Tarakan – Sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi geopolitik dan ekonomi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional. Guna mengoptimalkan potensi tersebut dan memastikan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Kepala Badan Mutu KKP Tarakan, Piyan Gustaffiana, S.St.Pi., M.Si., M.H., menghadiri agenda Dialog dan Sosialisasi bersama Anggota Komisi IV DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Drs. H. Hasan Saleh.

Pertemuan penting ini juga dihadiri oleh Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Dr. Ir. Woro Nur Endang Sariati, M.P., serta Kepala Pusat Mutu Produksi Primer, Muh. Hatta Arisandi, S.St.Pi., M.Si. Kehadiran para pejabat ini menegaskan keseriusan pemerintah pusat dalam mengawal standardisasi produk perikanan dari beranda utara Indonesia.

Berbeda dari format sosialisasi yang cenderung kaku dan searah, forum ini didesain secara khusus sebagai ruang dialog dua arah yang partisipatif. Pendekatan ini sengaja diambil guna menempatkan para pelaku usaha kelautan dan perikanan, mulai dari nelayan tradisional yang melaut harian, pembudidaya rumput laut, hingga petambak udang windu, bukan lagi sekadar sebagai objek regulasi atau penonton kebijakan. Sebaliknya, mereka diposisikan di garis depan sebagai subjek strategis yang paling memahami dinamika, hambatan, serta potensi riil yang ada di perairan Kalimantan Utara.

Dengan menempatkan masyarakat pesisir sebagai aktor utama pembangunan, forum ini memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang dirumuskan lahir dari aspirasi mereka sendiri. Transformasi peran ini menjadi sangat krusial agar program penguatan sektor perikanan tidak terjebak dalam teori semata, melainkan menjelma menjadi langkah taktis yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan keluarga nelayan. Pada akhirnya, pelibatan aktif seluruh elemen lokal ini diharapkan mampu menjadi mesin penggerak utama yang mandiri dan tangguh dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis kelautan.

Dalam lanskap perdagangan internasional yang makin ketat, standardisasi mutu bukan lagi sekadar opsi, melainkan paspor untuk menembus pasar global. Salah satu langkah konkretnya adalah pemanfaatan sertifikasi mutu dari Badan Mutu KKP sebagai instrumen utama untuk membangun kepercayaan konsumen di mancanegara. Kepala Badan Mutu KKP Tarakan, Piyan Gustaffiana, menegaskan komitmennya untuk mengawal, mengedukasi, dan melindungi hak-hak ekonomi para pelaku usaha. Dengan kepemilikan sertifikasi mutu yang kredibel dan akuntabel, produk perikanan dari Kalimantan Utara diharapkan memiliki daya tawar yang kuat saat diekspor ke negara tujuan seperti Malaysia, China, Jepang, maupun Uni Eropa.

Piyan Gustaffiana menyampaikan bahwa sertifikasi mutu adalah kunci utama agar produk kelautan dan perikanan Kalimantan Utara dapat diterima dengan baik, serta memiliki daya saing tinggi di pasar domestik maupun internasional. Pihaknya di Badan Mutu KKP Tarakan berkomitmen penuh untuk mengawal seluruh proses ini, serta memastikan setiap produk yang keluar dari Kalimantan Utara telah memenuhi standar global demi menjaga dan meningkatkan kepercayaan konsumen dunia.

Untuk memastikan regulasi ini tidak membebani masyarakat, ditegaskan kembali bahwa seluruh layanan sertifikasi mutu perikanan di Badan Mutu KKP sama sekali tidak dipungut biaya alias nol rupiah. Seluruh tahapan birokrasi, mulai dari proses pengajuan dokumen secara digital, pelaksanaan audit lapangan, inspeksi teknis oleh Inspektur Mutu, pengujian laboratorium, hingga penerbitan sertifikat resmi sepenuhnya ditanggung oleh anggaran negara.

Kebijakan gratis ini dihadirkan secara khusus untuk memangkas biaya operasional para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sektor perikanan. Dengan hilangnya beban biaya sertifikasi, perekonomian masyarakat pesisir di Kalimantan Utara diharapkan dapat melompat lebih maju, mandiri secara ekonomi, dan berdaya saing tinggi. Langkah strategis ini sekaligus menjadi pilar utama dalam menyukseskan agenda besar Ekonomi Biru Indonesia yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.