Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
Setelah Laut Flores dan Selat Malaka, KKP kini Bahas Dokumen Final RZ KAW Laut Maluku

Berita PRL, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Perencanaanaan Ruang Laut menyelenggarakan “Rapat Pembahasan Dokumen Final Rencana Zonasi Kawasan AntarWilayah (RZ KAW) Laut Maluku” pada Kamis (12/9), di R.R. Gurame GMB IV Lt. 15, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

 

Rapat pembahasan Dokumen Final RZ KAW Laut Maluku dipimpin oleh Kasubdit Tata Ruang Laut Nasional, Ir. Nilfa Rasyid dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga antara lain Kementerian Dalam Negeri,  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),  Kementerian Pertahanan,  Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Pushidros TNI-AL.

 

Sedangkan peserta lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang hadir antara lain dari Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen Perikanan Tangkap, Direktorat Jasa Kelautan,  Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, dan Direktorat Perencanaan Ruang Laut.

 

Dalam pembukaannya, Ir. Nilfa R menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menggali masukan, tanggapan, dan saran terkait rumusan tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur dan pola ruang laut, arahan pemanfaatan ruang laut, arahan pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan draft Ranperpres yang termuat dalam Dokumen Final RZ KAW Laut Maluku.

 

Setelah dibuka, acara dilanjutkan pemaparan Dokumen Final Rencana Zonasi Kawasan AntarWilayah (RZ KAW) Laut Maluku dan dilanjutkan dengan diskusi untuk memberi masukan terhadap Dokumen Final yang sedang disusun.

 

Tim Penyusun merangkum beberapa masukan antara lain sebagai berikut: agar dilakukan perbaikan terhadap usulan program utama pada zona pertahanan dan keamanan, penambahan data terkait instalasi dan bangunan laut, platform, dan daerah latihan militer, perbaikan pada lampiran berupa peta yakni sumber data yang digunakan terkait “skala kedalaman” menjadi “skala ketelitian peta”.

 

Berikutnya disampaikan informasi bahwa di Laut Maluku belum ada rencana Wilayah Kerja Migas, namun tidak menutup kemungkinan adanya penambahan lokasi Wilayah Kerja pada wilayah perencanaan Laut Maluku, untuk itu perlu dirumuskan ketentuan dalam peraturan pemanfaatan ruang laut, termasuk juga dalam batang tubuh draft Ranperpres RZ KAW Laut Maluku.

 

Selanjutnya, pemisahan sentra kegiatan usaha perikanan tangkap dan/atau perikananan budidaya menjadi sentra kegiatan usaha perikanan tangkap dan sentra kegiatan usaha perikanan budidaya, perlu dilakukan perbaikan terkait kawasan konservasi perairan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang laut, perubahan kelas untuk Pelabuhan Perikanan Ternate dari kelas penumbuhan ekonomi jejaring menjadi kelas ekonomi industri.

 

Pada akhir pembahasan disepakti tindaklanjut yaitu akan dilakukan perbaikan dokumen final terhadap masukan yang diperoleh dari K/L terkait dan menjadi masukan dalam penyusunan rancangan peraturan presiden. (Direktorat PRL)

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut   12 September 2019   Dilihat : 22



Artikel Terkait: