Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, bersama Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini, menegaskan pentingnya peningkatan laboratorium rujukan perikanan di wilayah timur Indonesia. Langkah ini bukan sekadar upaya meningkatkan ekspor, tetapi juga bagian dari pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan timur.

Selama ini, nelayan dan pelaku usaha di wilayah timur harus mengirim sampel hasil laut mereka ke laboratorium pusat yang berada jauh di luar daerah. Kondisi ini membuat proses pengujian membutuhkan waktu lama dan biaya tambahan yang tidak sedikit. Dengan adanya laboratorium rujukan di wilayah timur, akses layanan mutu akan menjadi lebih dekat dan lebih terjangkau.

“Kalau laboratoriumnya makin canggih, hasil laut bisa dicek lebih cepat, lebih akurat, dan makin siap go internasional. Nelayan tidak lagi terbebani biaya dan waktu tambahan hanya untuk urusan uji mutu,” jelas Titiek Soeharto.

Menurut Ishartini, keberadaan laboratorium rujukan ini akan memberi banyak manfaat langsung bagi masyarakat, mulai dari nelayan hingga konsumen. Produk laut yang diuji dengan standar internasional akan lebih mudah masuk ke pasar ekspor, sementara konsumen dalam negeri akan lebih terlindungi karena kualitas produk semakin terjamin.

Tidak hanya itu, pembangunan laboratorium juga berpotensi membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di daerah. Tenaga ahli laboratorium, teknisi, hingga penyedia jasa pendukung akan dibutuhkan, sehingga menciptakan roda ekonomi baru di sekitar kawasan tersebut.

Meski demikian, masih ada tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain pembiayaan operasional jangka panjang dan peningkatan kapasitas SDM lokal. Pemerintah dan DPR RI berkomitmen untuk mengawal agar pembangunan ini berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Rencana penguatan laboratorium di wilayah timur menjadi sinyal bahwa pembangunan sektor perikanan kini lebih inklusif. Tidak hanya menguntungkan pelaku ekspor besar, tetapi juga memastikan masyarakat di daerah timur Indonesia dapat merasakan manfaat nyata dari peningkatan mutu perikanan nasional.