• Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 220 /Per-Djpb/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Gerakan Pakan Ikan Mandiri Tahun 2018
• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);
• Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)

Peningkatan harga nilai pakan ikan didorong pula oleh semakin berkurangnya penawaran serta peningkatan permintaan bahan baku pakan ikan dari berbagai negara di dunia yang berupaya meningkatkan produksi perikanan budidaya. Permasalahan ini memberikan ketidakpastian dalam usaha pembudidayaan ikan sehingga perlu dapat segera diatasi. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya telah menetapkan kebijakan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) untuk Tahun 2015-2019. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi melalui peningkatan efisiensi pembiayaan pakan dalam usaha pembudidayaan ikan.

1. meningkatnya pembuatan dan pemanfaatan pakan ikan secara mandiri dari berbagai jenis bahan baku lokal;
2. mengurangi biaya produksi usaha budidaya; dan
3. terbangunnya jejaring Pakan Mandiri Nasional.

1. Bahan baku pakan ikan yang diserahkan kepada Penerima Bantuan sesuai dengan spesifikasi :

2. Mesin Pembuat Pakan Ikan dengan spesifikasi :

• Mesin penepung

Spesifikasi mesin penepung dengan kapasitas 100-200 kg/jam dan menggunakan mesin penggerak mesin diesel Kubota.

• Mesin pencetak pakan ikan.

Spesifikasi mesin penepung dengan kapasitas 100-200 kg/jam dan menggunakan mesin penggerak mesin diesel Kubota.

1. memiliki akses pada sumber ketersediaan bahan baku (produsen/penjual bahan baku atau pasar) dan akses penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan kegiatan atau alat (bahan bakar atau listrik);
2. berada di kawasan minapolitan dan/atau berada di sentra budidaya air tawar; dan
3. kemudahan aksesibilitas (transportasi minimal mudah dijangkau kendaraan roda-2 dan komunikasi).

A. Kriteria calon penerima bantuan pemerintah, yaitu:

1) Untuk kelompok masyarakat, kelompok masyarakat hukum adat,  lembaga swadaya masyarakat atau lembaga keagamaan :

• diutamakan yang berbadan hukum dengan mengikuti ketentuan yang mengatur kelembagaan/organisasi; dan
• sudah atau akan melakukan kegiatan dibidang perikanan budidaya.

2) Untuk lembaga pendidikan :

• terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama; dan
• sudah atau akan melakukan kegiatan dibidang perikanan budidaya.

B. Bbelum pernah menerima bantuan sejenis dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;

C. mampu menyediakan bangunan/gudang/lahan yang memadai sesuai dengan jenis bantuan dan sanggup berproduksi secara kontinyu baik untuk memenuhi di dalam kelompok maupun dijual di kelompok lain yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;

D. anggota atau pengurus kelompok calon penerima bukan Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI, dan Penyuluh/PPB;

E. jumlah anggota kelompok bantuan minimal 10 (sepuluh) orang; dan

F. anggota atau pengurus memiliki sarana komunikasi (HP)Smartphone.

Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Gerpari, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Direktorat Pakan dan Obat Ikanmelaksanakan sosialisasi terkait penyaluran paket Bantuan Pemerintah Gerpari Tahun 2018kepada Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota;
2. calon Penerima Bantuan mengajukan permohonan Bantuan Pemerintah kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Pakan dan Obat Ikan sesuai formulir1. Pengajuan permohonan selain ditujukan langsung ke Direktur Pakan dan Obat Ikan, juga dapat disampaikan melalui Dinas Kabupaten/Kota;
3. usulan calon Penerima Bantuan yang disampaikan melalui Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan usulan/proposal kelompok sesuaiformulir2;
4. Direktur Jenderal menetapkanPokja Pusat, Tim Teknis Provinsi,dan Tim Teknis Kabupaten/Kota;
5. berdasarkan usulan, Pokja Pusat melakukan identifikasi dan verifikasi calon Penerima Bantuan, melampirkan hasil dari identifikasi dan verifikasi berupa dokumen Berita Acara Hasil Identifikasi dan Verifikasi usulan calon Penerima Bantuan dan melampirkan Surat Pernyataan Kesiapan dan Kesanggupan Calon Penerima Bantuan sesuai, dan Data Ketersediaan Bahan Baku Pakan;
6. usulan calon Penerima Bantuanyang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasiselanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Satker Dit Pakan dan Obat Ikan untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
7. Penerima Bantuanyang telah ditetapkan selanjutnya mengikuti mekanisme penyaluran bantuan dan memanfaatkan sebaik-baiknya sebagaimana tertuang pada Pakta Integritas sesuai formulir