KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan

FAQ Penyaluran Bantuan Pemerintah Kegiatan Penataan Kawasan Perikanan Budidaya Tahun Anggaran 2018

1.	Q :	Apa definisi bantuan kegiatan penataan kawasan perikanan budidaya?
	A :	Bantuan Pemerintah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang berupa sarana dan prasarana budidaya untuk menata kawasan budidaya

2.	Q :	Apa saja dasar hukum dari kebijakan strategi tersebut?
	A :	Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 213 /Per-Djpb/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Kegiatan Penataan Kawasan Perikanan Budidaya Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166)

3.	Q :	Apa latar belakang diberikannya bantuan kegiatan penataan kawasan perikanan budidaya?
	A :	Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional diperlukan langkah-langkah yang terintegrasi untuk dapat meningkatkan produksi perikanan khususnya perikanan budidaya, penyediaan sarana dan prasarana pendukung industri perikanan. Produktivitas lahan pertambakan udang saat ini masih rendah, hal ini antara lain disebabkan oleh masih rendahnya teknologi yang diterapkan oleh pembudidaya ikan, untuk itu perlu dilakukan upaya yang menyeluruh untuk mengembalikan produktivitas lahan dan meningkatkan produksi udang. Kegiatan penataan kawasan perikanan budidaya (tambak/kolam) bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat untuk berbudidaya udang berupa rehabilitasi saluran irigasi dan bangunan penunjang lainnya.

4.	Q :	Dimana saja lokasi bantuan kegiatan penataan kawasan perikanan budidaya akan dilakukan?
	A :	Untuk kawasan budidaya tambak yang dilakukan penataan adalah tambak udang margueinsis di 9 Kab/Kota sebagai berikut : Pangandaran; Demak; Pati; Kendal; Sidoarjo; Rembang; Jepara; Kota Tarakan; dan Kutai Kartanegara.

5.	Q :	Apa saja bentuk bantuan yang akan diberikan?
	A :	Bentuk bantuan yang diberikan merupakan bantuan sarana/prasarana dalam kegiatan Penataan kawasan perikanan budidaya (tambak atau kolam) mencakup: Perbaikan tambak dan saluran; Benih ikan Pakan ikan Sarana Produksi :

6.	Q :	Apa saja syarat penerima bantuan kegiatan penataan kawasan perikanan budidaya?
	A :	Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah Penyaluran bantuan dapat diberikan kepada penerima bantuan, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: Persyaratan Lokasi Penetapan calon lokasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut : wilayah pekerjaan berada di kawasan tambak pada satu wilayah Kecamatan; peruntukan lahannya adalah lahan untuk pembudidayaan ikan; lokasi harus bebas dari sengketa/masalah hukum dan disetujui oleh pemilik lahan (tidak ada biaya ganti rugi); belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; lokasi yang diusulkan telah diidentifikasi, diseleksi, dan diverifikasi oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya; dan diusulkan oleh masyarakat kepada KKP/Direktorat Jenderal Perikanan cq. Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan atau Dinas Kabupaten/Kota. Persyaratan Calon Penerima bantuan Calon penerima bantuan merupakan pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan, dan dalam satu kecamatan hanya mendapatkan satu paket bantuan, penerima bantuan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: diutamakan berbadan hukum (didahulukan yang berbentuk koperasi) dan/atau sedang dalam proses berbadan hukum koperasi; memiliki struktur organisasi dan AD/ART; kepengurusan penerima bantuan minimal Ketua, Sekretaris, dan Bendahara; kelompok telah terdaftar di Desa/Kelurahan setempat dan/atau memilikiTanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dari Dinas/SKPD tingkat Kabupaten/Kota; penerima bantuan mempunyai anggota minimal 20 orang; anggota penerima bantuan adalah pembudidaya ikan dan/atau yang memiliki/menyewa/menggarap tambak pada wilayah kegiatan penataan kawasan perikanan budidaya; bersedia tambaknya ditata sesuai dengan teknologi anjuran sesuai komoditas yang dibudidayakan; memiliki proposal calon lokasi kegiatan; dan ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

7.	Q :	Bagaimana cara mendapatkan bantuan kegiatan penataan kawasan perikanan budidaya?
	A :	Tata cara dan teknis penyaluran bantuan kegiatan sebagai berikut : Calon Penerima Bantuan mengajukan permohonan bantuan kepadaDJPB/Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan /Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota; Tim Pokja melakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi terhadap calon lokasi dan penerima bantuan yang didampingi oleh Dinas Kabupaten/Kota; Berdasarkan hasil identifikasi, seleksi dan verifikasi, PPK (Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan) DJPB menetapkan penerima bantuan dan disahkan oleh KPA(Dirjen Perikanan Budidaya) DJPB

Untuk informasi lebih lanjut terlait bantuan kegiatan penataan kawasan perikanan budidaya dapat diakses melalui link :

http://djpb.kkp.go.id/index.php/arsip/c/623/PETUNJUK-TEKNIS-PENYALURAN-BANTUAN-KEGIATAN-PENATAAN-KAWASAN-PERIKANAN-
BUDIDAYA-TAHUN-2018/?category_id=

Admin KKP 03 Maret 2018 Dilihat : 3902

Artikel Terkait:

KKP Gembleng UMKM Naik Kelas Lewat Program Inbis Invapro

4 Langkah Pemerintah Atasi Kasus Illegal Fishing oleh Vietnam

Survive dan Berkembang Berkat Olahan Lele

Menteri Edhy Lantik 258 Pejabat Eselon 2 Hingga 4 Lingkup KKP

KKP Resmi Punya Logo Baru

Dorong UMKM Go International, KKP Pamerkan Produk #pasarlautindonesia di Dubai Expo 2020

Kerja Sama KKP dan IPB, Gelar Aquafest 2021 Tumbuhkan Rasa Cinta Ikan Hias Indonesia

Link K/L Lainnya

Link Aplikasi

Kontak Kami

Pengunjung