Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kilas Berita  
KKP REKOMENDASIKAN ALIH FUNGSI ANJUNGAN MIGAS NONAKTIF UNTUK KEPENTINGAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

SIARAN PERS

 

 

JAKARTA (16/7) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, serta SKK Migas tengah berupaya mencari jalan keluar untuk mendanai atau memanfaatkan pembongkaran anjungan hulu migas yang sudah tidak aktif. 

 

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terdapat sekitar 600 Anjungan Migas Lepas Pantai (AMLP) yang berdiri di atas perairan Indonesia.

 

Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 102 anjungan lepas pantai yang sudah tak beroperasi dan perlu segera dibongkar karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan navigasi.

 

Decommissioning anjungan migas merupakan kegiatan untuk menutup fasilitas dan memulihkan kondisi lingkungan sekitar fasilitas, yang merupakan salah satu tahapan dalam siklus proyek minyak dan gas bumi.

 

Decommissioning membutuhkan biaya besar dan hal teknis lainnya yang tentunya tidak mudah. Diperlukan adanya alternatif pemanfaatan dari anjungan migas lepas pantai ini. Tentunya alternatif atau opsi tersebut harus diputuskan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan banyak hal. 

 

Atas dasar tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menyelenggarakan seminar internasional secara daring, bertajuk ‘Marine and Fisheries Roles in Energy Sector’, pada 15 Juli 2020.

 

Dalam sambutannya, Menteri Edhy Prabowo, menyampaikan bahwa kondisi tersebut menjadi peluang nyata bagi KKP untuk merumuskan alternatif untuk platform decommissioning, solusi praktis yang ekonomis, berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian  lingkungan.

 

“Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan, dan pada saat yang sama, memelihara dan merawat kelestarian sumber daya alam.

 

Melalui kerja sama Pusat Riset Kelautan dengan Korea Maritime and Ocean University Consortium, diharapkan menjadi langkah nyata untuk memperluas kolaborasi dalam meningkatkan peran kelautan dan perikanan di sektor energi untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan,” tegas Menteri Edhy.

 

Melalui kerja sama Pusriskel dan KMOUC, pada 2019 sepakat membentuk Korea - Indonesia Offshore Research Cooperation Center (KIORCC) dengan fokus kerja sama pada isu yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan, serta capacity building dan bridging platform untuk kerja sama  sektor Industri Indonesia - Korea Selatan.

 

Kerja sama ini berlanjut hingga tahun 2022 dengan fokus kegiatan utama adalah feasibility study untuk pemanfaatan platform di wilayah kerja migas Indonesia.

  

Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja, menuturkan bahwa kerja sama tersebut telah menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk pemanfaatan kembali anjungan lepas pantai yang ditinggalkan untuk sektor kelautan dan perikanan, seperti terumbu buatan (Rigs-to-Reef, R2R), budidaya lepas pantai (Rigs-to-Fish Farms, R2F), stasiun penelitian kelautan (marine research center), ruang penyimpan ikan (fish cold storage) dan wisata bahari (marine tourism).  

 

“Kita melihat bahwa anjungan ini dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan nilai ekonomi melalui budidaya ikan atau untuk merehabilitasi lingkungan sebagai terumbu karang buatan. Studi dari hasil kerja sama tersebut memberikan solusi kepada pemerintah tentang cara mengelola platform minyak yang ditinggalkan dan tidak digunakan yang telah menjadi masalah selama beberapa tahun,”terangnya.

 

“Hasil perhitungan ekonomi pun menunjukkan bahwa opsi R2R dan R2F tidak hanya memberikan solusi pengurangan biaya  pembongkaran, akan tetapi juga memberikan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat pesisir,” lanjut Sjarief.   

Tahun 2020, Pusriskel pun akan melakukan rangkaian penelitian yang sama untuk 2 AMLP yang berada di sekitar Pulau Kangean yang dikelola oleh PT. Pertamina Kangean Energi Indonesia, diikuti dengan 5 AMLP milik PT. Pertamina Offshore South East Sumatera [PT. Pertamina OSES] dan 2 AMLP milik PT. Pertamina Offshore North West Java [PT. Pertamina ONWJ] pada tahun 2021.

  

Tahun 2021-2022, direncanakan akan dilakukan pilot project R2R untuk 3 AMLP Attaka dengan merujuk pada hasil penelitian Pusat Riset Kelautan dan KMOUC pada tahun 2017.

 

Dalam seminar internasional ini, KKP turut mengundang berbagai narasumber kompeten, diantaranya yakni, Prof. Oh Jin-Seok (KMOUC Chairman); Julius Wiratno (SKK MIGAS); Purbaya Yudhi Sadewa (KEMENKOMARVES); Cho Il Hyiung (Co-Director KIORCC); Anwar Rizal (Pusriskel BRSDM KKP); Son Kyu-Sik (KIORCC Team Leader); Ofri Johan (BRBIH BRSDM KKP); Oh Tae-Keun (FIRA Team Leader); Rokhmad M. Rofiq (DJPB KKP); dan Won Sung-Jae (Oceanwide CEO).

 

 

HUMAS BRSDM

Admin KKP   16 Juli 2020   Dilihat : 264



Artikel Terkait: