Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kilas Berita  
Sukseskan Program Pemerintah, BRSDM – DJPT Sosialisasikan Juknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan 2020

 

Jakarta (24/3) – Di tengah kewaspadaan tinggi terhadap pandemik coronavirus (Covid-19) dengan penerapan work from home (bekerja dari rumah), Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) tetap menggelar sosialisasi melalui video conference. Selasa (24/3), Puslatluh KP bekerja sama dengan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) menggelar Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN).

Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta dari Satminkal Maros, Dinas Kelautan dan Perikanan Pacitan, dan penyuluh perikanan berbagai kabupaten/kota yang tersebar di berbagai provinsi Indonesia seperti Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Bali, Jawa Timur, dan Sumatra Utara.

Kepala Subdit Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan, Mahrus yang mewakili DJPT, mengungkapkan, BPAN ini merupakan bentuk kegiatan perlindungan nelayan yang menjadi salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024.

BPAN ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan untuk menghindari risiko yang dialami nelayan di masa mendatang, memindahkan risiko yang seharusnya ditanggung nelayan kepada pihak penyedia asuransi, memberikan bantuan bagi ahli waris, menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi, serta membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri.

Petunjuk teknis ini disosialisasikan sebagai acuan dalam penyaluran BPAN yang memuat ruang lingkup pemberi, bentuk, rincian jumlah, persyaratan, tata kelola, serta penyaluran BPAN. Tak ketinggalan memuat pula pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan bantuan BPAN.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang dimaksud nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Nelayan diklasifikasikan menjadi empat. Pertama, nelayan kecil, yaitu nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT.

Kedua, nelayan tradisional, yaitu nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

Ketiga, nelayan buruh, yaitu nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapkan ikan.

Keempat, nelayan pemilik, yaitu nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.

BPAN dari pemerintah ini akan menyasar nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan penjaminan risiko kematian akibat kecelakaan, cacat tetap akibat kecelakaan, biaya pengobatan akibat kecelakaan, dan santunan kematian alami. Sementara itu, nelayan buruh yang menggunakan kapal ikan diatas 10 GT wajib didaftarkan asuransi nelayan oleh pemilik atau perusahaan yang mempekerjakannya.

Penerima BPAN harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya:

1.    Terdaftar dalam modul Kusuka (perseorangan) pada laman satudata.kkp.go.id;
2.    Berusia maksimal 65 tahun pada tanggal 31 Desember 2020;
3.    Menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT;
4.    Tidak menggunakan alat penangkap ikan terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5.    Diutamakan bagi yang tidak pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota , namun polis asuransinya telah berakhir;
6.    Mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi.

Jumlah nelayan yang terdata pada Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) per 23 Maret 2020 berjumlah 1.459.874 orang. Sebanyak 719.309 di antaranya telah memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka).

Sepanjang 2016-2019, program BPAN ini telah menyentuh 1.198.177 nelayan, dengan rincian 409.498 nelayan di tahun 2016, 500.000 nelayan di 2017, 138.679 di 2018, dan 150.000 nelayan di 2019. Adapun total nilai klaim pertanggungan yang direalisasikan mencapai Rp398 miliar.

“Tahun 2020 ini, KKP kembali menargetkan 150.000 penerima BPAN. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan dan bantuan para penyuluh perikanan di lapangan untuk turut melakukan sosialisasi program pemerintah ini dan mendampingi nelayan dalam mengakses bantuan ini,” tutur Mahrus.

Hal ini disambut baik oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Puslatluh KP, Ikhsan Haryadi yang turut memandu berjalannya video conference tersebut. Dirinya menyebut, 2.676 penyuluh PNS dan 2.056 penyuluh perikanan bantu (PPB) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia siap membantu menyukseskan berbagai program pemerintah, termasuk program BPAN ini.

Admin Puslatluh KP   24 Maret 2020   Dilihat : 3432



Artikel Terkait: