Pada kegiatan tersebut hadir Kepala UPT Stasiun PPMHKP Ternate bersama unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perwakilan nelayan di Kota Ternate. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Ibu Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Tjoanda, yang memberikan sambutan dan arahan strategis terkait penguatan sektor perikanan, khususnya nelayan di Provinsi Maluku Utara.

Dalam sambutannya, Ibu Gubernur menyampaikan bahwa tujuan utama kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah membantu nelayan agar tidak hanya mampu bertahan, tetapi dapat berkembang dan menjadi mandiri. Disampaikan pula bahwa saat ini nelayan yang memiliki kapal dan mesin sendiri masih berkisar 10–15%, sehingga Pemerintah Provinsi Maluku Utara memfasilitasi nelayan agar dapat memiliki kapal sendiri dan tidak bergantung pada kapal pinjaman.

Ditekankan pula bahwa kegiatan ini bukan merupakan penyaluran bantuan langsung, melainkan fasilitasi akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen melakukan perbaikan manajemen dan tata kelola usaha nelayan melalui pendampingan penyuluh perikanan, dukungan BBM bersubsidi, penguatan rantai dingin (cold chain), serta penyediaan rumpon. Saat ini Maluku Utara tercatat memiliki sekitar 36.000 nelayan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala UPT Stasiun PPMHKP Ternate menyampaikan kepada Ibu Gubernur bahwa Stasiun PPMHKP Ternate siap mendukung peningkatan ekspor produk perikanan Maluku Utara melalui penguatan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu hingga hilir, termasuk dukungan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada kapal perikanan.

Kepala UPT juga memaparkan data ekspor komoditas perikanan berdasarkan Unit Pengolahan Ikan (UPI), kabupaten/kota, serta jenis produk perikanan. Data tersebut memberikan gambaran bahwa Maluku Utara memiliki potensi ekspor perikanan yang sangat baik dan Stasiun PPMHKP Ternate berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan ekspor perikanan melalui layanan sertifikasi, pembinaan, dan pendampingan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan nelayan, diharapkan sektor perikanan Maluku Utara dapat tumbuh secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta memperkuat daya saing produk perikanan Maluku Utara di pasar nasional maupun global.