Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
Kilas Berita  

Visi, Misi dan Tujuan


VISI

 

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2020-2024 sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden serta visi KKP yaitu “Terwujudnya masyarakat perikanan budidaya yang sejahtera dan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

 

 

MISI

 

KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu:


1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;

 

2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;


3. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan


4. Misi ke-8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

 

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menjalankan Misi ke-2, yaitu “Struktur ekonomi yang  produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional”. Misi utama DJPB di atas didukung dengan Misi ke-8, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.

 

TUJUAN

 

Tujuan pembangunan perikanan budidaya adalah:

  1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional:
    a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya;
    b. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan budidaya secara berkelanjutan; dan
    c. Meningkatkan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan.
  2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di DJPB, yakni meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi DJPB.