• Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 213 /Per-Djpb/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Kegiatan Penataan Kawasan Perikanan Budidaya Tahun 2018;
• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166)

Kegiatan penataan kawasan perikanan budidaya (tambak/kolam) bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat untuk berbudidaya udang berupa rehabilitasi saluran irigasi dan bangunan penunjang lainnya.

1. Pangandaran;
2. Demak;
3. Pati;
4. Kendal;
5. Sidoarjo;
6. Rembang;
7. Jepara;
8. Kota Tarakan; dan
9. Kutai Kartanegara.

1. Perbaikan tambak dan saluran;
2. Benih ikan
3. Pakan ikan
4. Sarana Produksi :

Penyaluran bantuan dapat diberikan kepada penerima bantuan, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan Lokasi

Penetapan calon lokasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. wilayah pekerjaan berada di kawasan tambak pada satu wilayah Kecamatan;
2. peruntukan lahannya adalah lahan untuk pembudidayaan ikan;
3. lokasi harus bebas dari sengketa/masalah hukum dan disetujui oleh pemilik lahan (tidak ada biaya ganti rugi);
4. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
5. lokasi yang diusulkan telah diidentifikasi, diseleksi, dan diverifikasi oleh Dinas

Provinsi/Kabupaten/Kota dan UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya; dan

1. diusulkan oleh masyarakat kepada KKP/Direktorat Jenderal Perikanan cq. Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan atau Dinas Kabupaten/Kota.
2. Persyaratan Calon Penerima bantuan

Calon penerima bantuan merupakan pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan, dan dalam satu kecamatan hanya mendapatkan satu paket bantuan, penerima bantuan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. diutamakan berbadan hukum (didahulukan yang berbentuk koperasi) dan/atau sedang dalam proses berbadan hukum koperasi;
2. memiliki struktur organisasi dan AD/ART;
3. kepengurusan penerima bantuan minimal Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
4. kelompok telah terdaftar di Desa/Kelurahan setempat dan/atau memilikiTanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dari Dinas/SKPD tingkat Kabupaten/Kota;
5. penerima bantuan mempunyai anggota minimal 20 orang;
6. anggota penerima bantuan adalah pembudidaya ikan dan/atau yang memiliki/menyewa/menggarap tambak pada wilayah kegiatan penataan kawasan perikanan budidaya;
7. bersedia tambaknya ditata sesuai dengan teknologi anjuran sesuai komoditas yang dibudidayakan;
8. memiliki proposal calon lokasi kegiatan; dan
9. ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Tata cara dan teknis penyaluran bantuan kegiatan sebagai berikut :

1. Calon Penerima Bantuan mengajukan permohonan bantuan kepadaDJPB/Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan /Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota;
2. Tim Pokja melakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi terhadap calon lokasi dan penerima bantuan yang didampingi oleh Dinas Kabupaten/Kota;
3. Berdasarkan hasil identifikasi, seleksi dan verifikasi, PPK (Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan) DJPB menetapkan penerima bantuan dan disahkan oleh KPA(Dirjen Perikanan Budidaya) DJPB