Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kilas Berita  
FAQ Mekanisme Pengajuan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
1. Q : Apa yang dimaksud dengan SIUP?
  A : SIUP merupakan izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut
     
2. Q : Apa yang dimaksud dengan SIPI?
  A :

SIPI merupakan izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan

penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
     
3. Q : Apa yang dimaksud dengan SIKPI?
  A : SIKPI merupakan izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
     
4. Q : Bagaimana cara mengajukan SIUP?
  A :

Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan SIUP kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gd Mina Bahari IV Lt. 1 KKP dengan melampirkan persyaratan:

  1. rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional;
  2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
  3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
  4. surat keterangan domisili usaha;
  5. fotokopi akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
  6. fotokopi pengesahan badan hukum bagi perusahaan perikanan yang menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif 200 (dua ratus) GT keatas;
  7. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:
  8. kesanggupan membangun atau memiliki unit pengolahan ikan (UPI) atau bermitra dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
  9. kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  10. kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
     
5. Q : Bagaimana cara mengajukan SIPI?
  A :

Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan SIPI kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gd Mina Bahari IV Lt. 1 KKP dengan melampirkan persyaratan:

  1. fotokopi SIUP;
  2. fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila grosse akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
  3. spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;
  4. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement);
  5. data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  6. rencana target spesies penangkapan ikan;
  7. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:
  8. kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau (observer) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;
  9. kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
  10. kesanggupan mengisi log book sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebelum kapal melakukan operasi penangkapan ikan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  13. kesanggupan merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
  14. kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); dan
  15. kebenaran data dan informasi yang disampaikan
     
6. Q : Bagaimana cara mengajukan SIKPI?
  A :

Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gd Mina Bahari IV Lt. 1 KKP dengan melampirkan persyaratan:

 

  1. fotokopi SIUP;
  2. fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya, apabila grosse akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
  3. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement);
  4. data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  5. Surat Keterangan Pemasangan Transmitter vessel monitoring system yang dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan;
  6. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal ataupenanggung jawab perusahaan yang menyatakan:
  7. kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau di atas kapal pengangkut ikan (observer);
  8. kesanggupan menggunakan 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol yang memiliki sertifikat keterampilan penanganan ikan (SKPI);
  9. kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
  10. kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); dan
  12. kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
     
7. Q : Berapa lama proses penerbitan SIUP?
  A : Proses penerbitan SIUP selama 11 hari kerja apabila dokumen persyaratan lengkap dan pelaporan sudah benar.
     
8. Q : Berapa lama proses penerbitan SIPI/SIKPI?
  A : Proses penerbitan SIPI/SIKPI selama 7 hari kerja apabila dokumen persyaratan lengkap dan pelaporan sudah benar.
     
9. Q : Kenapa dokumen perizinan tidak kunjung terbit dan prosesnya lama?
  A :

KKP terus mengupayakan agar dokumen perizinan (SIUP, SIPI dan SIKPI) dapat segera diterbitkan. Mohon untuk dapat secara berkala melakukan pengecekan dan pemantauan dokumen perizinan secara online di www.perizinan.kkp.go.id untuk mengetahui posisi permohonan. Layanan dan konsultasi perizinan juga bisa melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu KKP di GMB IV Lt 1 Telp: (021) 3519070 ext 2826 atau HP: 08119550888 (WA dan SMS only)


(Apabila customer insist, sila dilanjutkan fact finding: nomor permohonan, pemilik, nama kapal, kapan mengajukan permohonan dokumen perizinan kemudian dilanjutkan dengan cek online www.perizinan.kkp.go.id untuk melihat status dokumen perizinan, informasikan pula alasan kenapa dokumen perizinan ditolak)
     
10. Q : Apakah SIUP bisa diubah?
  A :

Perubahan SIUP dilakukan apabila terdapat perubahan:

  1. penanggung jawab perusahaan;
  2. domisili usaha;
  3. perluasan alokasi;
  4. pengurangan alokasi;
  5. daerah penangkapan ikan;
  6. pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, pelabuhan singgah, atau pelabuhan muat;
  7. alat penangkapan ikan; dan/atau ukuran kapal penangkap ikan dan/atau ukuran kapal pengangkut ikan.

 

Perubahan SIUP dapat diajukan setelah enam bulan sejak SIUP diterbitkan dengan catatan:

  1. Perluasan alokasi dapat diajukan setelah merealisasikan seluruh alokasi yang tercantum dalam SIUP dengan memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan;
  2. Pengurangan alokasi dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan atau apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak SIUP diterbitkan tidak dapat merealisasikan seluruh rencana usahanya, SIUP diganti sesuai dengan realisasi rencana.
     
11. Q : Apa saja persyaratan SIUP perubahan atau perluasan?
  A :

Syarat yang harus dipenuhi yaitu:

  1. Surat/formulir permohonan SIUP yang telah diisi lengkap;
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
  3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
  4. Fotokopi SIUP dan surat izin penangkapan ikan (SIPI) lama;
  5. Fotokopi surat ukur hasil verifikasi pengukuran ulang atau surat ukur hasil pengukuran ulang.

 

SIUP Perubahan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal dapat diambil oleh pemilik SIUP setelah pemilik SIUP menyerahkan SIUP izin pusat lama asli.
     
12. Q : Berapa biaya yang dibutuhkan?
  A :

Pungutan pengusahaan perikanan (PPP) dihitung berdasarkan satuan per GT kapal perikanan tergantung dari jenis alat penangkapan ikannya.

 

Besarnya Pungutan Pengusaaah Perikanan (PPP) ditentukan berdasarkan rumusan:

 

Tarif PHP per GT Berdasarkan PP 75 Tahun 2015 yang Telah Disederhanakan (Rp)

     
13. Q : Apakah SIUP, SIPI/SIKPI bisa diganti?
  A :

Penggantian SIUP, SIPI/SIKPI dilakukan apabila  rusak atau hilang dengan mengajukan

permohonan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap melampirkan persyaratan:

  1. SIUP, SIPI/SIKPI asli apabila rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian apabila dokumen asli SIUP, SIPI/SIKPI hilang; dan
  2. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
     
14. Q : Apakah SIPI bisa diubah?
  A :

Perubahan SIPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIPI diterbitkan apabila terdapat perubahan pada:

  1. SIUP;
  2. spesifikasi kapal penangkap ikan;
  3. alat penangkapan ikan;
  4. daerah penangkapan; dan/atau
  5. pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, atau pelabuhan singgah.

 

Untuk melakukan perubahan SIPI dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dengan melampirkan persyaratan:

  1. fotokopi SIUP;
  2. fotokopi SIPI yang akan diubah;
  3. jenis perubahan SIPI yang diminta; dan
  4. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
     
15. Q : Bagaimana cara memperpanjang SIPI yang habis masa berlakunya?
  A :

 

Perpanjangan SIPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir  dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dengan melampirkan persyaratan:

  1. fotokopi SIUP;
  2. fotokopi SIPI yang diperpanjang;
  3. fotokopi grosse akta atau buku kapal perikanan;
  4. bukti pembayaran air time Transmitter Vessel Monitoring System untuk tahun yang akan datang;
  5. surat keterangan dari Kepala Pelabuhan tempat kapal tersebut berpangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan dan mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI;
  6. bukti bukti penyampaian Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP);
  7. surat keterangan dari Direktur Jenderal Pengolahan dan PemasaranHasil Perikanan yang menyatakan bahwa telah merealisasikan pembangunan UPI 100% (seratus persen) bagi usaha perikanan tangkap terpadu; dan
  8. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan yang menyatakan:
  1. kapal penangkap ikan tidak terdapat perubahan fungsi, spesifikasi teknis dan/atau alat penangkapan ikan;
  2. kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau (observer) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;
  3. kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
     
16. Q : Apakah SIKPI bisa diubah?
  A :

Perubahan SIKPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIKPI diterbitkan apabila terdapat perubahan pada:

  1. SIUP;
  2. spesifikasi kapal pengangkut ikan; dan/atau
  3. pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, pelabuhan singgah, atau pelabuhan muat.

 

Untuk melakukan perubahan SIKPI dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dengan melampirkan persyaratan:

  1. fotokopi SIUP;
  2. fotokopi SIKPI yang akan diubah;
  3. jenis perubahan SIKPI yang diminta; dan
  4. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
 

Admin KKP   03 Januari 2019   Dilihat : 38320



Artikel Terkait: