Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Kilas Berita  
SKIPM Pontianak Ajak Para Pemangku Kepentingan Kompak Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional

PONTIANAK - Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pontianak, Kalimantan Barat mendukung penuh agenda pemulihan ekonomi nasional (PEN). Caranya ialah dengan menjaga geliat ekspor sektor non migas khususnya bidang perikanan ikan hias Kalimantan Barat dimasa pandemi.

"Trendnya (sektor kelautan dan perikanan) tetap positif," kata Kepala SKIPM Pontianak, Mihajo, Kamis (30/9/2021).

Saat mengikuti focus grup discussion (FGD) dengan para pemangku kepentingan, terdapat berbagai masukan di antaranya, eksportir ikan hias mencoba mendorong peluang ekspor ikan hias asal Kalbar ke negara-negara lain di Asia seperti Hongkong, Taiwan, Japan, Malaysia, Singapore, Vietnam serta ke Kanada. Miharjo menyebut dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dan sektor transportasi baik milik pemerintah maupun swasta mejadi dasar kelancaran ekspor serta distribusi permintaan ikan hias.

"Di FGD ini kita pastikan pemerintah selalu regulatied," terangnya.

Dalam forum tersebut, Miharja menyabut masing-masing pemangku kepentingan sepakat memberikan dukugan sesuai tugas dan fugsinya. Kanwil Bea Cukai Pontianak misalnya, memastikan kesiapannya untuk mendukung penuh serta merealisasikan target Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat dalam pemenuhan pajak dan pengelolaan sebagai sumber daerah yang bisa dimanfaatkan dalam pembangunan daerah.

"Kita sendiri akan terus berkomunikasi terkait penerbitan dokumen persyaratan ekspor bidang karantina seperti penerbitan HC dan SPM melalui BC Pontianak dalam aktifitas ekspor langsung dan tidak perlu lagi pengurusan dokumen melalui Jakarta ini untuk penghematan waktu,biaya dan tentu saja keselamatan ikan yang akan di ekspor," urainya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong jajarannya memaksimalkan keberadaan unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia agar menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan negara.

“UPT itu core-nya KKP, sebagai bentuk kehadiran negara langsung di tengah masyarakat kelautan dan perikanan. Produktivitas UPT tidak sebatas pelayanan tapi juga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan negara,” kata Menteri Trenggono.

BKIPM   30 September 2021   Dilihat : 427



Artikel Terkait: