Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kilas Berita  

Sejarah


Cikal bakal pembentukan Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP), dimulai pada tahun 1978 dengan nama Balai Bimbingan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BBPMHP) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian yang merupakan Pusat Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan secara Nasional dan Internasional. Sesuai dengan perkembangan waktu BBPMHP mengalami beberapa perubahan, yaitu:

 

Surat Keputusan  Menteri Pertanian Nomor 312/Kpts/Org/5/1978 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Balai Bimbingan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan. Balai Bimbingan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan pengujian mutu hasil perikanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   BBPMHP menjalankan fungsi:

  1. Melaksanakan pengujian laboratorium terhadap mutu hasil perikanan;
  2. Mengadakan peragaan teknik pengolahan hasil perikanan; dan
  3. Memberikan bimbingan teknik pengolahan hasil perikanan.

 

Surat Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan perikanan Nomor 68 Tahun 2000, tentang  Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan. Balai Pengembangan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi dan pengujian mutu hasil perikanan. BP2MHP menjalankan fungsi yaitu:

  1. Pengembangan, bimbingan, serta penyebarluasan teknologi pengolahan hasil perikanan dan teknologi alat dan mesin pengolahan hasil perikanan;
  2. Pengembangan dan bimbingan teknik pengujian mutu hasil perikanan;
  3. Penyiapan bahan standar mutu hasil, teknologi, dan sarana pengolahan, serta metoda pengujian mutu hasil perikanan;
  4. Penerapan sistem jaringan pengujian mutu hasil perikanan; dan
  5. Pengawasan dan bimbingan pengujian laboratorium.

 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 26 H/MEN/2001 tentang Organisasi Dan Tata kerja Balai Pengembangan Dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan. Balai Pengembangan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan pengembangan teknologi pengolahan dan pengujian mutu hasil perikanan. BP2MHP menjalankan fungsi:

  1.  Pengembangan, bimbingan, serta penyebarluasan teknologi pengolahan hasil perikanan dan teknologi alat dan mesin pengolah hasil perikanan
  2. Pengembangan dan bimbingan teknik pengujian mutu hasil perikanan
  3. Pengkajian dan penyiapan standar mutu hasil, teknologi dan sarana penanganan, pengolahan, serta metoda pengujian mutu hasil perikanan
  4. Pelaksanaan penerapan sistem jaringan pengujian mutu hasil perikanan
  5. Pelaksanaan penerapan sertifikasi sistem mutu hasil perikanan dan sertifikasi personil pengolah hasil perikanan
  6. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan pengujian laboratoris
  7. Penyiapan bahan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi sistem mutu hasil perikanan
  8. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi pengolahan dan pengujian mutu hasil perikanan
  9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 05/MEN/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan. Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan pengembangan teknologi pengolahan, pengujian, serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. BBP2HP menjalankan fungsi:

  1. Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pengembangan dan pengendalian hasil perikanan
  2. Pelaksanaan pengembangan, bimbingan, serta penyebarluasan teknologi pengolahan, pengujian hasil perikanan dan teknologi alat serta mesin pengolah hasil perikanan
  3. Pelaksanaan rancang bangun dan tata letak sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan
  4. Pelaksanaan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi sistem mutu serta keamanan hasil perikanan dan sertifikasi personil pengolah hasil perikanan
  5. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang pengujian hasil perikanan
  6. Pelaksanaan monitoring mutu dan keamanan hasil perikanan
  7. Pengelolaan sistem informasi dan publikasi di bidang pengembangan dan pengendalian hasil perikanan
  8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 28/PERMEN-KP/2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan sebagaimana digambarkan pada bagan struktur organisasi. BBP2HP melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. BBP2HP juga menyelenggarakan fungsi : 

  1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan
  2. Pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
  3. Pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk hasil perikanan.
  4. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
  5. Pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia hasil perikanan.
  6. Pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
  7. Pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk hasil perikanan.
  8. Pelaksanaan urusan rumah tangga.

