Jakarta, 20 April 2026 – Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) memperkuat sinergi dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Asosiasi Pole & Line dan Hand Line Indonesia (AP2HI), Senin (20/4/2026). Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk mendorong kepatuhan sertifikasi yang lebih luas, meningkatkan kualitas produk, serta memperkuat daya saing tuna Indonesia di pasar internasional.

Kolaborasi antara BPPMHKP dan AP2HI tidak hanya berfokus pada aspek sertifikasi, tetapi juga mendorong penguatan penerapan standar mutu sejak dari hulu. Melalui kerja sama ini, kedua pihak berkomitmen mendukung peningkatan kepatuhan terhadap persyaratan sertifikasi serta memastikan proses penanganan hasil tangkapan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dalam kesempatan tersebut, BPPMHKP juga memberikan apresiasi kepada sejumlah mitra yang dinilai konsisten dalam mendukung upaya peningkatan mutu hasil perikanan di tingkat hulu. Apresiasi tersebut menjadi bentuk penghargaan atas kolaborasi dan komitmen para mitra dalam memperkuat penerapan standar mutu dan keberlanjutan sektor perikanan.

Apresiasi pertama diberikan kepada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman atas kolaborasi dalam modelling pembongkaran ikan sebagai salah satu upaya untuk menjamin mutu hasil tangkapan. Selanjutnya, PPS Cilacap mendapatkan apresiasi atas dukungan terhadap percepatan sertifikasi sekaligus pelaksanaan aksi bersih sampah plastik di perairan sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan dan keberlanjutan sektor perikanan.

Apresiasi juga diberikan kepada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan atas kontribusinya dalam mengakselerasi sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) kapal serta pelaksanaan monitoring pembongkaran ikan. Sementara itu, AP2HI turut mendapatkan apresiasi atas dukungannya dalam mempercepat sertifikasi CPIB bagi kapal pole & line dan handline.

Melalui sinergi antara pemerintah, asosiasi, pelabuhan perikanan, dan pelaku usaha, BPPMHKP terus mendorong penguatan sistem jaminan mutu hasil perikanan dari hulu hingga hilir. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap standar sertifikasi, menjaga kualitas dan keamanan produk tuna, serta memperkuat kepercayaan pasar global terhadap produk perikanan Indonesia yang bermutu dan berdaya saing.