Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kilas Berita  
FAQ Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Sistem Minapadi Tahun Anggaran 2018

 

1. Q : Apa dasar hukum dari pelaksanaan penyaluran bantuan budidaya ikan sistem minapadi?
  A : Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 209/PER-DJPB/2017 Tentang Petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah budidaya ikan sistem minapadi tahun anggaran 2018 pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
     
2. Q : Apa yang dimaksud dengan Budidaya ikan sistem minapadi?
  A : Budidaya ikan sistem minapadi adalah budidaya ikan dan padi dalam satu hamparan sawah.
     
3. Q :  Apa manfaat dari Budidaya ikan sistem minapadi?
  A : Minapadi dapat meningkatkan produktivitas lahan sawah karena selain tidak mengurangi hasil padi, juga dapat menghasilkan ikan/udang. Usaha ini dapat meningkatkan produksi padi dan pendapatan petani, mengefisiensikan lahan serta penggunaan pupuk, bibit padi dan pakan ikan.
     
4. Q : Apa tujuan dari penyaluran bantuan pemerintah  Budidaya ikan sistem minapadi?
  A : Tujuan penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Sistem Minapadi ini adalah meningkatkan produksi ikan dan mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan penerima bantuan pemerintah dan mendorong peningkatan kemampuan usaha penerima bantuan.
     
5. Q : Siapa sajakah penerima bantuan pemerintah Budidaya ikan sistem minapadi tersebut?
  A : Penerima bantuan pembudidaya ikan yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat, Kelompok Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Keagamaan.
     
6. Q : Apa saja bentuk bantuan pemerintah  Budidaya ikan sistem minapadi?
  A : Bantuan pemerintah Budidaya ikan sistem minapadi antara lain berupa benih ikan nila ukuran 7 – 8cm, pakan terapung dengan kandungan protein minimal 28% serta Prasarana, Sarana, dan Peralatan Operasional Barang seperti  Caren, Jaring, dan/atau pagar biosecurity.
     
7. Q : Apa saja syarat agar bisa menerima bantuan pemerintah  Budidaya ikan sistem minapadi?
  A : Syarat yang harus dipenuhi oleh Penerima Bantuan Pemerintah Budidaya ikan sistem minapadi diantaranya adalah harus memenuhi Persyaratan Lokasi serta Persyaratan Penerima Bantuan.
     
8. Q : Apa yang dimaksud dengan Persyaratan Lokasi serta Persyaratan Penerima Bantuan?
  A : Persyaratan lokasi yaitu berada pada kawasan minapolitan, lokasi Percepatan Industrialisasi Perikanan Nasional (PIPN), sentra perikanan budidaya berada pada daerah datar dengan kemiringan lebih kecil dari 10̊ (sepuluh derajat), memiliki lahan sawah yang jelas kepemilikannya (dimiliki atau dikuasai secara legal dan disepakati oleh calon Penerima Bantuan Pemerintah), memiliki sumber air tawar, memiliki aksesibiltas ke lokasi (transportasi dan komunikasi).

 

Sedangkan Persyaratan Penerima Bantuan adalah

  • Calon penerima merupakan Kelompok Masyarakat, Kelompok Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat Atau Lembaga Keagamaan, diutamakan yang berbadan hukum dengan mengikuti ketentuan yang mengatur kelembagaan/organisasi terkait; Lembaga Pendidikan yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama;
  • Diutamakan berbadan hukum;
  • Memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
  • Sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
  • Belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  • Anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI, Penyuluh/PPB;
  • Anggota atau pengurus memiliki sarana komunikasi (HP) Smartphone;
  • Mampu menerapkan budidaya ikan sistem Minapadi;dan
  • Bersedia mendapatkan pendampingan dari Petugas Teknis/ Penyuluh/
     
9. Q : Apakah dalam proses penyaluran bantuan akan dilakukan pendampingan?
  A : Ya ada, Pendampingan dilakukan oleh Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) dan/atau Penyuluh Perikanan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN),
     
10. Q :  Bagaimana cara mendapatkan bantuan minapadi?
  A : untuk mendapatkan bantuan budidaya sistem minapadi ada beberapa prosedur sebagai berikut

 

  • Direktur Jenderal menetapkan Kelompok Kerja Pusat dan Kelompok Kerja UPT Direktorat Jenderal untuk kegiatan Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Sistem Minapadi;
  • Kelompok Kerja Pusat bersama Kelompok Kerja UPT Direktorat Jenderal melaksanakan sosialisasi terkait penyaluran paket bantuan Budidaya Ikan Sistem Minapadi Tahun 2018;
  • Usulan Calon penerima bantuan dapat ditujukan langsung kepada Direktur Jenderal cq. Kepala UPT BBPBAT Sukabumi atau BPBAT Jambi, maupun melalui Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota;
  • Berdasarkan usulan, Pokja UPT melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan hasil seleksi atas calon Penerima Bantuan Pemerintah.Verifikasi dilakukan untuk melihat kesesuaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan lokasi yang dimiliki oleh calon Penerima Bantuan Pemerintah;
  • Hasil dari proses identifikasi dan verifikasi adalah dokumen Berita Acara Hasil Identifikasi dan Verifikasi usulan calon penerima bantuan (Formulir);
  • Usulan calon kelompok yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi selanjutnya diusulkan kepada PPKSatker UPT Direktorat Jenderal untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan dan disahkan oleh KPA Satker UPT Direktorat Jenderal; dan
  • Penerima bantuan yang telah ditetapkan selanjutnya mengikuti mekanisme penyaluran bantuan dan memanfaatkan sebaik-baiknya bantuan yang diterimanya sebagaimana tertuang pada pakta integritas.
     
11. Q : Apa saja hal-hal yang merupakan bentuk kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh penerima bantuan?
  A :
  1. Tidak memanfaatkan dan mengelola Bantuan Pemerintah secara maksimal dalam setahun setelah diserah terimakan;
  2. Memanfaatkan dan mengelola Bantuan Pemerintah dengan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  3. Menghilangkan Bantuan Pemerintah yang telah diterima dengan tidak dapat membuktikan Berita Acara Kehilangan oleh Kepolisian; dan/atau
  1. Memindah tangankan Bantuan Pemerintah kepada orang lain tanpa persetujuan Pemberi Bantuan Pemerintah.
     
12. Q : Apakah ada sanksi apabila penerima bantuan melakukan kekeliruan atau kesalahan?
  A : Ya ada, apabila Penerima Bantuan Pemerintah melakukan kekeliruan atau kesalahan akan dikenakan sanksi antara lain bertanggung jawab dalam proses hukum atas penyalahgunaan bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau tidak diikutsertakan kembali dalam program sejenis yang dikelola lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

admin KKP   02 Maret 2018   Dilihat : 1107



Artikel Terkait:
Website Security Test