JAKARTA (24/8) – Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid 19, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) tengah mempersiapkan program padat karya melalui kegiatan penanaman mangrove di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Program padat karya ini akan dilaksanakan di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong dan Desa Wiromartan Kecamatan Mirit.

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari dalam kunjungannya ke Kebumen menjelaskan total luas area penanaman mencapai 5,8 hektare dengan jumlah mangrove yang ditanam sebanyak 5.875 batang mangrove. Kegiatan ini juga melibatkan 40 orang tenaga kerja yang berasal dari warga desa setempat. Kegiatan padat karya ditargetkan mulai berjalan di bulan September.

Lebih lanjut Tari menerangkan program padat karya penanaman mangrove selain untuk mendorong perekonomian masyarakat di tengah wabah pandemi Covid-19 juga dilakukan untuk mendukung ekonomi biru (blue economy).

“Mendukung blue economy artinya mangrove tidak hanya bertujuan untuk melindungi pesisir dari gempuran ombak tapi juga agar masyarakat bisa sejahtera dari adanya mangrove itu sendiri. Ini juga sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono agar pengelolaan kelautan dan perikanan dijalankan sesuai dengan prinsip ekonomi biru,” terangnya.

Sementara, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Muhammad Yusuf mengungkapkan program padat karya melalui penanaman mangrove di Kebumen ini merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Penanaman Mangrove KKP tahun 2021 yang total luas penanamannya mencapai 1.373 hektare tersebar di 11 Provinsi di Indonesia yang secara keseluruhan melibatkan lebih dari 3.900 orang tenaga kerja.

“Mangrove ini akan memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat dan lingkungan pesisir. Selain memberikan manfaat secara ekonomi, juga memberikan manfaat secara ekologi, karena mangrove ini selain sebagai pelindung pantai, juga berkontribusi dalam penyimpanan dan penyerapan karbon,” jelas Yusuf.

Selain dari upah tenaga kerja, manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat juga dapat dikembangkan lewat wisata bahari dan pengolahan produk berbahan baku mangrove seperti batik, kopi, makanan dan minuman yang dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Karenanya menurut Yusuf peran serta berbagai pihak khususnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendorong pengembangan pemanfaatan mangrove selanjutnya.

Saat menerima kunjungan KKP di desanya, perwakilan kelompok nelayan penggiat mangrove di Kebumen menyampaikan terima kasih atas program yang diberikan KKP dan mengharapkan agar pesisir laut di wilayah Kebumen menjadi lestari.

Sebagai informasi, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman rehabilitasi mangrove yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 10 Agustus 2021 lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa ekosistem mangrove di pesisir sangat penting dan berkaitan erat dengan kelangsungan hidup nelayan. Mengingat ekosistem mangrove mampu memberikan kehidupan bagi ikan-ikan untuk melakukan pemijahan dan sebagai tempat tinggal untuk berlindung dari predator. Selain hal tersebut, kemampuan ekosistem mangrove dalam melakukan penyerapan dan penyimpanan karbon yang mampu melebihi hutan pada umumnya, menjadikan Indonesia sebagai negara blue carbon.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT