Bogor - Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 khususnya sektor kelautan dan perikanan diperlukan riset dan kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Riset memegang peranan penting dalam mensinergikan pertimbangkan ilmiah dengan kebijakan pemerintah sehingga hasil pembangunan dapat lebih optimal.

Dukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 ini, BBRSEKP bekerjasama dengan CSF Indonesia, Imfisern dan Universitas Kutai Kartanegara gelar Seminar dan Dialog Nasional dengan tema “Kontribusi Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045 Berbasis Keberlanjutan”. Acara ini diselenggarakan secara daring dan luring bertempat di Swiss bell Hotel Bogor pada 28 September 2021.

Visi Indonesia emas 2045 dicapai melalui 4 (empat) pilar, yaitu: (1) pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) pembangunan ekonomi berkelanjutan, (3) pemerataan pembangunan, serta 4) pemantapan ketahanan nasional dan tata Kelola kepemerintahan. Plt. Kepala BRSDM, Kusdiantoro mengatakan bahwa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, KKP memiliki tiga program terobosan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan devisa negara yaitu: (1) meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sub-sektor perikanan tangkap dan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui perikanan tangkap terukur, (2) menggerakan perikanan budidaya terukur untuk peningkatan ekonomi msyarakat yang didukung oleh riset kelautan dan perikanan untuk keberlangsungan sumber daya laut dan perikanan darat, (3) pengembangan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokasl disejumlah daerah Indonesia.

“Implementasi ketiga program tersebut dialkukan dengan pendekatan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui penerapan ekonomi biru”, kata Kusdiantoro. “Sumberdaya Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap lapangan kerja dan memberikan peluang bisnis kedepan”, jelas Kusdiantoro.

Rektor IPB University, Arif Satria menyebutkan bahwa untuk mewujudkan kelautan dan perikanan berkalnjutan dibutuhkan inovasi Iptek. Peranan inovasi iptek dalam kelautan dan perikanan adalah untuk mendukung optimalisasi pemanfataan, meningkatkan nilai tambah, mendukung konservasi biodiversitas, meningkatkan nilai asset dan mendukung terwujudnya ekonomi biru.

Arifin Rudiyanto, Deputi Menteri PPN Bidang Kemaritiman dan SDA mengatakan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Pengelolaan kelautan dan perikanan dilakukan melalui science-based policy dan community-based implementation. “Untuk itu diperlukan kebijakan yang holistic, integrasi, spasial dan tematik dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan”, tambah Rudiyanto.

Pengelolaan SDA Kelautan dan Perikanan dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 dengan sasaran utama meningkatnya share PDB Perikanan dengan cara modernisasi dan penguatan integrasi hulu hilir perikanan tangkap, aquaculture dan industry pengolahan, penguatan kluster komoditas unggulan berbasis kewilayahan, penguatan daya saing dan nilai tambah industri kelautan dan perikanan.

Peneliti utama BBRSEKP, Agus Heri Purnomo menyampaikan agar hasil riset sosial ekonomi bisa lebih didengar sebagai bahan pertimbangan rumusan kebijakan kelautan dan perikanan, maka peneliti harus lebih proaktif menyampaikan hasil riset social ekonomi melalui media massa selain diseminasi melalui seminar atau sejenisnya. Untuk menghasilkan kebijakan pemerintah yang berkualitas diperlukan dukungan data dan informasi yang akurat, riset/kajian yang memadai serta sarana prasarana dan SDM yang kompeten.