Focus Group Discussion (FGD)

Kinerja Pemasaran Produk Hasil Perikanan Provinsi Jawa Timur

SOSEK NEWS, SURABAYA, 28 NOVEMBER 2018. Diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion - FGD) Kinerja Pemasaran Produk Hasil Perikanan Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan Riset Model Permintaan dan Penawaran Produk Hasil Perikanan diselenggarakan di Aula Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Surabaya I pada hari Rabu, 28 November 2018. FGD dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP), Ibu Ir. Iswari Ratna Astuti. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa BBRSEKP merupakan institusi riset lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas untuk melaksanakan riset analisis kebijakan dan model sosial ekonomi yang inovatif untuk pembangunan kelautan dan perikanan. Dukungan kebijakan pemerintah untuk komoditas tuna, udang, rajungan dan rumput laut yang merupakan komoditas unggulan perikanan sangat diperlukan.

Sejumlah pihak yang hadir dalam FGD tersebut antara lain : Kepala BKIPM Surabaya I, Sekjen Asosiasi Pengusaha Rajungan Indonesia, perwakilan BKIPM Surabaya II, perwakilan Balai Karantina Pertanian, perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, P.T. Atina, P.T. Marinal Indoprima, P.T. Inti Lautan Fajar Abadi, C.V. Giovanni Sukses Makmur, P.T. MMN, PT. Sekar Bumi, Tbk., P.T. Aneka Tuna Indonesia, P.T. Edmar Mandiri Jaya, Inspektur Mutu lingkup BKIPM Surabaya I dan tim peneliti dari BBRSEKP. Tim peneliti dari BBRSEKP yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah Dr. Siti Hajar Suryawati, Dr. Asnawi, Estu Sri Luhur, S.E., M.Si., Tikkyrino Kurniawan, S.E., M.S.E., dan Freshty Yulia Arthatiani, S.Pi., M.Si.

Dalam sambutan Kepala BKIPM Surabaya I, Muhlin, S.Pi., M.Si., menyampaikan bahwa data lalu lintas melalui BKIPM Surabaya I sampai Semester I Tahun 2018 ini mengalami peningkatan sekitar 15-16% dari sisi volume dan nilai ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas yang diekspor merupakan komoditas ekonomis penting.  

Diskusi kemudian dipimpin oleh Dr. Asnawi, dengan agenda membahas empat hal pokok terkait kinerja pasar yaitu: struktur pasar, perilaku perusahaan, kinerja pasar dan kondisi eksternal yang mempengaruhi kinerja pemasaran produk hasil perikanan. Penanggung Jawab Pelaksana Output (PJPO) Kegiatan Riset Permintaan dan Penawaran Produk Hasil Perikanan, Estu Sri Luhur, S.E., M.Si. memaparkan maksud dan tujuan FGD dengan pendekatan Structure-Conduct-Performance (SCP). Struktur (structure) suatu industri akan menentukan bagaimana para pelaku industri berperilaku (conduct) yang pada akhirnya menentukan keragaan atau kinerja (performance) industri tersebut. Kinerja pemasaran yang dimaksud adalah untuk empat komoditas perikanan yang memberikanan kontribusi terhadap devisa negara dari sektor perikanan yaitu tuna, udang, rajungan dan rumput laut.

Pada pertemuan tersebut dipaparkan topik bahasan sebagai berikut:

• Peluang dan Tantangan Ekspor Rumput Laut Jawa Timur, disampaikan oleh Direktur P.T. Marinal Indo Prima, Bapak Khalis Esbe
• Peluang dan Hambatan Pemasaran Rajungan, disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia, Bapak Bambang Arif Nugraha
• Dukungan Pelayanan dan Pembinaan Mutu BKIPM Djuanda Surabaya, disampaikan oleh Inspektur Mutu BKIPM Surabaya I, Bapak Suswanto

Dalam diskusi diketahui masih banyak permasalahan dalam kegiatan ekspor hasil perikanan yang menyangkut aspek persyaratan negara tujuan ekspor dalam hal mutu, lemahnya pengawasan dan pengendalian mutu produk perikanan tujuan ekspor yang berdampak masih terdapatnya penolakan produk perikanan asal Indonesia oleh negara tujuan. Selain persyaratan yang sudah baku seperti Surat Kelayakan Pengolahan (SKP), Sertifikat Penerapan Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), Health Certificate (HC) atau Sertifikat Kesehatan Ikan, Surat Persetujuan Muat (SPM), serta kepemilikan Nomor Registrasi atau Approval Number apabila akan ekspor ke negara mitra (negara-negara yang bermitra dagang dengan Indonesia), dukungan sertifikat yang dipersyaratkan oleh negara buyer ini diupayakan dapat dipenuhi oleh BKIPM.

Dalam diskusi juga mencuat persyaratan lain yang diminta oleh negara buyer seperti ketertelusuran (traceability) dan cara penanganan ikan yang baik di hulu sampai hilir termasuk keselamatan kerja pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan langkah dan strategi untuk menciptakan sinergitas antar pemangku kepentingan terkait tugas dan fungsi masing-masing yang berorientasi kepada keamanan pangan, perlindungan sumber daya, pelayanan kepada masyarakat yang merupakan bagian dari sistem perdagangan nasional.

Ditulis oleh Siti Hajar Suryawati (Peneliti Madya BBRSEKP)