KKP dan BRIN Dorong Pembangunan Pulau Kecil Berbasis Riset dan Ekonomi Biru
Rabu, 14 Oktober 2026
KKP dan BRIN Dorong Pembangunan Pulau Kecil Berbasis Riset dan Ekonomi Biru
JAKARTA, (14/10) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkuat komitmen percepatan pembangunan pulau-pulau kecil berpenduduk agar menjadi kawasan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Langkah ini dikonsolidasikan melalui Workshop Percepatan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (P3K) bertajuk Penguatan Implementasi P3K Berbasis Dimensi Ketertinggalan di Jakarta, Rabu (14/10).
Konsolidasi ini merespons temuan Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (IP3K) 2024 yang mencatat sekitar 70 persen pulau kecil berpenduduk di Indonesia masih tergolong tertinggal. Keterisolasian, minimnya layanan dasar, tingginya biaya logistik, serta kerentanan terhadap dampak perubahan iklim menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan secara terpadu.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menegaskan bahwa pembangunan pulau kecil menuntut pendekatan terpadu berbasis sains (science-based policy).
"Pembangunan pulau kecil tidak bisa menerapkan pendekatan seragam seperti daratan utama. IP3K yang dikembangkan KKP dioptimalkan sebagai instrumen diagnosis kebijakan," ujar Koswara.
Koswara menjelaskan lima dimensi utama IP3K, yaitu lingkungan, sosial-layanan dasar, ekonomi, aksesibilitas-komunikasi, serta pertahanan-keamanan, menjadi acuan intervensi berbasis gugus pulau (cluster-based approach).
"Penyediaan logistik, air bersih, energi, dan konektivitas antarpulau dikerjakan sebagai satu kesatuan sistem kepulauan yang saling menopang," tambahnya.
Langkah percepatan ini diintegrasikan secara utuh dengan Lima Kebijakan Ekonomi Biru KKP, mencakup perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya ramah lingkungan, pengawasan pesisir dan pulau terluar, serta penanganan sampah laut melalui Bulan Cinta Laut (BCL).
Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Nunung Nuryartono, menambahkan bahwa persoalan pulau kecil tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Menurutnya, intervensi harus memperkuat keterhubungan antara bukti ilmiah, perencanaan pembangunan, dan pelaksanaan program di lapangan berdasarkan pembagian peran K/L yang jelas.
Workshop yang dihadiri Bappenas, Kementerian PU, ESDM, Kemenhub, KLH/BPLH, BMKG, dan Pemda ini sepakat mengawal hasil konsolidasi menjadi rencana aksi konkret dan penganggaran terarah untuk RPJMN 2025–2029 demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta menjaga kedaulatan wilayah kepulauan Indonesia.
DJPK
JL. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3519070 EXT. 7433 – Fax. (021) 3864293
Email: humas.kkp@kkp.go.id
Call Center KKP: 141