Apa yang dimaksud dengan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Nelayan ?

Dari 85% pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, literasi keuangan masyarakat nelayan dan pesisir baru mencapai 25%-32%. Mayoritas masih bergantung terhadap permodalan mandiri, penyisihan keuntungan usaha, meminjam dari anggota keluarga hingga bergantung pada sumber keuangan informal lainnya. Akses kredit pada bank dan lembaga keuangan pun masih terbatas. Hanya sekitar 7%-10% sumber permodalan nelayan dan masyarakat pesisir berasal dari bank dan lembaga keuangan.

Setelah ditandai dengan lahirnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 710/KMK.05/2016. Sejalan dengan hal tersebut, pada APBN 2017, BLU LPMUKP mendapatkan alokasi investasi pemerintah dalam bentuk Dana Kelola BLU untuk dikelola sebagai pinjaman atau pembiayaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan (UMKM-KP). Hal ini merupakan implementasi dari Pasal 60 UU no. 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dalam UU no. 45 tahun 2009, Pasal 61 UU no. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. serta agenda prioritas ke-7 dalam Nawacita Presiden Jokowi.

Di Karangsong, Indramayu, merupakan pertama kalinya penyaluran dana BLU LPMUKP melalui kerjasama dengan LKM yakni Pokdakan Jasa Hasil Windu dan KPL Mina Sumitra. Kerjasama BLU LPMUKP dengan LKM ini merupakan kemitraan yang strategis karena dapat memperluas jangkauan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro di bidang kelautan & perikanan. Skema permohonan pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir ini sangat terjangkau bagi pelaku usaha, untuk skala yang belum terjangkau Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Apa maksud dan tujuan dilaksanakannya Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Nelayan? Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Nelayan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan mendekatkan layanan pinjaman atau pembiayaan kepada para pelaku UMKM-KP ?

Tujuan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Nelayan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat permodalan nelayan, pembudidaya, petambak garam, serta para pelaku usaha mikro dan kecil di sektor kelautan dan perikanan melalui akses pinjaman/pembiayaan yang berpendampingan.
2. Layanan keuangan akan semakin dekat sehingga dapat mengenali dengan baik karakter calon debitur Lembaga Keuangan Mikro Nelayan.

Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Nelayan dilakukan oleh:

1. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan LKM Syariah. LKM ini terbentuk dari kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Koperasi Simpan Pinjam serta Koperasi Usaha dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan.
2. BPR Pesisir dan BPRS Pesisir.

Kerjasama antara BLU LPMUKP dengan Lembaga Keuangan Mikro Nelayan dilandaskan pada azas keterjangkauan kepada pelaku usaha mikro di bidang kelautan dan perikanan. Selain itu, Lembaga Keuangan Mikro Nelayan juga lebih mengenal para pelaku usaha yang dilayani karena lembaga ini berada ditengah-tengah mereka. Tidak hanya berfungsi sebagai pemberi/penyalur, Lembaga Keuangan Mikro Nelayan juga dapat memberikan pendampingan usaha. Jika diperlukan, pendampingan usaha tersebut dapat diakukan bersama-sama oleh BLU LPMUKP dan LKM.

Kerjasama antara BLU LPMUKP dan LKM hanya dilakukan dengan LKM yang sudah berbadan hukum yang telah memperoleh izin operasi sebagai LKM serta memenuhi syarat lainnya yang ditentukan OJK. Kerjasama ini juga turut mempertimbangkan kinerja usaha LKM yang sehat dan memiliki manajemen yang baik.

Berdasarkan Peraturan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Nomor 11 tahun 2017 tentang SOP Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP langsung kepada Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, penerima pinjaman dari Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Nelayan terdiri dari:

1. Usaha Penangkapan Ikan, termasuk usaha pendukungnya
2. Usaha Pembudidaya Ikan, termasuk usaha pendukungnya
3. Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Kelautan dan Perikanan, termasuk usaha pendukungnya
4. Usaha Garam Rakyat, termasuk usaha pendukungnya
5. Usaha Masyarakat Pesisir Lainnya seperti Kedai Pesisir, Wisata Bahari, dan lain-lain

Berdasarkan Peraturan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Nomor 11 tahun 2017 tentang SOP Penyaluran Dana Bergulir LPMUKP langsung kepada Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, jenis pelaku usaha yang dapat memperoleh pinjaman dari Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Nelayan terdiri dari :

1. Pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merupakan usaha perorangan dan memiliki izin usaha sektor kelautan dan perikanan;
2. Pelaku usaha kelautan dan perikanan yang memiliki badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan/atau badan usaha CV, Firma, UD, dan lain-lain;
3. Pelaku usaha kelautan dan perikanan yang berbentuk Koperasi Usaha Kelautan dan Perikanan;
4. Pelaku usaha yang berbentuk Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan yang sesuai dengan definisi dalam PEraturan Direktur LPMUKP Nomor4 tahun 2017.

Apa saja syarat yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh pinjaman dari Lembaga Keuangan Mikro Nelayan ?

Pelaku usaha yang dapat mengakses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir dengan syarat pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan merupakan:

1. Binaan KKP/SKPD yang menangani urusan kelautan dan perikanan yang telah beroperasi lebih dari 1 (satu) tahun; dan/atau
2. Binaan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) yang telah beroperasi lebih dari 1 (satu) tahun; dan/atau
3. Bermitra dengan usaha mikro dan kecil kelautan dan perikanan yang telah beroperasi lebih dari 1 (satu) tahun; dan/atau
4. Bagian dari pelaksanaan program penumbuhan wirausaha baru (new entrepreneur); dan/atau
5. Bagian dari pelaksanaan program strategis prioritas KKP.

Pelaku Usaha kelautan dan perikanan yang ingin mengakses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir BLU LPMUKP dapat memilih pola pinjaman konvensional atau pembiayaan Syariah.

Lembaga Keuangan Mikro Nelayan memberikan pinjaman pada usaha skala mikro (batas maksimum pinjaman sebesar Rp 50 Juta) hingga usaha skala kecil (batas maksimum pinjaman sebesar Rp 500 Juta).

Terkait pinjaman/pembiayaan yang diberikan BLU LPMUKP, LPMUKP memberikan pinjaman dengan persyaratan LKM dapat mempertahankan rata-rata pinjaman kepada nelayan, pembudidaya, petambak garam, serta para pelaku usaha kelautan dan perikanan maksimum Rp 50 Juta per peminjam. Pada LKM Mina Sumitra Karangsong, LPMUKP menyalurkan pinjaman rata-rata sebesar Rp 25 Juta per pelaku usaha sedangkan pada Pokdakan Jasa Hasil Windu rata-rata sebesar Rp 20 Juta per pelaku usaha.

Setiap pemohon wajib mengajukan proposal pinjaman atau pembiayaan dana bergulir BLU LPMUKP yang terdiri dari dua komponen yaitu kelengkapan dokumen dan proposal itu sendiri. Ketentuan teknis dari hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Kelengkapan dokumen proposal terdiri dari 3 (tiga) bagian: 

1. Surat permohonan pengajuan pinjaman yang ditujukan kepada BLU LPMUKP; Surat ini diajukan oleh Pimpinan pelaku usaha UMKM-KP yang telah diketahui oleh Lembaga Keuangan Mikro Nelayan.
2. Surat keterangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang relevan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan kelautan dan perikanan di tingkat Kabupaten/Kota bahwa pelaku usaha tersebut adalah benar pelaku usaha yang memiliki usaha di sektor kelautan dan perikanan;
3. Dokumen proposal pinjaman yang sekurang-kurangnya berisi tentang profil usaha, rencana bisnis pengelolaan dana bergulir BLU LPMUKP serta dilampiri dengan sejumlah dokumen pendukung.

Ketentuan lebih lanjut mengenai proposal pinjaman atau pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Nelayan oleh BLU LPMUKP langsung kepada pelaku UMKM-KP diatur dalam Keputusan Direktur LPMUKP tentang Petuntuk Teknis (Juknis) Proposal Pinjaman atua Pembiayaan Dana Bergulir LPMUKP Langsung oleh Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

18 institusi Lembaga Keuangan Mikro Nelayan yang memperoleh plafon pinjaman dari Badan Layanan Umum LPMUKP, berlokasi pada 17 kabupaten/kota, dengan plafon pinjaman sebesar Rp 46,4 Miliar yang melayani 3.042 pelaku usaha KP sehingga rata-rata plafon pinjaman sebesar Rp 15,26 Juta per orang. Detail sebaran Lembaga Keuangan Mikro Nelayan secara rinci dapat terlihat pada tabel sebagai berikut (data hingga 30 Mei 2018):

Apa keunggulan dan manfaat yang dapat diperoleh melalui Lembaga Keuangan Mikro Nelayan ?

Keunggulan dan manfaat dari Lembaga Keuangan Mikro Nelayan adalah sebagai berikut: 

1. Lembaga Keuangan Mikro Nelayan memberikan layanan pendampingan dan bukan hanya memberikan layanan pinjaman/pembiayaan saja.
2. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Nelayan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat, diharapkan mampu mengenali dengan baik karakter calon debiturnya.
3. Lembaga Keuangan Mikro Nelayan mengerti dengan baik siklus kegiatan usaha dari calon debiturnya. Hal ini sehingga dapat memberkan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil sektor kelautan dan perikanan dalam mengakses pinjaman yang disesuaikan dengan siklus usaha calon debiturnya.
4. Lokasi Lembaga Keuangan Mikro Nelayan dekat dengan pelaku usaha kelautan dan perikanan, sehingga kemudahan mengakses pinjaman/pembiayaan dapat bertambah besar.
5. BLU LPMUKP memiliki keuntungan yang lebih baik untuk memitigasi risiko dibandingkan menyalurkan secara langsung kepada personal pelaku usaha mikro dan kecil sektor kelautan dan perikanan.
6. Kerjasama BLU LPMUKP dengan Bank Pelaksana seperti BRI dan BNI, diharapkan juga menjadikan sarana mitigasi risiko awal dari para calon debitur bank komersial. Debitur Lembaga Keuangan Mikro Nelayan yang memiliki informasi karakteristik keuangan yang bagus dapat “naik kelas” untuk memperoleh pinjaman/pembiayaan yang berasal dari KUR dan Bank Komersial.
7. Terkait pinjaman BLU LPMUKP yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Mikro Nelayan, LPMUKP memberikan batasan maksimum jasa pinjaman yang dapat dikenakan Lembaga Keuangan Mikro Nelayan kepada para nelayan, pembudidaya, petambak garam, serta para pelaku usaha mikro kecil menengah di bidang Kelautan dan Perikanan. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Nelayan ini tentunya dapat mengatasi jebakan yang dihadapi nelayan dari para rentenir karena berusaha mendapatkan akses pinjaman yang cepat sekalipun berbunga sangat tinggi.

Beberapa hal yang dapat membedakan antara Lembaga Keuangan Mikro Nelayan dengan bank adalah sebagai berikut: 

1. Fleksibilitas Lembaga Keuangan Mikro Nelayan dalam pengembalian pinjaman sangat besar, bergantung pada jenis dan siklus usaha kelautan dan perikanan. Lembaga Keuangan Mikro Nelayan dapat mengenakan grace period yang disesuaikan dengan karakteristik usaha KP.
2. Lembaga Keuangan Mikro Nelayan memberikan layanan pendampingan.
3. Lembaga Keuangan Mikro Nelayan memiliki hubungan sosial yang lebih erat, sehingga kontrol sosial dalam pengelolaan pinjaman dapat menjadi bertambah besar.
4. Lembaga Keuangan Mikro Nelayan dapat pinjaman/pembiayaan usaha yang secara alamiah sulit dilayani oleh perbankan. Sebagai contoh, pembiayaan nelayan di pulau kecil, yang terkadang menjadi tidak efisien dilayani oleh perbankan. Ataupun aktivitas melaut nelayan yang dilakukan sore/malam hari, menyebabkan kesulitan mengakses pinjaman modal kerja yang cepat mengingat bank yang belum beroperasi dan tidak melayani pinjaman yang bernilai sangat kecil.

Hal ini bergantung kebijakan dari Lembaga Keuangan Mikro Nelayan itu sendiri, yang tentunya dipengaruhi oleh siklus usaha kelautan dan perikanan. Sebagai contoh, usaha budidaya di daerah pesisir, akan disesuaikan waktu pengembalian pinjamannya sesuai jangka waktu panen atau yarnen. Jika usaha nelayan, hal ini tentunya dipengaruhi oleh lamanya kapal melaut jika terkait pada pinjaman modal kerja.