Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kilas Berita  
TUNJUKKAN PERTUMBUHAN POSITIF, KKP CATAT PDB PERIKANAN RP 59,98 TRILIUN

Nomor : SP.250/SJ.04/XII/2018

 SIARAN PERS

 

JAKARTA (17/12) - Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Perikanan terus menunjukkan pertumbuhan positif hingga 2018. Pada triwulan III 2018, nilai PDB Perikanan mencapai Rp 59.984,3 triliun. Angka tersebut meningkat 3.71 persen jika dibandingkan PDB Perikanan pada 2017 dalam periode yang sama yang hanya mencapai Rp 57.838,0 trilun. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo dalam konferensi pers Refleksi 2018 & Outlook 2019  Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta pada Senin (17/12).

 

"PDB Perikanan, meskipun terjadi perlambatan, pertumbuhan PDB Perikanan mengalami peningkatan setiap kuartal. Begitu pun dengan produksi perikanan," terang Nilanto.

 

Produksi perikanan triwulan III 2015 hingga 2018 terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada triwulan III 2015 (5.363.274 ton), naik 5,24 persen pada periode yang sama pada 2016 (5.664.326 ton). Pada tahun  2017 periode yang sama, produksi perikanan juga tumbuh 8,51 persen dengan jumlah (6.124.522). Kemudian pada 2018, produksi perikanan meningkat 1,93 persen dengan total produksi perikanan mencapai 6.242.846 ton.

 

Pada 2018, produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan terutama dari perikanan laut berjumlah 4.954.822 ton. Angka ini meningkat 4,19 persen jika dibandingkan 2017 yang mencapai 4.755.138 ton.

 

Selain itu, sektor perikanan budidaya juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 29.29 persen dengan total nilai 5.601.305 ton. Adapun komoditas produksi perikanan budidaya didominasi oleh ikan lele yang naik dari 841,75 ribu ton menjadi 1,81 juta ton (114,82 persen). Selain itu, ikan gurame yang naik 110,88 persen yakni dari 169ribu ton menjadi 356,53 ribu ton. Ikan patin dari 245,75ribu ton menjadi 492 ribu ton (100,23 persen).

 

Tren ekspor hasil perikanan juga menunjukkan pertumbuhan yang baik. Hingga Desember 2018 ekspor perikanan ditaksir meningkat 6,22 persen dibandingkan 2017. Pada periode Januari - Oktober 2018, ekspor hasil perikanan mencalai 915,64 ribu ton dengan nilai USD 3.992.66 juta.

 

Komoditas perikanan yang mendominasi ekspor adalah udang, tuna, rajungan-kepiting, cumi-sotong-gurita, dan rumput laut. Selama periode Januari-Oktober 2018, komoditas udang diminati oleh Amerika Serikat (69,86 persen), Jepang (20,76 persen), Uni Eropa (5,09 persen), ASEAN (2,40 persen), Tiongkok (1,89 persen), dengan total nilai keseluruhan sebesar USD 1,34 miliar. Sementara komoditas tuna, masih diminati Amerika Serikat, Jepang, ASEAN, dan Timur Tengah dengan total nilai keseluruhan USD 429,41 juta.

 

Adapun negara tujuan utama ekspor komoditas perikanan adalah Amerika, Tiongkok, Jepang, negara Asean, dan Uni Eropa. Untuk ekspor ke Amerika Serikat, didominasi oleh udang, tuna dan rajungan-kepiting. Komoditas udang untuk ekspor ke Amerika Serikat mencapai 69,86 persen atau senilai USD 1,34 miliar. Sedangkan tuna mencapai 34,74 persen dengan nilai USD 429,41 juta. Rajungan-kepiting senilai USD 392,11 juta.

 

Sementara untuk cumi-sotong-gurita ekspor terbesar yaitu ke Tiongkok sekitar 42,72 persen dan ke negara-negara ASEAN 21,94 persen. Begitu juga dengan rumput laut terbesar ke Tiongkok yaitu 73,46 persen dan Uni Eropa 10,59 persen.

 

Secara volume, kenaikan kelompok cumi-sotong-gurita paling tinggi yaitu 34,91 persen, rumput laut 14,81 persen, udang 12,58 persen, tuna 6,35 persen, rajungan-kepiting 5,24 persen.

 

Menteri Susi menjelaskan, terdapat beberapa perbedaan jumlah ekspor yang didapat dari KKP, Badan Pusat Statistik (BPS), maupun Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Hal ini berkaitan erat dengan jaminan asuransi maupun sertifikat kesehatan (health certificate) yang terdapat pada komoditas tersebut. "Sebetulnya sekarang BPS dan (Ditjen) Bea Cukai, dan kita yaitu,karantina bekerja bersama-sama untuk menuju kepada single data. One data. Ternyata kalau datanya BKIPM, ekspor kita tuh jauh lebih tinggi dibandingkan data BPS dan PEB. Kenapa?  Karena ternyata ada beberapa company yang meng-undervalue pemberitahuan ekspor barangnya," jelas Menteri Susi.

 

"Kalau ke karantina, dia jujur. Karena itu untuk cost insurance. Kalau ada apa-apa, nilainya yang sebenarnya, ada insurancenya. Tapi kalau PEB, tidak ada kaitannya dengan itu. Jadi lebih rendah. Jadi nanti kalau ini sudah jadi satu, pasti nilainya berbeda. Karena kalau dari data 2017 saja, selisihnya hampir Rp 20 Triliun. Antara data karantina dan data PEB. Jadi kalau non ekspor biasanya ke karantina pake health certificate. Dalam health certificate itu dia cantumkan valuenya. Nah value yang di karantina biasanya jujur karena berkaitan dengan insurance. Kalau dengan PEB, mereka undervalue, karena berhubungannya dengan pajak. Kan gitu," tambahnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi juga menyoroti persoalan impor garam. Ia akan meminta Menteri Perdagangan untuk mengurangi kuota impor garam untuk menstabilkan harga garam, mengingat pemerintah telah mengeluarkan izin impor garam sebanyak 2,37 juta ton. Angka tersebut lebih kecil dari kebutuhan sebesar 3,7 juta ton.

 

Menteri Susi mengatakan, saat ini harga garam mengalami fluktuasi karena adanya impor. "Kalau kita boleh mengatur seperti 2016 petaninya makmur, produksinya naik. Sekarang produksinya naik tapi harga kadang-kadang turun karena pelaku impor pas panen," jelasnya.

 

"Makanya saya akan minta ke Mendag (Menteri Perdagangan) mengurangi kuota impornya, saya akan minta secara surat, sesuai dengan jumlah produksi yang naik maka impor harus turun. Tidak boleh membanjiri pasar untuk menurunkan harga para petani," tegas Menteri Susi.

 

Di akhir acara, Menteri Susi kembali mengkampanyekan pelarangan penggunaan barang berbahan plastik maupun botol sekali pakai. Ia memperkenalkan berbagai jenis tote bag yang terbuat dari barang-barang daur ulang. Ia berharap, masyarakat tidak menggunakan kantong plastik saat berbelanja. "Dimulai dari diri kita sendiri. Supaya suatu hari Indonesia sudah tidak punya sampah. Itu himbauan saya," ungkap Menteri Susi.

 

Pelarangan seperti ini, lanjut Menteri Susi, dinilai lebih efektif untuk mewujudkan Indonesia bebas dari masalah sampah plastik. "Tidak perlu cukai, dilarang saja penggunaannya," tuturnya.

 

"Saya tidak setuju plastik berbayar, larang saja. Kalau berbayar, kalau sudah bayar, nanti cemari lingkungan," tandasnya.


 


 

Narasumber :

1.Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan;

2.Nilanto Perbowo, Sekretaris Jenderal;

3.Lilly Aprilya Pregiwati, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri

Informasi lebih lanjut :

Bagian Humas

Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri

email : humas@kkp.go.id, telp/fax : (021) 3514856, ext : 7503

operator kkp   17 Desember 2018   Dilihat : 2712



Artikel Terkait: