Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kilas Berita  
Langkah Konkret KKP Wujudkan SMART ASN

SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.356/SJ.5/V/2022

 

JAKARTA (18/5) - Sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci dalam seluruh sektor pembangunan, tak terkecuali pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Karenanya, pengembangan SDM kelautan dan perikanan menjadi suatu keharusan bagi tercapainya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang optimal.

 

Pada 17 Mei – 11 Juni 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menyelenggarakan beberapa pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) meliputi Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) dan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1.

 

Dalam sambutannya, Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta, menuturkan bahwa SDM yang cerdas, kompeten dan berdaya saing berperan penting dalam mendukung program prioritas KKP. Hal tersebut tentunya perlu didukung dengan kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural. Kompetensi tersebut didapatkan salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan.

 

“Untuk dapat bersaing, Indonesia harus menyiapkan Smart ASN yang memiliki integritas, nasionalisme, dan profesionalisme tinggi. Selain itu, ASN juga harus memiliki wawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, memiliki keramahtamahan (hospitality), berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas,” tegas Nyoman.

 

Sebagai informasi, saat ini KKP telah membangun Learning Management System (LMS) yaitu sebuah media pembelajaran digital, hasil kerja sama Balai Diklat Aparatur Kelautan dan Perikanan dengan Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP, yang dikenal dengan nama E-milea dan telah diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sejak Mei 2020. LMS E-milea dipandang menjadi sebuah solusi dan terobosan percepatan pelaksanaan pelatihan modern.

 

Salah satu pelatihan strategis yang dilakukan melalui LMS E-milea adalah pengembangan kompetensi bagi CPNS KKP dalam bentuk kegiatan pelatihan dasar. “Tentunya pelatihan harus dilalui dengan baik sehingga peserta dapat lulus dengan hasil maksimal untuk memastikan para CPNS dapat melanjutkan karir di KKP,” terangnya.

 

Sementara itu, pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional PELP merupakan perwujudan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional PELP, di mana pejabat fungsional wajib mengikuti dan lulus Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional maksimal satu tahun setelah diangkat. “Pelatihan ini menjadi sebuah upaya dalam membentuk pejabat fungsional yang kompeten yang mampu memahami butir kegiatan secara seksama dalam pelaksanaan tugasnya,” tegas Nyoman.

 

Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, bidang ini membutuhkan SDM yang kompeten dan berintegritas. Keberhasilan pelaksanaan program prioritas KKP akan berjalan dengan baik dan sempurna apabila didukung oleh proses pengadaan barang dan jasa yang baik sesuai kebutuhan. Nyoman pun berharap melalui Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 ini diharapkan dapat dibentuk pengadaan barang/jasa yang kredibel dan berintegritas.

 

Dalam laporannya, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Lilly Aprilia Pregiwati, menuturkan bahwa peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil diikuti 394 orang, sedangkan peserta Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir berasal dari ASN KKP dan ASN Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan diikuti 81 orang, sementara peserta Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 diikuti 80 orang.

           

Hadir dalam kesempatan tersebut,  Sekretaris BRSDM, Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kepala BDA Sukamandi, Biro SDMAO, serta Biro Umum dan PBJ KKP. Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berpesan kepada seluruh ASN KKP, termasuk CPNS, untuk selalu menjalankan nilai dasar budaya kerja ASN yang sesuai dengan core value ASN BerAKHLAK. Meliputi kompeten, profesional, dan berkinerja tinggi dalam melayani masyarakat dan membangun negeri. Aparatur Sipil Negara, lanjutnya, merupakan komponen penting dalam membangun sektor kelautan dan perikanan.

 

HUMAS BRSDM

Wenty Mawenda   18 Mei 2022   Dilihat : 165



Artikel Terkait: