Pekanbaru (5/6) – Dalam rangka akselerasi pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK), Universitas Riau (UNRI) di FPK UNRI, Pekanbaru, Provinsi Riau pada Jumat (3/6).

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Hendra Yusran Siry yang menandatangani PKS tersebut menerangkan kerjasama dengan FPK UNRI adalah bentuk komitmen bersama pemangku kepentingan terhadap tujuan pembangunan kelautan dan perikanan melalui optimalisasi pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut.

“Pengelolaan ruang laut merupakan panglima dalam menjaga ekologi laut yang berkelanjutan, termasuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi agar memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat pesisir serta untuk generasi yang akan datang,” terang Hendra.

Lebih lanjut Hendra menjelaskan, UNRI sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Riau menjadi mitra strategis bagi KKP dalam memberikan masukan, saran, dan pertimbangan (rekomendasi) dalam kebijakan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan berbasis kajian ilmiah (scientific base).

“Kami berharap berbagai pemikiran dan hasil kajian ilmiah yang dilakukan FPK UNRI dan didukung dengan kapasitas SDM yang dimiliki dapat memberikan dukungan nyata dalam upaya pengembangan ekonomi kelautan di Provinsi Riau melalui prinsip ekonomi biru (blue economy),” lanjutnya.

Di kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan UNRI, Bintal Amin menuturkan momen penandatanganan PKS sangat penting dan sudah lama dinanti sebagai dasar legal formal kegiatan di lapangan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). FPK juga menyatakan kesiapannya dalam mendukung percepatan pembentukan kawasan konservasi serta kegiatan lain yang disepakati dalam kerjasama ini.

Sementara, Rektor UNRI Aras Mulyadi dalam sambutannya berharap melalui kerjasama ini, KKP dan UNRI saling bersinergi, memberikan timbal balik melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. UNRI pun siap mendukung program perikanan berkelanjutan yang dicanangkan Menteri Kelautan dan Perikanan mengingat wilayah perairan Provinsi Riau meliputi WPP 571 dan 572.

“Melalui sinergi program, kerjasama ini dapat saling menguntungkan, berjalan dengan baik sesuai dengan butir-butir kegiatan kerjasama serta dapat dilanjutkan dan dikembangkan di masa yang akan datang,” tutupnya.

PKS Penguatan Sumber Daya Manusia dan Dukungan Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari beberapa ruang lingkup yaitu : Pertama, dukungan percepatan penetapan kawasan konservasi. Kedua, penguatan kapasitas sumberdaya manusia melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Ketiga, perlindungan dan pelestarian biota laut dilindungi dan/atau terancam punah. Keempat, pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sinergi KKP dengan Perguruan Tinggi dalam bentuk PKS dilaksanakan selaras dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berlandaskan prinsip kerjasama yang mengutamakan kepentingan nasional, kesetaraan serta dapat mendukung indikator kinerja, efektif dan efisien sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian Lingkup Kementerian Kelautan.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT