberikan kesejahteraan pada masyarakat di sana.  Keberadaan PMA dan PMDN dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil konteksnya untuk implementasi visi KKP, yaitu Kedaulatan (sovereignty), Keberlanjutan (sustainability), dan Kesejahteraan (prosperity).

 

Pemanfaatan ruang laut dapat dilakukan berdasarkan Izin Lokasi Perairan. Izin Lokasi Perairan diberikan oleh Menteri atau Gubernur berdasarkan alokasi ruang yang terdapat pada Rencan Zonasi. “Permohonan Izin Lokai Perairan sangat mudah. Pelaku usaha yang sudah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) tinggal menyampaikan persyaratan ke PTSP KKP, dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sudah ada jawaban ditolak atau diterima permohonan tersebut,” demikian Bramantya menambahkan. Tata cara permohonan Izin Lokasi Perairan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 24 tahun 2019.

 

Peraturan Menteri ini,  bukti  pemerintah dalam berpihak kepada masyarakat lokal di pesisir dan nelayan. Kepastian mendapatkan ruang berusaha, terutama di 0-2 mil yang sudah dialokasikan pada RZWP3K, berbentuk  fasilitasi izin lokasi perairan. Fasilitasi izin lokasi perairan ini  yang dilakukan secara komunal, sehingga tidak dapat dialihkan secara individu. Untuk kegiatan reklamasi, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2019. Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan, dilakukan untuk meningkatkan nilai lingkungan dengan prioritas pentingnya perlindungan lingkungan pesisir maupun lokasi dimana material untuk reklamasi diambil. Selain itu, izin pelaksanaan reklamasi dapat terbit apabila aspek teknis pelaksaan reklamasi yang diajukan memenuhi syarat dan memperhatikan  kondisi sosial dan budaya masyarakat.

 

Akhirnya, keberadaan aturan PP RTRL dan telah ditetapkannya  22 (dua puluh dua) Peraturan Daerah RZWP3K dimana  alokasi ruang dalam aturan tersebut menjadi dasar terbitnya perizinan di perairan pesisir dan laut, dapat menjadi dasar pemberian insentif  dan disentif terhadap pelaku usaha. 

 

Jakarta, 11 September 2019

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Ir. Agus Dermawan, M.Si

 

 

Narasumber :

1.    Brahmantya Satyamurti Poerwadi, ST

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (0818379439)

2.    Ir. Agus Dermawan, M.Si

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (08158700095)

I                Informasi lebih lanjut :

Bagian Kerjasama, Humas dan Pelayanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

email :      humas.prl@kkp.go.id/  (021) 3513300 ext : 6117

 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut   11 September 2019   Dilihat : 36



Artikel Terkait: