Apakah itu SKP?

SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap Unit Pengolahan Ikan yang telah menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP). SKP diterbitkan oleh Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagai hasil pembinaan terhadap UPI. Pembinaan sendiri dilakukan oleh Pembina Mutu Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota

Apa saja dasar hukum SKP?

Dasar hukum Penerbitan SKP yaitu :

• UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 20 ayat 1:
• Ayat (3)

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

• Ayat (4)

bahwa setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
• PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
• Permen KP Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
• Permen KP No.72 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SKP
• Kepmen KP No. KEP.52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi
• Kepdirjen PDSPKP No.74 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Penerbitan SKP
• Perdirjen PDSPKP No. 24/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Pemeringkatan Sertifikat Kelayakan Pengolahan
• Perdirjen PDSPKP No. 25/ PER-DJPDSPKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Kelayakan Pengolahan

Apakah ada sanksi bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan ?

Ada sanksi hukumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pada pasal 89 berbunyi “Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”

Siapa saja yang wajib yang memiliki SKP?

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan penanganan dan atau pengolahan ikan seperti Unit Pengolahan Ikan (UPI) baik skala menengah, besar maupun skala mikro dan kecil yang termasuk didalamnya gudang beku penyimpanan ikan (ekspor/impor/dalam negeri), unit penanganan rumput laut kering, unit penanganan ikan hidup, non UPI, dan kapal pengolahan ikan.

Persyaratan yang harus dimiliki dalam membuat SKP kepada Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, yaitu :

• Identitas Pemohon
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• SPT 2 tahun terakhir
• Akte pendirian industri pengolahan ikan bagi perusahaan (tidak wajib bagi Usaha Mikro Kecil)
• Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Sedangkan persyaratan yang harus dimiliki untuk memperoleh rekomendasi kelayakan pengolahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, adalah :

• Izin Usaha Perikanan (IUP) dan/atau izin usaha di bidang pengolahan perikanan;
• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (khusus UPI skala mikro kecil, IUP dan SIUP dapat diganti dengan surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa);
• Identitas pemohon;
• Akte pendirian industri pengolahan ikan bagi perusahaan;
• Perjanjian sewa menyewa untuk UPI yang melakukan penyewaan minimal dengan jangka waktu 2 tahun;
• Surat pernyataan melakukan proses produksi secara aktif;
• Bukti kepemilikan atau menguasai tempat dan fasilitas untuk penanganan, pengolahan, pengemasan, dan/atau penyimpanan;
• Dokumen panduan mutu Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Prosedur Operasi Sanitasi Standar; dan
• Fotokopi Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara yang dimiliki oleh penanggung jawab mutu.

Berapa lama waktu penerbitan SKP?

Paling cepat 7 hari di KKP, dan Di Dinas KP Provinsi minimal 7 hari dan maksimal 3 bulan apabila ada perubahan sarana fisik.

SKP berlaku selama 2 (dua) tahun

Bagaimana prosedur permohonan pembuatan SKP?

Prosedur dan kelengkapan persyaratan yang disampaikan kepada Sekretariat SKP Pusat baik secara manual atau online adalah sebagai berikut:

Dimanakah tempat pelayanan SKP?

Di Loket PTSP kantor KKP, Loket pelayanan SKP bertempat di Gedung Mina Bahari 4 Loket 16, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat, Jam Layanan: 08.00 – 15.00 WIB. Pengajuan online melalui : skp-pdspkp.kkp.go.id

Alur proses pengurusan SKP secara online sebagai berikut

Kemanakah layanan pengaduannya?

Layanan pengaduan SKP:

Bagaimana prosedur perpanjangan SKP?

Sama dengan pengajuan SKP baru

Pembuatan ijin atau sertifikasi apa saja yang menjadikan SKP sebagai salah satu persyaratan?

SKP sebagai salah satu persyaratan dalam pembuatan Ijin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) yang diterbitkan Ditjen PDSPKP, Sertifikasi HACCP yang diterbitkan BKIPM, dan Surat Layak Angkut (SLA) yang diterbitkan Ditjen PSDKP.

Manfaat SKP antara lain :

1. Memberikan jaminan mutu dan keamanan pada produk perikanan yang diproduksi, diimpor, dan diedarkan di wilayah RI
2. Memenuhi standar produk hasil perikanan yang dipersyaratkan (SNI untuk produk yang diperdagangkan di pasar dalam negeri atau standar negara buyer untuk produk yang diekspor)
3. Memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene dalam penanganan dan pengolahan hasil perikanan
4. Meningkatkan kepercayaan konsumen karena memberikan rasa aman terhadap konsumen Dalam Negeri dan Luar Negeri
5. Memperluas pasar sehingga omzet meningkat
6. Memudahkan UKM mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dari Pemerintah (KKP, BSN BPOM)