Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR
BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kilas Berita  
BALAI DIKLAT APARATUR KELAUTAN DAN PERIKANAN SEBAGAI LEMBAGA DIKLAT PENCETAK PEMIMPIN PANCASILA YANG BERORIENTASI PADA PRODUKTIVITAS

Jajang Sumarna

Widyaiswara Ahli Utama,  KKP

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BDA) Sukamandi, bermetamorgana menjadi BDA Kelautan dan Perikanan (BDA KP), mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial di bidang pengembangan aparatur. Secara spesifik BDA KP berkedudukan di Jalan Raya 2 Sukamandi, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat.  Berdasarkan kewenangan tersebur, BDA KP adalah satu-satunya lembaga diklat pemerintah milik KKP yang bertugas melaksanakan diklat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup KKP.  Kendati lokasinya jauh dari hiruk-pikuknya keramaian ibukota Negara Jakarta, namun lokasi ini telah memberikan nilai lebih bagi peningkatan  pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku (PKS), serta pembinaan karakter calon pemimpin bangsa. Terutama dalam menumbuhkan kembangkan budaya berpikir kreatif  sebagai pelayanan publik, pelaksana kebijakan pemerintah, serta sebagai alat pemersatu bangsa dan Negara.

 

Sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela, yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap PNS wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, wajib memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Rebublik Indonesia (NRI) Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah. Untuk menjamin agar setiap PNS selalu berupaya terus meningkatkan kesetiaan ketaatan, dan pengabdiannya tersebut, ditetapkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS, baik di dalam maupun di luar dinas (Kode Etik PNS, https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/kode_etik_pns (1).pdf).

 

Sesuai dengan kode etik ASN, bahwa setiap ASN KKP harus tahu “Kewajiban”, diantaranya  meliputi : (1) setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pemerintah; serta (2) mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.  Sudah diketahui bersama sebagai sebuah bangsa, bahwa Pancasila adalah dasar Negara dan juga merupakan falsafah hidup bagi bangsa Indonesia yang menjadi acuan universal nilai-nilai kehidupan.  Dimana program dan rencana yang sudah dicanangkan untuk pemberdayaan masyarakat perikanan, terutama (a) nelayan, (b) pembudidaya ikan, dan (c) pengolah hasil perikanan, maka harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dengan bentuk eksen berupa mendorong peningkatan produktivitas yang diharapkan mampu mendongkrak tingkat kesejahteraan mereka. 

 

Mengingat adanya pemberdayaan masyarakat perikanan, maka harus diimbangi oleh  ketersediaan Pemimpin yang mumpuni.  Dimana kepemimpinan negara harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut ke dalam fungsi dan perannya sebagai seorang ASN KKP. Dimana nilai-nilai dari Kepemimpinan Pancasila menurut (Tambunan, Toman Sony, 2018) adalah, “Spiritual, Humanisasi, Nasionalis, Demokratis dan Keadilan Sosial (social justice).” Menurutnya lebih lanjut, “bahwa ke lima nilai-nilai kepemimpinan tersebut sudah mengacu kepada ke lima sila yang ada dalam Pancasila. Kepemimpinan Pancasila harus bisa bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemimpin yang berbasis Pancasila akan mampu mengelola kebhinekaan dengan baik, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, serta menjadikan Indonesia ke arah yang lebih baik.”

 

Setiap pemimpin adalah merupakan orang pilihan yang atas nama integritas yang disandangnya selama menjalankan kariernya Ia menduduki jabatan struktural ataupun fungsional pada lingkup KKP yang telah diembannya senantiasa berorientasi pada produktivitas pelaku utama dan pelaku usaha.  Sehingga produktivitas program dan rencana yang digagasnya dapat memberikan kebanggaan bagi kemajuan organisasi, warga organisasi, serta masyarakat perikanan yang menjadi asuhannya.  Serta dalam rangka menjalankan tugasnya senantiasa menjaga harkat, kedudukan, jabatan, serta  komitmen terhadap wibawa Kepemimpinan Pancasila yang disandang-nya.  Sementara kepemimpinan itu sediri adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi individu dan kelompok dalam rangka mencapai sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan telah dalam perencanaan. Kepemimpinan seseorang dapat diberikan secara formal maupun informal yang timbul diluar struktur organisasi. Tidak semua pemimpin adalah para manajer dan tidak semua manajer adalah para pemimpin, karena dengan adanya hak-hak yang dimiliki oleh manajer, tidak menjamin mereka untuk dapat memimpin secara efektif.

 

Seorang pemimpin ASN KKP yang terpilih adalah seorang pemimpin yang telah matang dengan pengalaman dan sejarah hidupnya yang berwawasan Pancasila, karena kemampuannya Ia mamapu menggerakkan berbagai macam sumber daya dalam organisasi, baik manusia, finansial, ataupun sarana prasarana dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan.  Sehingga dengan demikian seorang pemimpinan dalam setiap langkahnya akan senantiasa digugu dan ditiru.  Digugu dan ditiru akan kebaikannya dan keteladannya, karena Ia banyak berbuat daripada bicara ngaler-ngidul tidak karuan.  Namun demikian seorang Pemimpin Pancasila yang produktivitas selalu menjaga integritas, yakni senantiasa menjaga kejujuran, kedisplinan, bekerja sama dengan semua pihak, setia akan janji-janji, serta selalu menjaga komitmen guna peningkatan produktivitas pelaku utama dan pelaku usaha yang tinggi, sehingga pada akhirnya akan tercapai peningkatan kesejahteraan mereka.  Demikian juga terhadap pencapaian visi dan missi organisasi yang diembannya, senantiasa menjaga komitmen dengan konsekwen.

 

“Kepemimpinan yang berdasarkan Pancasila adalah kepemimpinan yang memiliki jiwa Pancasila, memiliki wibawa dan daya kekuatan untuk membimbing dan memimpin masyarakat lingkungannya ke dalam kesadaran kehidupan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) tahun 1945, (Suriadinata, Ermaya, 1997).”  Dalam prakteknya lebih daripada itu ciri Kepemimpinan Pancasila terlihat dari sampai sejauh mana seorang pemimpin mampu  membawa warga organisasinya dalam kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

 

Realita menunjukkan, bahwa sedikit demi sedikit jabatan dan kedudukan struktural pada unit Eselon 1, 2, 3, dan 4 dan fungsional pada lingkup KKP pada saat ini diisi dan diduduki oleh lulusan dari BDA KP di Sukamandi.  Sungguh membanggakan !.

 

Demikian, selamat membaca dan selalu memperkaya bahan bacaan , sehingga akan lebih luas pendalaman isinya.  Semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA :

https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/kode_etik_pns(1).pdf

Suradinata, Ermaya. 1997. Pimpinan dan Kepemimpinan Pemerintah Pendekatan Moral, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tambunan, Toman Sony. 2015. Pemimpin dan Kepemimpinan. Yogyakarta : Graha Ilmu.

 

Jajang Sumarna

Widyaiswara Ahli Utama,  KKP

Admin Balai Diklat Aparatur   28 Juni 2022   Dilihat : 115



Artikel Terkait: