Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kilas Berita  
NILAI-NILAI DASAR ANEKA

Oleh :

Darmayanti 

Widyaiswara BDA Sukamandi

 

      Untuk dapat mewujudkan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, maka diperlukan ASN yang profesional, kompeten dan berintegritas yang berkarakter ANEKA. Karakter ANEKA yaitu mempunyai nilai-nilai dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Adapun inti penjelasan terkait nilai-nilai ANEKA adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

   Akuntabilitas hampir memiliki kesamaan makna dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, keduanya memiliki konsep yang berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggungjawab.

    Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah:

  1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi;
  2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis;
  3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
  4. Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan.

 

   Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama, yaitu menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

     Pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat. Sebuah keputusan yang akuntabel dan beretika sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat dalam pekerjaan pemerintahan. Dalam praktiknya, penempatan kepentingan umum berarti bahwa memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias; bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process; Akuntabel dan transparan; melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien; berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode sektor publik etika sesuai dengan organisasinya; serta mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan.

    Untuk menciptakan lingkungan organisasi yang akuntabel, maka diperlukan beberapa aspek yang merupakan indikator dari nilai dasar akuntabilitas, antara lain kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi.

Sementara itu, indikator adanya akuntabilitas pada pelaksanaan pemerintahan antara lain:

  1. Terciptanya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat;
  2. Terwujudnya masyarakat madani yang berintegrasi dengan pemerintah;
  3. Terciptanya Good Governance dan tercapainya tujuan nasional yakni Indonesia Jaya;
  4. Adanya dukungan serta legitimasi masyarakat terhadap Pemerintah;
  5. Adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
  6. Masyarakat mendukung dan melaksanakan kebijakan Pemerintah.

 

2. Nasionalisme

   Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya oleh setiap penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah.

   Seorang PNS dituntut untuk memiliki perilaku mencintai tanah air Indonesia (nasionalisme) dan mengedepankan kepentingan nasional. Nasionalisme merupakan salah satu perwujudan dari fungsi PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugas, seorang ASN senantiasa harus mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa dan Negara diatas segalanya.

     Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PNS harus berpegang pada prinsip adil dan netral. Adil dalam artian tidak boleh berperilaku diskriminatif serta harus obyektif, jujur, transparan. Sementara bersikap netral adalah tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar.

    Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa; menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa.

 

3. Etika Publik

    Etika Publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika merupakan sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut. Kode Etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis.

Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yakni:

  1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila;
  2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 serta pemerintah yang sah;
  3. Mengabdi kepada Negara dan rakyat Indonesia;
  4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
  5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
  6. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
  7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
  8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
  9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
  10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
  11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
  12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;
  13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
  14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
  15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

 

    Kode etik dan kode perilaku sesuai dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik mengatur perilaku agar pegawai ASN:

  1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi;
  2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
  3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
  4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
  6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara;
  7. Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien;
  8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
  9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
  10. Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
  11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
  12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

 

     Setiap jenjang Pemerintahan memiliki lingkup kekuasaan masing-masing yang dipegang oleh pejabatnya. Semakin tinggi dan luas kekuasaan seorang pejabat, semakin besar juga implikasi dari penggunaan kekuasaan bagi warga masyarakat. Oleh sebab itu, azas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma etika maupun norma hukum.

 

4. Komitmen Mutu

    Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) sudah menjadi keniscayaan di era reformasi saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan keniscayaan tersebut, namun dalam implementasinya masih belum sesuai dengan harapan. Penyelengaraan pemerintahan yang berorientasi pada layanan prima sudah tidak bisa ditawar lagi ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik.

   Paradigma pemerintah harus segera berubah, dari pola paternalisitik dan feodal yang selalu minta dilayani, menjadi pola pemerintahan yang siap melayani dan senantiasa mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat sebagai stakeholder pemerintah. Bidang apapun yang menjadi tanggungjawab PNS, semua harus dilaksanakan secara optimal agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Aspek utama yang menjadi target stakeholder adalah layanan yang komitmen pada mutu, melalui penyelenggaraan tugas secara efektif, efisien dan inovatif.

   Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan Pemerintah. Ekeftivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisien ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakterisitik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan, sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Sementara inovasi, muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi/perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi disekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna.

      Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu.

 

5. Anti Korupsi

     Korupsi berasal dari bahasa latin coruptio dan corruptus yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap dan tidak bermoral. Sedangkan tidak pidana korupsi berarti tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan pada UU No. 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi antara lain: (1) Kerugian Keuangan Negara, (2) suap-menyuap, (3) pemerasan, (4) perbuatan curang, (5) penggelapan dalam jabatan, (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) gratifikasi.

    Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 (sembilan) nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, yaitu:

  1. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang.
  2. Kepedulian adalah mengindahkan, memerhatikan dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar.
  3. Kemandirian berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal.
  4. Kedisiplinan adalah ketaatan/kepatuhan kepada peraturan.
  5. Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu.
  6. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan di dalam kemauan terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian.
  7. Kesederhanaan yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros.
  8. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran.
  9. Keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.

     Untuk menjadi PNS yang professional, hendaknya kita memiliki karakter ANEKA. Marilah kita implementasikan nilai-nilai ANEKA dalam kehidupan kita sehari-hari.

      Penulis berharap, melalui tulisan yang sederhana ini, nilai-nilai ANEKA dapat tersosialisasikan kepada seluruh pegawai ASN, sehingga dapat diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Admin Balai Diklat Aparatur   25 September 2018   Dilihat : 114627



Artikel Terkait: