Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Kilas Berita  

Profil Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan


 

 

 

Pusat Standardisasi, Sistem dan Kepatuhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, monitoring, evaluasi dan laporan standardisasiSistem dan Kepatuhan di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Pusat Standardisasi, Sistem dan Kepatuhan menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria standardisasi, kepatuhan, dan kerja sama di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
  2. pelaksanaan standardisasi, kepatuhan, dan kerja sama di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
  3. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan standardisasi, kepatuhan, dan kerja sama di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; dan
  4. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

 


Pusat Standardisasi, Sistem dan Kepatuhan terdiri atas:

  1. Bidang Manajemen Mutu;
  2. Bidang Standarisasi Sistem;
  3. Bidang Kepatuhan; dan
  4. Subbidang Tata Usaha.

 


Bidang Standardisasi Sistem mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, penerapan dan verifikasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi sistem dan pelayanan publik. Bidang Standardisasi Sistem menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang standardisasi sistem dan pelayanan publik karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
  2. ppenyiapan bahan penerapan dan verifikasi standar sistem dan pelayanan publik karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; dan
  3. ppenyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi sistem dan pelayanan publik karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

 


Bidang Kepatuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, penerapan dan verifikasi, serta monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang kepatuhan terhadap standar sistem dan standar pelayanan publik perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Bidang Kepatuhan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang kepatuhan terhadap standar sistem dan standar pelayanan publik perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
  2. penyiapan bahan verifikasi pelaksanaan kepatuhan terhadap standar sistem dan standar pelayanan publik perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; dan
  3. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan laporan kepatuhan terhadap standar sistem dan standar pelayanan publik perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

 


Bidang Manajemen Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, penerapan dan verifikasi, serta monitoring, evaluasi, dan laporan manajemen mutu bidang lembaga inspeksi dan lembaga penguji  perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Bidang Manajemen Mutu menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria kerja sama teknis nasional dan internasional di bidang perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
  2. pelaksanaan Manajemen Mutu lembaga inspeksi;
  3. pelaksanaan Manajemen Mutu lembaga penguji; dan
  4. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan laporan manajemen mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.