2045 adalah tahun yang bersejarah karena Indonesia akan genap berusia 100 tahun merdeka. Presiden Joko Widodo telah menetapkan visi Indonesia emas 2045 yakni Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan Makmur.
Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dapat menjadi modal dasar dalam menyongsong tercapainya visi Indonesia emas 2045. Prof Rohmin Dahuri, Penasehat Menteri KKP menyampaikan total potensi ekonomi sebelas sektor kelautan Indonesia mencapai US$ 1,4 triliun/tahun.
Potensi ini belum termanfaatkan dengan maksimal dimana sebagian besar usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan dan perdagangan hasil perikanan masih dilakukan secara tradisional, low technology dan berskala usaha kecil dan mikro.
Hal senada diungkapkan oleh Prof Zuzy Anna, Dosen Universitas Padjajaran, bahwa PDB sektor maritim masih sangat rendah hanya sebesar 12% tidak sebanding dengan potensi perikanan yang dimiliki Indonesia.
“SDGs menjadi ladder menuju Indonesia emas 2045 sekaligus perikanan emas 2045”, kata Zuzy. SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. “Sustainable Development Goals (SDGs) dengan 17 tujuan dan 169 target adalah rencana aksi global sampai 2030 untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan”, jelas Zuzy.
Prof Luky Adrianto, Dosen IPB University menambahkan bahwa untuk mencapai perikanan emas 2045 perlu memperhatikan strong and inclusive governance, penguatan daya saing kelautan dan perikanan, penguatan kapasitas SDM serta penguatan skala ekonomi, teknologi dan inovasi perikanan.
Hal ini disampaikan pada acara webinar “Menuju Perikanan Emas 2045: Aspek Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Dalam Tata Kelola Sumberdaya Perikanan yang Berkelanjutan”. Webinar ini diselenggarakan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) pada Jumat 26 Agustus 2022. Webinar ini diharapkan dapat menghasilkan masukan untuk penyusunan blueprint pembangunan sektor kelautan dan perikanan menuju Indonesia emas 2045.
I Nyoman Radiarta, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), dalam sambutannya menyampaikan bahwa KKP telah menetapkan lima program prioritas untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
“Lima program strategis KKP yakni memperluas wilayah konservasi dengan target 30% dari luas wilayah perairan Indonesia dengan mengedepankan kualitas kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, menjaga daya dukung lingkungan dengan budidaya ikan ramah lingkungan, penataan ruang laut untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut, bulan cinta laut untuk mengatasi masalah sampah di laut”, jelas Nyoman.
Pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis pada prinsip ekonomi biru atau prinsip berkelanjutan. “Tujuan pembangunan sektor kelautan perikanan tidak hanya melihat dari sisi ekonomi tetapi juga berlandaskan pada keberlanjutan sumberdaya”, terang Nyoman.
Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat kelautan perikanan lainnya, menghasilkan produk dan jasa kelautan perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi, meningkatkan kontribusi ekonomi kelautan perikanan bagi perekonomian bangsa, menciptakanan lapangan kerja, meningkatkan Kesehatan dan kecerdasan rakyat melalui peningkatkan kosumsi ikan, memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam kelautan perikanan, meningkatkan budaya maritim bangsa dan memperkokoh kedaulatan wilayah NKRI.
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan sektor kelautan perikanan yakni meningkatkan inovasi teknologi dan manajemen profesional, meningkatkan pendayagunaan sumberdaya kelautan perikanan yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesejahteraan rakyat secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Gambar Panelis webinar Menuju Perikanan Emas 2045: Aspek Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Dalam Tata Kelola Sumberdaya Perikanan yang Berkelanjutan, Jakarta 26 Agustus 2022
Penulis: Titin H
Editor: Sinta N
Admin BBRSEKP 29 Agustus 2022 Dilihat : 8404