Untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan. Untuk itu BRSDM secara konsisten dan berkelanjutan telah berupaya mereformasi diri dalam menata birokrasi menuju kearah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan memegang prinsip nilai-nilai budaya organisasi yaitu professional, integritras, kredibilitas, inovatif dan responsif.

         Potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksaan tugas dan fungsi penyelenggara negara (pejabat dan/atau pegawai) harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang professional, obyektif, berintegritas, independen, transparan dan bertanggung jawab.

         Guna memberikan petunjuk yang jelas bagi seluruh penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan. BRSDM sebagai Unit Eselon I lingkup KKP telah menetapkan Petunjuk Teknis Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan BRSDM sebagai panduan dalam menangani benturan kepentingan di lingkup BRSDM.

Berikut terlampir : 

1. PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BRSDM KP

2. PERUBAHAN PERKA JUKNIS BENTURAN KEPENTINGAN 2018

3. KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN BRSDM KP

4. Paparan Benturan Kepentingan

5. Pengelolaan COI 2019