Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat dalam tahun 2017 kinerja sub sektor perikanan budidaya menunjukkan capaian positif. Catatan kinerja positif sub sektor perikanan budidaya tersebut antara lain dapat dilihat dari indikator kegiatan yang telah  memberikan kontribusi dalam membawa perubahan positif bagi kinerja pembangunan nasional.

Secara makro ekonomi, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan PDB Nasional sektor perikanan tahun 2017 sebesar 6,75 % atau naik sebesar 31 persen dari tahun 2016. Angka PDB tersebut tercacat paling progresif dan berada diatas rata-rata pertumbuhan PDB Nasional yang hanya 5,03 persen.

Kinerja PDB Sektor perikanan, ditopang oleh volume produksi perikanan budidaya, dalam 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) tercatat tumbuh rata-rata sebesar 5,11%, dimana tahun 2017 angka sangat sangat sementara volume produksi perikanan budidaya mencapai 16,16 juta ton***.

Pencapaian produksi perikanan budidaya tidak terlepas dari upaya KKP yang mendorong berbagai program prioritas di berbagai daerah, diantaranya dukungan 165 juta ekor benih unggul bagi 842 pokdakan di 171 Kab/Kota;  program Gerpari berupa dukungan mesin pembuat pakan dan bahan baku pakan sebanyak 200 paket yang tersebar di 85 Kab/Kota ; dukungan sarana dan prasarana produksi budidaya sebanyak 802 paket paket untuk 910 pokdakan di 115 Kabupaten/Kota; optimalisasi kawasan budidaya, masing-masing rehabilitasi saluran irigasi sepanjang 56.904 meter di 11 Kab/Kota; dan optimalisasi 474 paket KJA melalui dukungan sarana budidaya laut  bagi 875 kelompok yang tersebar di 15 Kab/Kota; pegembangan budidaya lele bioflok sebanyak 204 unit usaha bagi 163  tersebar di 103 Kabupaten/Kota; pengembangan minapadi seluas 195 hektar bagi 20 pokdakan yang tersebar di 9 Kab/Kota.

Begitupun capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sub sektor perikanan budidaya tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 18,56 milyar atau melampaui dari target penerimaan yang dipatok sebesar Rp. 17,92 milyar. Sumber PNBP tersebut sebagian besar berasal dari pelayanan uji laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; penjualan benih dan ikan hasil kegiatan fungsional.

Neraca perdagangan sub sektor perikanan budidaya juga menunjukkan catatan positif (surplus). Data BPS mencatat hingga September tahun 2017 nilai ekspor produk perikanan budidaya Indonesia mencapai sebesar 1,29 milyar US$, atau naik 5% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara nilai impor perikanan budidaya hingga September tahun 2017 mencapai 17,06 juta US$, atau menurun sebesar 14% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Hasil analisis terhadap kinerja perdagangan dunia hingga September 2017 menunjukkan bahwa produk perikanan budidaya pada tataran perdagangan global memiliki tingkat daya saing kompetitif yang sangat tinggi.  Kinerja ini ditunjukkan Indeks Spesialisasi Perdagangan (IPS) yang mencapai sebesar 0,97 yang berarti Indonesia tengah mengalami tahap pertumbuhan dan merupakan negara net eksportir.

Investasi di bidang perikanan budidaya sepanjang Januari – September 2017 tercatat senilai Rp.936 milyar atau memberikan kontribusi sebesar 21 persen terhadap total investasi di sektor perikanan yang mencapai Rp.4,4 trilyun. Investasi di bidang perikanan budidaya berpeluang untuk terus digenjot mengingat potensi nilai ekonomi yang sangat besar. KKP berupaya melakukan reformasi terhadap berbagai pelayanan perijinan di bidang usaha budidaya, salah satunya dengan mulai menerapkan sistem perijinan berbasis online yaitu Aplikasi Usaha dan Bisnis Akuakultur Indonesia (AKUBISA).

Dari aspek kesejahteraan masyarakat. Data BPS mencatat bulan Desember 2017, Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan (NTUPi) tercatat  111,26 meningkat 10 % persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa iklim usaha budidaya yang membaik, lebih efisien dan memberikan nilai tambah yang lebih baik. Kondisi ini memicu penguatan kapasitas usaha di tingkat pembudidaya ikan.

Hasil survey nasional menunjukkan rata-rata pendapatan pembudidaya ikan Tahun 2017 berada pada angka Rp. 3,3 juta per bulan atau naik dibanding tahun 2016 yang mencapai Rp. 3,021 juta per bulan. Angka ini berada jauh diatas standar garis kemiskinan yang di tetapkan BPS. Hadirnya alternatif usaha di bidang perikanan budidaya di kantong-kantong kemiskinan khususnya masyarakat perdesaan disinyalir turut memberikan dampak terhadap pemerataan distribusi pendapatan optimum di tingkat masyarakat.

Berbagai fasilitasi KKP yang langsung memberikan kemudahan akses bagi pembudidaya terus dilakukan dan diharapkan memberikan dampak langsung bagi penguatan kapasitas usaha. Tahun 2017 KKP untuk pertama kalinya mengembangkan skema asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan skala kecil bekerjasama dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Tahap awal program ini telah meng-cover setidaknya sebanyak 2.004 orang pembudidaya dengan lahan budidaya seluas 3.300 hektar.

KKP juga melakukan upaya reformasi agraria dengan mendorong program sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan (SEHATKAN). Program ini memfasilitasi pembudidaya ikan lebih mudah mengakses skema pembiayaan guna mengembangkan kapasitas usahanya. Hingga tahun 2016 setidaknya lebih dari 7.739 sertifikat SEHATKAN telah diterbitkan BPN, dan sebanyak 362 sertifikat telah mendapat akses pembiayaan dengan nilai kredit lebih dari Rp. 6,8 milyar. Untuk tahun 2017 KKP mengusulkan sebanyak 11.000 bidang tanah untuk disertifikasi ke Kementerian ATR/BPN.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan menjadi tonggak sejarah baru bagi masyarakat pembudidaya ikan untuk lebih berdaya dan merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam memberikan jaminan keberlanjutan usaha di bidang ini.

Outlook Tahun 2018

Tahun 2018, berdasarkan pertimbangan positif capaian tahun 2017, KKP akan tetap focus memberikan dukungan langsung kepada masyarakat pembudidaya ikan. Dari pagu anggaran Ditjen Perikanan Budidaya yang mencapai sekitar Rp. 944,85 milyar, sebesar 75,9% akan dialokasikan untuk berbagai program/kegiatan utama/prioritas dalam rangka mendorong perkembangan usaha pembudidayaan ikan di berbagai daerah. Target produksi perikanan budidaya tahun 2018 sebesar 24,08 juta ton terdiri atas 7,91 juta ton ikan dan 16,17 juta ton rumput laut. NTPi ditargetkan sebesar 102,75 dan produksi ikan hias ditargetkan sebesar 2,3 milyar ekor.

Kegiatan prioritas yang akan didorong pada tahun 2018 yaitu : (1) pengelolaan KJA offshore di tiga lokasi yakni Pangandaran, Karimunjawa dan Sabang; (2) pembangunan pabrik pakan skala medium sebanyak 1 unit di Kabupaten Pangandaran; (3) pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di tiga lokasi yakni Kota Sabang; (4) pembangunan embung di Kabupaten Pangandaran; (5) pengembangan usaha budidaya lele sistem bioflok sebanyak 150 unit usaha yang tersebar di 18 (delapan) belas Propinsi; (6) Rehabilitasi Saluran Irigasi Tambak / Kolam Partisipatif pada 16 kawasan di 8 (delapan) Kabupaten; (7) dan pengembangan minapadi seluas 250 hektar yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten. Khusus kegiatan rehabilitasi irigasi tambak dan minapadi menjadi program padat karya andalan KKP.