JAKARTA, (15/4) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengimbau masyarakat untuk tidak memanfaatkan minyak dari paus yang telah mati terdampar. Imbauan ini menyusul adanya masyarakat yang berusaha memanfaatkan minyak dari bangkai paus yang ditemukan mati terdampar di perairan Bali.

“Kami  melakukan sosialisasi penanganan biota laut dilindungi terdampar dan membagikan poster jenis biota laut dilindungi,” ujar Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Permana Yudiarso dalam siaran resmi KKP, Rabu (12/4/2023).

Paus merupakan salah satu biota laut dilindungi penuh oleh negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Mamalia Laut.

Yudi menjelaskan, pihaknya semula menerima laporan adanya bangkai paus terdampar di Pantai Batu Lumbang, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, dari Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan. Permana langsung mengirimkan tim respon cepat untuk penanganan.

Melalui identifikasi visual dan pengukuran morfometrik terlihat kondisi bangkai paus sudah membusuk (kode 4) dan bentuk tubuh cukup sulit untuk diidentifikasi.

”Secara visual, paus diduga merupakan jenis Paus Bryde atau Paus Edeni (Balaenoptera brydei), panjang sekitar 11 meter dengan kondisi beberapa tulang terlihat,” ujar Yudi.

Lebih lanjut Yudi menjelaskan bahwa penanganan paus terdampar dilakukan dengan cara dikubur sesuai kesepakatan bersama di lapangan. Mengingat ukurannya yang besar, paus dikubur dengan alat berat dibantu oleh pemda, Yayasan Bali Bersih dan masyarakat setempat pada 3 April lalu.

“Sebelum dikubur, Yayasan Bali Bersih mengambil sampel paus untuk diuji di laboratorium di Yayasan Biodiversitas Indonesia agar diketahui jenis dan penyebab kematiannya,” ungkapnya.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam pengelolaan kawasan dan jenis ikan KKP terus bersinergi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan khususnya dalam memberikan respon yang cepat dan tepat untuk menangani mamalia laut terdampar. Hal ini penting dilakukan mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT