Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kilas Berita  
Pembangunan Wilayah Pesisir Berorientasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Penguatan Koordinasi Fungsional Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) (Studi Kasus Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)

Penulis: Suwarli Suwarli, Maulana Firdaus

 

ABSTRAK:

Pembangunan wilayah pesisir dan perbatasan memiliki banyak tantangan dan permasalahan, diantaranya adalah ketidakselarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Rendahnya nilai akuntabilitas kinerja pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah salah satunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat penguatan koordinasi fungsional terhadap RKPD yang berorientasi pada percepatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – Juni 2016. Lokasi penelitian di Kabupaten Sambas yang merupakan wilayah pesisir dan perbatasan dengan potensi sumber daya perikanan yang cukup besar. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan angket sebagai alat bantu pengumpulan data. Informan dipilih secara purposive sampling sebanyak 42 orang pejabat struktural lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sambas. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif dan data yang bersifat kuantitatif dianalisis dengan pendekatan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Sambas fluktuatif dalam periode 2010 – 2015, namun secara agregat mengalami peningkatan. Penurunan tingkat kesejahteraan dicerminkan oleh nilai IPM berkorelasi dengan penurunan laju pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan terus meningkat yang menandakan bahwa sub sektor perikanan lebih stabil dan dapat diandalkan sebagai sub sektor unggulan. Hasil analisis penguatan koordinasi fungsional RKPD menunjukkan bahwa koordinasi lingkup SKPD di Kabupaten Sambas sudah memiliki kinerja yang baik, yaitu dengan rata-rata nilai skor secara keseluruhan adalah 2,32 (77,21%) dan masuk ke dalam klasifikasi “kuat”. Kinerja yang baik ini dapat menjadi modal utama dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas sebagai wilayah pesisir dan perbatasan sehingga dapat menjadikan Kabupaten Sambas sebagai salah satu wilayah perbatasan yang berkembang.

 

Full Paper selengkapnya dapat diakses melalui tautan berikut:

http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/sosek/article/view/6285

 

Admin BBRSEKP   03 Juli 2020   Dilihat : 547



Artikel Terkait: