Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kilas Berita  
Pengelolaan Wilayah Pesisir dengan Pendekatan Instrumen Ekonomi

Penulis: Cornelia Mirwantini Witomo

 

ABSTRAK:

Tujuan dari kajian ini adalah (1). Menganalisis bentuk pengelolaaan wilayah pesisir yang sudah dilakukan dalam 30 tahun terakhir di Indonesia, (2). Menganalisis peluang pendekatan instrument ekonomi dalam pengelolaan wilayah pesisir. Rezim pengelolaan wilayah pesisir terbagi menjadi 2 rezim yaitu rezim sebelum reformasi dan rezim setelah reformasi. Rezim sebelum reformasi pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terpusat sedangkan sejak reformasi muncul ditambah dengan terbitnya UU No 32 Tahun 2004 pemerintah daerah diberi otonomi dalam porsi yang lebih besar. Pada rezim reformasi banyak terbentuk daerah perlindungan laut (DPL) yang berbasis masyarakat. Hal ini sebagai bentuk pengembangan suatu bentuk pengelolaan pesisir terpadu dimana masyarakat menjadi pelaku utama (subyek) dalam pemanfaatan jasa ekosistem. Jika melihat perkembangan pemanfaatan wilayah pesisir memberikan peluang untuk memasukkan instrument ekonomi sebagai bagian untuk peningkatan efisiensi ekonomi dan efektivitas lingkungan. Namun perlu kajian lebih lanjut terkait dengan karateristik desain dari komitmen pembayaran jasa ekosistem meliputi kinerja pembayaran, target ruang dan target biaya manfaat serta faktor-faktor yang mempengaruhi skema pembayaran jasa ekosistem dapat diterima dan secara umum peluang untuk mengaplikasikan pendekatan instrument ekonomi dalam pengelolaan wilayah pesisir cukup besar karena saat ini sudah banyak daerah perlindungan laut yang terbentuk dan target pembentukan daerah perlindungan laut sebesar 30 juta hektar hingga tahun 2030.

 

Full Paper selengkapnya dapat diakses melalui tautan berikut:

http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra/article/view/7638

 

Admin BBRSEKP   10 Juni 2021   Dilihat : 595



Artikel Terkait: