Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kilas Berita  
FAQ Reklamasi Teluk Benoa
  1. Perizinan apa yang dibutuhkan dalam proses reklamasi?

 

Pihak yang akan melaksanakan reklamasi (pemrakarsa) wajib memiliki izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi.

  • Izin Lokasi Reklamasi merupakan izin prinsip untuk memperoleh ruang reklamasi agar sesuai dengan tata ruangnya, persyaratan dalam pengajuan izin lokasi reklamasi meliputi:
  1. Identitas pemohon
  2. Proposal reklamasi
  3. Peta lokasi dengan koordinat geografis, dan
  4. Bukti kesesuaian reklamasi dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau rencana tata ruang wilayah dari instansi yang berwenang
  • Izin Pelaksanaan Reklamasi adalah Izin untuk melaksanakan aktivitas reklamasi melalui kegiatan pengurugan, pengeringan lahan dan/atau drainase. persyaratan dalam pengajuan izin pelaksanaan reklamasi meliputi:
  1. Izin lokasi
  2. rencana induk reklamasi;
  3. izin lingkungan;
  4. dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi financial;
  5. dokumen rancangan detail reklamasi;
  6. metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi; dan
  7. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.

Skemanya: Reklamasi = Izin lokasi + Izin Pelaksanaan Reklamasi

(PerPres Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.)

 

  1. Kapan dan dalam kondisi apa izin lokasi reklamasi perlu diperpanjang?

Perpanjangan izin lokasi reklamasi dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Lokasi Reklamasi berakhir (PermenKP 17/2013, 20 (1)). Salah satu syarat untuk mengajukan izin pelaksanaan reklamasi adalah izin lingkungan/Amdal. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses izin lingkungan/Amdal dimungkinkan untuk melebihi 2 tahun yang artinya melebihi masa berlaku izin lokasi yang hanya 2 tahun. Oleh karenanya izin lokasi perlu diperpanjang.

 

  1. Apakah KKP dapat menolak permohonan izin lokasi atau permohonan perpanjangan izin lokasi?
  • Dalam Perpres 122/2012 pasal 17 ayat 2, 3, dan 4 diatur mekanisme penolakan permohonan izin lokasi bahwa Menteri dapat menolak permohonan izin lokasi disertai alasan tertulis. Namun Perpres 122/2012 tidak menjelaskan mekanisme perpanjangan izin lokasi termasuk mekanisme penolakan terhadap permohonan perpanjangan izin lokasi.
  • Dalam Permen KP 17/2013 pasal 20, diatur mekanisme perpanjangan izin lokasi, namun tidak dijelaskan mekanisme penolakan perpanjangan izin lokasi

 

  1. Apakah KKP akan secara otomatis mengeluarkan izin lokasi reklamasi atau perpanjangan izin lokasi reklamasi jika jangka waktu untuk menanggapi permohonan sudah melewati batas?
  • Dalam Perpres 122/2012 pasal 17 ayat 4 diatur bahwa apabila dalam jangka 20 hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan izin lokasi reklamasi maka permohonan tersebut dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin lokasi reklamasi
  • Dalam Permen KP 17/2013 pasal 20 ayat 3, diatur bahwa Menteri paling lama 14 hari kerja menerbitkan perpanjangan izin lokasi reklamasi sejak diterimanya permohonan secara lengkap, tetapi tidak ada norma yang menjelaskan jika tidak ditanggapi maka wajib mengeluarkan perpanjangan izin lokasi reklamasi

 

  1. Apakah KKP dapat menolak permohonan izin pelaksanaan reklamasi atau perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi?
  • Dalam Perpres 122/2012 pasal 18 ayat 2, 3, dan 4 diatur mekanisme penolakan izin pelaksanaan reklamasi bahwa menteri dapat menolak permohonan izin pelaksanaan reklamasi disertai alasan tertulis
  • Dalam Perpres 122/2012 pasal 19 ayat 3 dan 4 diatur mekanisme penolakan perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi, bahwa menteri dapat menolak permohonan perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi disertai alasan tertulis

 

  1. Apakah KKP akan secara otomatis mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi atau perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi jika jangka waktu untuk menanggapi permohonan sudah melewati batas?
  • Dalam Perpres 122/2012 pasal 18 ayat 2, 3 dan 4 diatur bahwa apabila dalam jangka 45 hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan izin pelaksanaan reklamasi maka permohonan tersebut dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi
  • Dalam Perpres 122/2012 pasal 19 ayat 5, diatur bahwa apabila dalam jangka waktu 14 hari Menteri tidak memberikan atau menolak permohonan perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi, maka permohonan perpanjangan tersebut dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin

 

  1. Apa yang terjadi jika masa berlaku izin lokasi reklamasi berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan?

Jika masa berlaku berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan maka ketentuan perpanjangan izin lokasi reklamasi diberlakukan sama dengan penerbitan izin lokasi reklamasi baru

 

  1. Apakah KKP dapat mempertimbangkan dampak sosial dan budaya dalam mengeluarkan perpanjangan izin lokasi?

Tidak, karena persyaratan permohonan perpanjangan Izin Lokasi Reklamasi yang diajukan kepada Menteri hanya memuat:

  1. Fotokopi Izin Lokasi Reklamasi awal;
  2. Alasan perpanjangan; dan
  3. Surat pernyataan kesanggupan calon pemegang izin untuk melanjutkan pekerjaan.

 

  1. Apa yang mendasari reklamasi Teluk Benoa dapat dilaksanakan?

Penetapan lokasi reklamasi dapat didasarkan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Reklamasi Teluk Benoa didasarkan pada kesesuaian arahan pemanfaatan ruang yang diatur dalam Perpres 51/2014 tentang perubahan atas Perpres 45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA) yang menetapkan perubahan peruntukan kawasan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi kawasan pengembangan ekonomi termasuk pariwisata.

 

  1. Apa yang mendasari KKP menerbitkan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa?

Sesuai dengan Perpres 45/2011 Jo. Perpres 51/2014 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan SARBAGITA maka kawasan teluk benoa merupakan Kawasan Strategis Nasional. Berdasarkan Permen 17/2013 yang merupakan turunan dari Perpres 122/2012 mengamanatkan bahwa izin lokasi reklamasi di Kawasan Strategis Nasional merupakan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan. Selama kesesuaian ruang dan persyaratan terpenuhi maka KKP dapat menerbitkan izin.

 

  1. Apakah penetapan kawasan suci Teluk Benoa dapat menjadi dasar penolakan perpanjangan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa?

Perpres 122/2012 dan aturan turunannya mengatur persyaratan perpanjangan izin lokasi reklamasi namun tidak mensyaratkan pada pertimbangan sosial, budaya, maupun politik

 

  1. Apakah masyarakat dapat dilibatkan dalam proses penerbitan perizinan reklamasi (izin lokasi maupun izin pelaksanaan reklamasi)?

Perpres 122/2012 beserta turunannya yang mengatur proses penerbitan perizinan reklamasi tidak mensyaratkan proses pelibatan masyarakat. Masyarakat terlibat dalam proses reklamasi yaitu pada saat:

  1. Proses penyusunan RZWP3K atau RTRW sebagai dasar arahan pemanfaatan ruang
  2. Proses penyusunan izin lingkungan yang mensyaratkan konsultasi publik
  3. Proses penyusunan dokumen studi kelayakan yang dilaksanakan oleh pemrakarsa

 

  1. Apakah KKP punya kewenangan untuk membatalkan Perpres 51/2014?

Tidak, karena yang berhak untuk membatalkan Perpres itu adalah Presiden. Sehingga perubahan Perpres tersebut harus didasarkan pada perintah presiden.

 

  1. Apakah izin lokasi reklamasi dapat menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan reklamasi?

Tidak dapat, kegiatan reklamasi yang berupa pengurugan, pengeringan lahan atau drainase dapat dilakukan apabila telah memiliki izin pelaksanaan reklamasi yang didalamnya disyaratkan adanya izin lingkungan

 

  1. Bagaimana peran dan posisi Izin Lingkungan/Amdal dalam proses reklamasi?

Peran dan kedudukan izin lingkungan/Amdal sangat vital, karena kegiatan reklamasi tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada izin lingkungan/Amdal.

 

  1. Apa peran KKP dalam proses izin lingkungan?

KKP berperan sebagai salah satu anggota dalam Komisi Amdal pusat. Keputusan disetujui atau tidaknya Amdal berada pada keputusan Komisi Amdal yang terdiri dari anggota pakar dan seluruh kementerian/instansi terkait.

admin KKP   01 Maret 2018   Dilihat : 761



Artikel Terkait:
Website Security Test