 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 02/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan sebagaimana digambarkan pada bagan struktur organisasi. BBP3KP melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. BBP3KP juga menyelenggarakan fungsi : 

  1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan
  2. Pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
  3. Pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk hasil perikanan.
  4. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
  5. Pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia hasil perikanan.
  6. Pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
  7. Pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk hasil perikanan.
  8. Pelaksanaan urusan rumah tangga.

 

Pada tahun 1990 dengan kompetensi yang dimiliki BBPMHP dijadikan acuan bagi laboratorium pengujian perikanan di daerah (LPPMHP) yang dimiiliki oleh Ditjen Perikanan, Departemen Pertanian. Sebagai laboratorium acuan untuk memenuhi kompetensinya, BBPMHP telah mendapat pelatihan melalui kerjasama dengan SEAFDEC, USAID, Asian Canada, FAO, dan Uni Europe. Dan balai dijadikan pusat pelatihan (centre of excellence) untuk kementerian lainnya seperti BPOM, Kemendag, Kemenperin.  Pada tahun 1999, dengan adanya UU No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka laboratorium pengujian perikanan di daerah berada di bawah wewenang Pemerintah Daerah, sementara BBPMHP berada di bawah Departemen Kelautan dan Perikanan. Dalam perjalanannya BBPMHP masih menjadi laboratorium acuan (lab reference) bagi laboratorium pengujian perikanan di daerah. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Per.01/Men/2007 tentang pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.  

 

Pada tahun 2006 terjadi perubahan yang sebelumnya BBPMHP merupakan UPT eselon III berubah menjadi UPT Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Departemen Kelautan dan Perikanan eselon II.b berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 05/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBP2HP.

Pada tahun 2010, dengan adanya Per.15/Men/2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagian fungsi BBP2HP terkait fungsi pengendalian mutu hasil perikanan beralih ke Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu.

 

Lokasi kantor BBP3KP mengalami beberapa kali perubahan antara lain pada tahun 1978 sampai dengan tahun 1980 menempati gedung Departemen Pertanian di Jalan Salemba Raya Nomor 16 Jakarta Pusat. Pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1981 menempati gedung milik Koperasi Mina Bahari di Jalan Juanda Jakarta Pusat. Pada tahun 1981 sampai dengan tahun 2009 BBP2HP menempati gedung yang berlokasi di jalan Muara Baru Ujung, Penjaringan, Jakarta 14440.  Pada tahun 2009 BBP2HP menempati gedung yang berlokasi di jalan Raya Setu Cipayung Jakarta Timur.  Saat ini Gedung BBP2HP berada di 3 (tiga) lokasi, yaitu:

- Gedung BBP2HP I sebagai gedung untuk administrasi dan workshop di jalan Raya Setu Nomor 70 Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur

- Gedung BBP2HP II  sebagai gedung untuk pengujian laboratorium di jalan Raya Setu Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur

- Gedung Pengolahan dan Cold Storage di Muara Baru, Jakarta Utara

 

Pada Tahun 2013 telah disahkan satuan kerja non struktural di daerah yaitu Satker Pelayanan Pengembangan Usaha  di Cibinong, Palabuhanratu, Mataram,  dan Ambon. Adapun lokasi satuan kerja sebagai berikut:

- Satker Pelayanan Pengembangan Usaha di Cibinong, jalan Raya Bogor KM. 47 Cibinong, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat

- Satker Pelayanan Pengembangan Usaha di Palabuhanratu, Jalan Empang raya No. 111 Palabuhanratu, Jawa Barat

- Satker Pelayanan Pengembangan Usaha di Mataram, Jalan Pancake No. 2 Mataram

- Satker Pelayanan Pengembangan Usaha di Ambon, Jalan Sultan Hasanuddin-Pandan Kasturi. Ambon 97128