Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
Kilas Berita  
EMBUNG YANG DIBANGUN KKP DI PANGANDARAN MULAI DIMANFAATKAN

PANGANDARAN - Pembangunan Embung yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kabupaten Pangandaran telah rampung dan mulai dimanfaatkan. Sebelumnya KKP membangun embung seluas 4,1 hektar tersebut untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat melalui pola perikanan berbasis budidaya; konservasi dan penampungan air untuk mitigasi bencana terutama banjir; dan kegiatan pariwisata.

 

Embung sendiri merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk

menampung air hujan dan air limpasan serta sumber air lainnya.

 

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/1) mengatakan bahwa keberadaan embung di Pangandaran sangat strategis. Menurutnya ada 3 (tiga) aspek penting yakni ekonomi, lingkungan dan estetika. Keberadaan embung dimaksudkan untuk menambah pendapatan masyatakat melalui kegiatan perikanan berbasis budidaya; berfungsi untuk penampung air dan pengendali banjir; disamping itu sebagai kawasan wisata nasional, keberadaan embung di Pangandaran diharapkan dapat menambah daya tarik wisatawan.

 

"Saya optimis keberadaan embung ini akan mampu memberikan multiplier effect khususnya bagi masyarakat dan kepentingan daerah, apalagi Pangandaran ini kan sebagai kawasan strategis pariwisata di Jawa Barat bahkan nasional. KKP tentunya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemda setempat dalam penyediaan lahannya", ungkap Slamet.

 

Dorong pemanfaatan untuk kegiatan perikanan berbasis budidaya

 

Pemanfaatan melalui konsep perikanan berbasis budidaya diharapkan akan mampu menambah peluang pekerjaan dan pendapatan masyarakat. KKP dalam hal ini telah melakukan penebaran benih ikan tahap awal sebanyak 70.000 ekor, masing-masing ikan nila 50.000 ekor dan bandeng sebanyak 20.000 ekor.

 

Pemilihan kedua jenis ikan tersebut, karena keduanya memiliki karakteristik cepat tumbuh dan berkembang secara alami. Dengan begitu masyarakat bisa memanfaatkannya secara periodik dalam batasan tertentu.

 

Ditanya kaitannya dengan penanggungjawab pengelola embung, Slamet menjelaskan , karena aset milik pusat, maka KKP telah menunjuk Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi sebagai penanggungjawab operasional embung.

 

"Satu hal penting lagi, bahwa pola perikanan berbasis budidaya yang akan diterapkan ini bisa jadi model untuk daerah lain, utamanya sebagai jalan keluar dalam mengantisipasi polemik permasalah perairan umum yang berkaitan dengan lingkungan", pungkasnya.

 

Sebagaimana diketahui konsep ini merupakan kegiatan perikanan dengan mengandalkan komoditas hasil budidaya yang ditebar dan dipanen secara periodik di perairan umum daratan. Konsep ini dinilai sangat efektif sebagai model penerapan budidaya berbasis ekosistem.

 

Untuk tahap awal,  sementara  masyarakat nantinya bisa menyisihkan dari hasil panen tersebut untuk ditebar ulang.

djpb1   11 Februari 2019   Dilihat : 741



Artikel Terkait: