Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Kilas Berita  

Komitmen anti korupsi


Balai Besar KIPM Makassar berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari Korupsi. Komitmen ini ditanamkan dalam diri setiap pegawai Balai Besar KIPM Makassar dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh semua pegawai. Tidak hanya penandatanganan pakta integritas saja, sistem juga dibangun dan diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari. Proses pelaksanaan kegiatan yang mencakup manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dibangun dan telah menjadi keseharian para pegawai Balai Besar KIPM Makassar. Sebagai hasilnya, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan publik mendapat nilai yang membawa Balai Besar KIPM Makassar sebagai instansi yang menerapkan Wilayah Bebas dari Korupsi. Pada tanggal 10 Desember 2019, Kementerian PAN-RB menetapkan Balai Besar KIPM Makassar sebagai intansi yang menerapkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan saat ini Balai Besar KIPM Makassar secara konsisten menerapkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

 

 

Tugas ini terasa tidak pernah cukup. Saat ini Balai Besar KIPM Makassar juga menerapkan standar internasional SNI ISO 37001:2016 untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan. SNI ISO 37001:2016 adalah Standar Nasional Indonesia mengenai Sistemen Manajemen Anti Penyuapan yang diadopsi langsung dari Standar Internasional ISO 37001:2016 Anti Bribary Management System. Pendekatan ISO 37001 adalah berbasis risiko sehingga berbagai titik strategis untuk terjadinya praktik penyuapan dalam organisasi Balai Besar KIPM Makassar diidentifikasi, dinilai dan dievaluasi. Diharapkan pada akhir tahun 2020 ini, Balai Besar KIPM Makassar telah memperoleh sertifikat pengakuan terhadap penerapan SNI ISO 37001:2016 dari lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Berikut kami sampaikan kebijakan mutu dan anti penyuapan Balai Besar KIPM Makassar.

 

 

 

Segala komitmen penerapan anti korupsi ini tentu pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik Balai Besar KIPM Makassar secara terukur dan berkelanjutan. Masyarakat sebagai pengguna layanan Balai Besar KIPM Makassar dapat menikmati pelayanan yang adil, jujur, tidak diskriminatif, bebas pungutan liar, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.