Ternate – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara bersama Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Ternate melaksanakan kegiatan Sosialisasi SKP dan Kerjasama di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang berlangsung di Aula Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Daerah (BP3D) Wilayah III Ternate. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman, komitmen, serta implementasi standar mutu dan keamanan pangan dalam mendukung peningkatan daya saing sektor kelautan dan perikanan di Maluku Utara.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, perwakilan Inspektorat Daerah Provinsi Maluku Utara, Kepala UPTD BP3D se-Maluku Utara, pengelola cold storage, pengelola pabrik es, SPBN di wilayah BP3D se-Maluku Utara, jajaran Stasiun PPMHKP Ternate, serta para pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang turut aktif mengikuti penyampaian materi, diskusi, dan sesi tanya jawab.

Dalam kegiatan tersebut, Inspektur Mutu dan Tim Stasiun PPMHKP Ternate hadir sebagai narasumber yang memberikan pemaparan secara teknis terkait Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sebagai bagian penting dalam penguatan sistem mutu hasil kelautan dan perikanan.

Tim Stasiun PPMHKP Ternate menjelaskan secara rinci terkait SKP, mulai dari fungsi dan manfaat sertifikasi, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, kesiapan sarana dan prasarana produksi, penerapan standar sanitasi dan higiene, hingga pentingnya menjaga mutu dan keamanan produk perikanan selama proses pengolahan. Penjelasan ini diharapkan mampu membantu para pelaku usaha memahami tahapan sertifikasi sekaligus pentingnya pemenuhan standar sebagai bagian dari peningkatan daya saing usaha.

Selain itu, Inspektur Mutu Stasiun PPMHKP Ternate juga memaparkan mekanisme teknis sertifikasi SKP, mulai dari proses pengajuan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, penilaian fasilitas produksi, pengawasan sanitasi, hingga penerapan sistem pengolahan hasil perikanan yang baik sesuai ketentuan mutu dan keamanan pangan.

Dalam forum diskusi yang berlangsung interaktif, Inspektur Mutu turut menyampaikan sejumlah saran dan masukan berdasarkan kendala yang selama ini ditemui dalam pelaksanaan sertifikasi SKP di wilayah Maluku Utara. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah perlunya komitmen terhadap pemenuhan sertifikasi SKP dalam pengelolaan cold storage milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara, agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal serta tetap memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

Selain itu, dibahas pula terkait kendala perizinan berbasis wilayah yang masih menjadi tantangan dalam pengurusan usaha skala menengah hingga besar, sehingga diperlukan koordinasi lintas sektor agar proses legalitas usaha dapat berjalan lebih efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Inspektur Mutu juga menekankan pentingnya pemetaan serta pembagian tanggung jawab yang jelas terhadap pemenuhan pre-requisite program antara pemerintah daerah sebagai pemilik fasilitas dan pengelola lokasi usaha. Kejelasan peran ini dinilai penting agar proses sertifikasi dapat berjalan lebih terarah, terstruktur, dan berkelanjutan.

Di samping itu, dukungan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bagi pengelola cold storage milik pemerintah di wilayah Maluku Utara menjadi perhatian penting. Penguatan kapasitas SDM diharapkan mampu mendukung operasional fasilitas, menjaga sistem mutu, serta meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha perikanan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan pelaku usaha dalam mendorong penerapan standar mutu, penguatan sistem pengolahan, serta peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkualitas, aman, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Maluku Utara agar semakin maju, berdaya saing, serta mampu mendorong pertumbuhan skala usaha dan industri perikanan yang profesional, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun pelaku usaha.