JAKARTA, (4/2) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperbaharui persetujuan untuk pemberian fasilitas Hak Istimewa dan Kekebalan bagi fungsi resmi Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security/CTI-CFF).

Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) Victor Gustaaf Manoppo yang mewakili Pemerintah Indonesia dalam penandatanganan Persetujuan Negara Tuan Rumah (Host Country Agreement/HCA) antara Pemerintah Indonesia dengan Sekretariat Regional CTI-CFF yang berlangsung pada Selasa, (31/1) di Jakarta.

Pembaruan persetujuan tentang Ketuanrumahan, Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan tersebut merupakan tindaklanjut mandat keputusan Pertemuan Pejabat Senior (Senior Official Meeting ke-17/SOM 17) dan Pertemuan Tingkat Menteri (Ministerial Meeting ke-8/MM 8) CTI CFF yang dilaksanakan pada bulan November - Desember 2022 lalu.

“Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dan untuk menjalankan fungsi penuh organisasi CTI-CFF sebagai koordinator dan fasilitator kegiatan regional di kawasan segitiga karang telah dibangun kantor Sekretariat Regional CTI-CFF yang berkedudukan di Manado. Sesuai dengan Host Country Agreement, kami juga memfasilitasi Hak Istimewa dan Kekebalan bagi fungsi resmi Sekretariat Regional CTI-CFF,” terang Victor.

Lebih lanjut Victor menyebutkan bahwa Indonesia sangat berkomitmen dalam menjamin keberlangsungan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara mengatasi isu-isu penting seperti ketahanan pangan, perubahan iklim dan keanekaragaman hayati laut yang diwujudkan melalui arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru.

“Melalui kemitraan multilateral CTI-CFF bersama 6 negara anggota yaitu Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon dan Timor-Leste, peran aktif Indonesia juga diwujudkan untuk menjaga kelestarian dan melindungi sumber daya laut secara berkelanjutan sebagai komponen utama bumi yang berperan penting bagi kehidupan umat manusia,” jelasnya.

Dalam penandatanganan Host Country Agreement tersebut, Victor pun mengajak Sekretariat Regional CTI-CFF dan seluruh pihak untuk lebih meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik agar semakin memberikan manfaat nyata bagi negara-negara anggota CTI-CFF.

“Efektivitas, efisiensi dan inovasi harus terus dilakukan oleh Sekretariat Regional untuk mengimplementasikan rencana dan program kerja yang telah disepakati bersama dalam Rencana Aksi Regional (Regional Plan of Action/RPOA 2.0) CTI-CFF,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Sekretariat Regional CTI-CFF Mohd Kushairi Mohd Rajuddin yang turut menandatangani Host Country Agreement menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah menjadi tuan rumah Sekretariat Regional CTI-CFF selama beberapa tahun terakhir.

“Penandatanganan HCA ini adalah wujud komitmen Negara Tuan Rumah, Negara Anggota lainnya dan Sekretariat Regional untuk melanjutkan hubungan antara CTI-CFF dan Negara Tuan Rumah. Pemerintah Indonesia telah menginvestasikan sejumlah dana untuk mendirikan Pusat CTI-CFF, dimana Sekretariat Regional saat ini ditempatkan sebagai pusat koordinasi, fasilitasi dan kolaborasi enam negara anggota CTI-CFF. Kami juga berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia melalui KKP, Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Sekretariat Negara dan kementerian lainnya atas dukungan yang diberikan kepada staf internasional sehingga dapat bekerja dengan lancar dan aman,” ungkap Kushairi.

Penandatanganan Host Country Agreement disaksikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Kementerian Pertanian dan Perikanan Timor Leste, Acacio Guterres sekaligus sebagai Ketua Komite Pejabat Senior CTI-CFF (Chair of the Committee Senior Official/CSO CTI-CFF), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam berbagai forum, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menekankan pentingnya menciptakan laut yang sehat, aman, tangguh dan produktif bagi kesejahteraan bangsa. Salah satunya dengan memperkuat diplomasi maritim serta kerja sama dengan berbagai negara dan mengembangkan strategi pembangunan ekonomi biru yang menitikberatkan pada aspek ekologi dan ekonomi pada aktivitas yang menetap di ruang laut.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT