JAKARTA (7/1) – Kewajiban mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) tak hanya berlaku bagi para pelaku usaha, pemerintah, maupun pemerintah daerah, namun juga wajib dimiliki oleh perguruan tinggi. Hal tersebut secara tegas terungkap dalam Sosialisasi KKPRL dengan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kamis (6/1) yang dihadiri oleh para Dekan Anggota Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FP2TPKI) dan civitas akademika lainnya di seluruh Indonesia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Hendra Yusran Siry menjelaskan kegiatan tersebut dilakukan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut di perairan pesisir, wilayah perairan dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian ruang laut wajib memiliki KKPRL, yang diturunkan melalui peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

“KKPRL merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko. Persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. Sedangkan ketentuan mengenai prasyarat dasar perizinan berusaha diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang lingkungan hidup dan bangunan gedung,” jelas Hendra.

Lebih lanjut Hendra juga menerangkan dukungan KKP melalui KKPRL untuk kegiatan pendidikan seperti water aerodrome sebagai area pelatihan pendaratan seaplane kepada Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi, pendidikan dan laboratorium pendukung pendidikan kepada IPB University, keramba jaring apung (ocean farm ITS) kepada Institut Teknologi Sepuluh Nopember serta bagan kerang hijau kepada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, KKP.

Selain dukungan untuk kegiatan pendidikan, KKP juga memberikan dukungan KKPRL untuk kegiatan pemerintah/pemerintah daerah di antaranya pembangunan tanggul laut Pantai Mutiara kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pengendali banjir dan stabilisasi garis pantai Glagah-Congot kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pengembangan Pelabuhan Pantoloan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Palu, Kementerian Perhubungan, pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, PPS Bitung, PPS Belawan, PPS Cilacap, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan, PPN Palabuhanratu, PPN Kejawanan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP, dan kegiatan pemerintah/pemerintah daerah lainnya.

“Melalui sosialisasi ini KKP berharap perguruan tinggi yang memanfaatkan ruang laut secara menetap dapat segera mengajukan permohonan KKPRL,” pungkas Hendra.

Sejalan dengan akselerasi kebijakan dan program KKP di tahun 2022, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari mendorong perguruan tinggi di seluruh Indonesia dapat bersinergi bersama KKP untuk menjaga pemanfaatan kegiatan di laut melalui KKPRL sebagai bentuk legalitas penggunaan ruang menetap di laut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pemberian KKPRL dilakukan secara ketat, khususnya bagi aktivitas yang berisiko tinggi. Segala aktivitas yang memiliki risiko tinggi, akan diberikan persetujuan kegiatan di ruang laut, jika dinilai telah sesuai dalam aspek kajian lingkungan.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT