JAKARTA (12/9) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) terus mendorong pengembangan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari). Sejumlah 15 kawasan di Indonesia telah mendeklarasikan sebagai Dewi Bahari pada tahun 2021 dan berkomitmen membangun desa pesisir menjadi kawasan unggulan destinasi wisata bahari berbasis masyarakat dan potensi lokal, sebagai kontribusi pemulihan sektor pariwisata di masa pandemi ini.

Berbagai aksi peduli lingkungan dilakukan di beberapa kawasan wisata bahari, salah satunya melalui gerakan bersih pantai dan laut yang dilakukan di kawasan wisata bahari Pantai Kondo, Desa Padak Guar, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini dipelopori oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Saka Bahari dan didukung oleh Pos Angkatan Laut serta masyarakat Desa Padak Guar. Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke -76 Agustus lalu bahkan diwarnai dengan pengibaran bendera merah putih sepanjang 76 meter.

Aksi nyata seperti penanaman mangrove juga dilakukan oleh generasi muda di kawasan wisata bahari Lombok Tengah.

“Saya sangat mengapresiasi aksi nyata para pemuda dengan menanam mangrove, bersih pantai dan laut di beberapa lokasi Dewi Bahari seperti di Kawasan Wisata Bagek Kembar, Sekotong Lombok Barat, Kawasan Wisata Pantai Kondo, Desa Padak Guar Lombok Timur dan Kawasan Wisata Mangrove Teluk Berdiri, Mangrove Kubu Raya, Kalimantan Barat dan dan beberapa lokasi lainnya,” ungkap Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari.

“Semangat dan kepedulian generasi muda ini perlu mendapat apresiasi dan penting artinya sebagai modal utama dalam membangun Dewi Bahari. Bukan saja harapan desa mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi ekosistem pesisir dan laut akan semakin terjaga dan lestari,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jasa Kelautan Miftahul Huda menjelaskan KKP senantiasa mendampingi masyarakat pesisir untuk memastikan desanya menjadi destinasi unggulan bahari.

“Melalui sarana bantuan wisata bahari, seperti perahu wisata, pondok informasi, kios kuliner, gazebo dan beberapa sarana wisata bahari lainnya sesuai kebutuhan masyarakat, KKP siap untuk mendampingi masyarakat pesisir mengoptimalkan potensi jasa kelautan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat dan menjadi destinasi unggulan bahari,” jelas Huda.

Menanggapi hal ini, Radian Ketua POKMASWAS Bina Bahari Desa Mertak, Lombok Tengah menyampaikan bahwa pengurus Dewi Bahari sangat mendukung pengembangan program ini dengan mengalokasikan dana desa dan masuk dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

“Kami sudah sampaikan Program Dewi Bahari kepada Kepala Desa dan disambut dengan baik, bahkan desa kami sepenuhnya mendukung program ini. Ini terbukti kapal bantuan berasal dari KKP dan mesinnya berasal dari kami,” tambahnya.

Radian pun menambahkan KKP telah membuat perencanaan, masterplan dan akan melakukan pendampingan. Melalui program ini pihaknya berharap kemandirian masyarakat untuk menjaga laut bisa terwujud.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa program Dewi Bahari ini merupakan salah satu program dalam mendukung Bangga Berwisata di Indonesia. Program ini sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pembangunan Desa Wisata Bahari yang berlaku sejak 28 Desember 2020.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT