Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat transparansi dan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) turut berpartisipasi dengan berbagi kebijakan serta strategi dalam implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan unit kerjanya.

Kehadiran Ishartini dalam kegiatan tersebut semakin menegaskan komitmen Badan Mutu KKP dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di seluruh unit pelaksana teknis (UPT). Melalui berbagai kebijakan dan inovasi layanan informasi, Badan Mutu KKP berupaya memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sepanjang tahun 2025, capaian kinerja keterbukaan informasi publik Badan Mutu KKP menunjukkan hasil yang membanggakan. Sebanyak 36 UPT Badan Mutu KKP berhasil meraih predikat Informatif, sementara 10 UPT lainnya memperoleh predikat Menuju Informatif. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Badan Mutu KKP.

Lebih lanjut, sembilan UPT Badan Mutu KKP berhasil melaju ke tahap Presentasi Uji Publik dalam rangkaian Monitoring dan Evaluasi KIP Tahun 2025. UPT tersebut antara lain Sorong, Balikpapan, Mataram, Tarakan, Ambon, Ternate, Jakarta, Padang, dan Banjarbaru yang menunjukkan kesiapan dalam menghadirkan layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.

Dalam proses persiapan hingga pelaksanaan presentasi, Plt. Sekretaris Badan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Mutu KKP turut hadir memberikan arahan dan dukungan langsung kepada UPT yang mengikuti uji publik. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan setiap UPT mampu menyampaikan inovasi serta praktik baik dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Melalui komitmen tersebut, Badan Mutu KKP akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang terbuka, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini diharapkan dapat semakin memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di lingkungan KKP.