Berita PRL, Jakarta - Mantapkan program pengelolaan hiu dan pari tahun 2021 – 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mengadakan konsultasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Hiu dan Pari Appendiks dan Non Appendiks CITES dengan melibatkan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL), Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Setjen KKP), Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), WCS Indonesia, WWF Indonesia, CI, dan Yayasan Reefcheck Indonesia, Jumat (11/12). 

Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Andi Rusandi menyampaikan bahwa Indonesia merupakan wilayah yang cocok sebagai tempat tinggal hiu dan pari. Menurutnya RAN Hiu dan Pari Appendiks dan Non Appendiks CITES diharapkan bisa menjadi acuan bersama untuk mengurangi deplesi Hiu dan Pari di Indonesia dan bisa tercapai sesuai dengan indikator yang terukur.

Dalam pembahasannya, hasil evaluasi RAN Hiu dan Pari Tahun 2016 – 2020 bahwa perlu ada penguatan regulasi dan kelembagaan dalam pengelolaan hiu dan pari. Kemudian pada RAN 2021 – 2025 ini diharapkan tersedianya sistem keterlacakan dalam pemantauan perdagangan dari hulu ke hilir, terwujudnya pengelolaan hiu dan pari yang terintergrasi, terlaksananya pembatasan jumlah dan ukuran tangkapan hiu dan pari cites, penguatan riset hiu dan pari serta perbaikan data nasional, terwujudnya perlindungan habitat penting ikan hiu dan pari, pengembangan teknologi untuk mitigasi by catch ikan hiu dan pari, penyadartahuan masyarakat/khalayak berupa komunikasi dan kampanye, pengembangan mata pencaharian alternatif dan akses modal/diversifikasi mata pencaharian. (BPSPL Pontianak)