JAKARTA (27/9) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) meluncurkan program Sinergitas Pembangunan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) dengan Kampung Bahari Nusantara di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sabtu (25/9/2021).

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari saat peluncuran program sinergitas pembangunan Dewi Bahari menerangkan program Desa Wisata Bahari atau yang dikenal sebagai Dewi Bahari merupakan program KKP yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari. Sementara Kampung Bahari Nusantara merupakan program TNI Angkatan Laut yang sudah dilaksanakan di seluruh wilayah oleh komandan-komandan pangkalan, baik Lantamal maupun Lanal.

“Pengembangan Dewi Bahari tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan semua pihak termasuk desa dan para pemangku kepentingan lainnya, seperti yang dikembangkan di NTB ini melalui sinergi Program Dewi Bahari dengan Kampung Bahari Nusantara dari Lanal. Saya berharap sinergitas KKP dengan pemangku kepentingan dapat mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat,” urai Tari.

Pembangunan Dewi Bahari di di Desa Padak Guar, Sambelia, Lombok Timur, dapat menjadi destinasi baru yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang menawarkan keindahan pantai pasir putih juga potensi wisata Pulau Kondo, Bidara dan Pulau Gosong serta lahan mangrovenya. Keindahan lainnya berupa atraksi wisata bawah laut dengan soft coral dan hard coralnya masih alami dan memberikan pesona tersendiri.

“Potensi wisata alam, terlebih saat pandemi ini menjadi pilihan yang tepat sebagai destinasi wisata yang perlu dikembangkan sehingga dapat mengembalikan bangkitnya sektor pariwisata yang lumpuh dan menata kembali potensi wisata bahari agar benar-benar dapat dikelola secara berkelanjutan melalui ekowisata berbasis masyarakat dan potensi lokal,” jelasnya.

Tari pun menambahkan pola pengelolaan dengan prinsip ekowisata yaitu secara aktif mengajak wisatawan untuk melakukan transplantasi karang merupakan salah satu pola pengembangan wisata yang dilakukan oleh masyarakat, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), dengan Komunitas Penyelam NTB (Kapela NTB) dan Saka Bahari.

Sementara itu, Direktur Jasa Kelautan Miftahul Huda juga mengungkapkan bahwa program Dewi Bahari merupakan program pengembangan wisata bahari yang dimaksudkan untuk mengelola sumber daya pesisir dan perairan serta pulau-pulau kecil yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan pelestarian budaya maritim serta kearifan lokal.

“Program dilakukan secara bertahap sesuai dengan kriteria penentuan kelas desa berdasarkan identifikasi sebelum ditetapkan sebagai Desa Wisata Bahari. Tahapannya meliputi perencanaan, pembangunan fasilitasi sarana dan prasarana wisata, pembinaan melalui peningkatan kapasitas, dan pendampingan, kemitraan serta monitoring dan evaluasi,” ungkap Huda.

Pembangunan Dewi Bahari tahun 2021 dilaksanakan di 15 Kabupaten. Beberapa diantaranya mendukung Destinasi Super Prioritas Pariwisata (DSPN) seperti Mandalika dilaksanakan di beberapa Kabupaten di NTB yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur dan Lombok Utara, Bima serta Sumbawa dengan total bantuan sebesar Rp.1.655.809.200,- berupa bantuan perencanaan pengembangan, sarana dan prasarana wisata bahari (alat selam, pondok informasi, perahu wisata, tracking mangrove) serta sarana pendukung lainnya.

Selain di wilayah tersebut, pembangunan kawasan wisata mangrove yang dikembangkan di Bagek Kembar Lombok Barat juga merupakan ekowisata dengan Prinsip 3E (Ekologi, Ekonomi dan Edukasi). Pengembangan kawasan bukan saja mendatangkan manfaat secara ekonomi namun juga menjadi kawasan edukasi sebagai laboratorium alam untuk menanamkan pengetahuan dan kecintaan terhadap ekosistem laut.

“Kemitraan yang terjalin dalam pengembangan Dewi Bahari di NTB ini dilakukan dengan Bank Indonesia, PLN, Angkasa Pura dan diharapkan lebih banyak lagi para mitra atau pemangku kepentingan lain yang terlibat,” harap Huda.

Kegiatan di Lombok juga diikuti dengan deklarasi bersama oleh Pemerintah Daerah baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Pemerintah Desa untuk mendukung Pembangunan Desa Wisata Bahari. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan kemandirian desa dengan pengembangan potensi wisata jasa kelautan.

“Kawasan pesisir sebagai sumber mata pencaharian harus dapat membawa kesejahteraan bagi nelayan dan masyarakat pesisir lainnya. Mereka jangan sekedar menjadi obyek pembangunan tetapi juga sebagai pelaku usaha yang mampu mengelola kawasannya dengan kearifan lokal, untuk warisan generasi selanjutnya,” pungkasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menyatakan bahwa program Dewi Bahari merupakan salah satu program unggulan KKP untuk mendukung Bangga Berwisata di Indonesia. Program ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun akibat pandemik Covid-19 sejak 2020 lalu.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT