Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kilas Berita  
FAQ Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP)
  1. Q : Apa itu Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing?

A : Illegal fishing dapat diartikan sebagai kegiatan yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unreported Fishing adalah kegiatan perikanan tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar. Unregulated Fishing yaitu kegiatan perikanan tidak diatur, seperti kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan atau untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan konservasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan.

  1. Q : Apa peran penting pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan?

A: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia dianugerahi potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Hal ini menjadi salah satu keunggulan dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, disadari bahwa masih terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak taat aturan dalam memanfaatkan sumber daya tersebut. Untuk itu, pengawasan hadir dalam rangka menjamin tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kelautan dan perikanan. Dalam hal mengawal kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, sudah barang tentu bahwa melalui pengawasan yang optimal maka maka penegakan hukum di laut, terutama dari kapal-kapal asing pelaku illegal fishing akan semakin baik, maka bangsa Indonesia akan berdaulat dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan.

  1. Q : Apa saja yang diawasi?

A : Pengawasan dilakukan terhadap berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Obyek yang diawasi antara lain : illegal unreported and uregulated (IUU) fishing, destructive fishing, budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, ekosistem pesisir, pemanfaatan pasir laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi perairan, Benda Muata Kapal Tenggelam (BMK), dan bangunan laut.

  1. Q : Bagaimana metode pengawasan yang diterapkan?

A : Pengawasan dilakukan melalui pendekatan hard structure dan soft structure, mulai dari hulu hingga hilir. Pendekatan hard structure dilakukan dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan, melakukan pemantauan posisi dan pergerakan kapal perikanan menggunakan sarana vessel monitoring system (VMS), melakukan operasi pengawasan di laut baik secara mandiri maupun dengan bekerjasama dengan institusi penegak hukum lainnya [TNI-AL, POLAIR, TNI-AU, dll.]. Sementara, pendekatan softstucture dilakukan melalui beberapa upaya, diantaranya melakukan kerjasama dengan berbagai Kementerian/Lembaga, kerjasama bilateral/internasional, ratifikasi konvensi internasional, aktif dalam organisasi internasional (seperti RPOA).

  1. Q : Berapa jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dimiliki saat ini?

A : Direktorat Jenderal PSDKP saat ini memliki 34 Kapal Pengawas berbagai jenis dan ukuran, mulai ukuran panjang 28 meter sampai dengan 60 meter.

  1. Q : Apa itu Vessel Monitoring System (VMS)?

A : Pengawasan juga didukung oleh perangkat teknologi canggih yang dikenal dengan Vessel Monitoring System (VMS)/Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang merupakan salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan tertentu untuk mengetahui pergerakan dan aktifitas kapal perikanan berbasis satelit. Implementasi VMS merupakan bentuk komitmen Indonesia memenuhi ketentuan internasional, regional, maupun nasional untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan. Sejak tahun 2003, Direktorat Jenderal PSDKP telah mengimplementasikan VMS bagi kapal-kapal perikanan dengan membangun sistem pemantauan dan operasional VMS, serta memasang transmitter pada kapal-kapal perikanan dengan ukuran tertentu (> 30 GT), sehingga dimungkinkan mengetahui keberadaan dan pergerakan kapal perikanan serta untuk mengidentifikasi aktivitasnya. Selain untuk mengetahui pergerakan kapal-kapal perikanan, VMS juga memastikan kepatuhan (compliance) kapal perikanan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Saat ini teknologi VMS juga dikombinasikan dengan perangkat Automatic Information System (AIS) yang dioperasikan oleh Badan Keamanan Laut, serta Indonesia Space for Oceanography (Indeso). Kedepan pemanfaatan teknologi akan terus ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan pengawasan.

  1. Q : Bagaimana proses penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan?

A : Penanganan pelanggaran dilakukan terhadap para pelaku tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, terutama terhadap pelaku kegiatan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Penangan pelanggaran tersebut dilakukan secara sistematis oleh penegak hukum dalam kerangka Criminal Justice System (CJS), dimana pihak Direktorat Jenderal PSDKP melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan melaksanakan penyidikan sampai dengan tahap penyerahan kepada Jaksa (P21). Hal tersebut didasarkan pada kewenangan yang diatur dalam undang-undang perikanan.

  1. Q : Kapal perikanan asing mana saja yang sering melakukan illegal fishing di Indonesia?

A : Kapal perikanan asing yang melakukan illegal fishing di Indonesia, yaitu Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand, dan China.

  1. Q : Bagaimana proses penanganan ABK kapal ilegal?

A :Proses penanganan ABK berkewarganegaraan asing yang ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan, diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu: (i) ABK yang berstatus tersangka, dalam hal ini Nakhoda dan KKM, dan (ii) ABK yang berstatus bukan tersangka (non justicia). Bagi ABK yang berstatus tersangka maka akan dilakukan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai diperoleh keputusan pengadilan. Sedangkan terhadap ABK non justisia akan dipulangkan ke negara melalui koordinasi dengan Ditjen Imigrasi dan perwakilan negara yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 83A ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyebutkan selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing. Pemulangan/deportasi ABK non justisia juga meringankan tugas para PPNS di lapangan. Dengan dipulangkannya ABK non justisia, maka tugas dan tanggung jawab petugas dilapangan akan semakin ringan dan lebih terkonsentrasi pada proses hukum terhadap tersangka.

  1. Q : Dasar hukum penenggelaman kapal pelaku illegal fishing?

A: Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dilakukan berdasarkan Pasal 76A UU No. 45/2009 tentang Perubahan Atas UU No 31/2004 tentang Perikanan, yaitu benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana diatur dalam KUHAP

  1. Q : Terdapat juga nelayan Indonesia yang tertangkap di perairan negara lain karena

illegal fishing. Bagaimana penanganannya?

A : Sesuai tugas yang diberikan kepada kami, salah satu wujud nyata keberpihakan terhadap nelayan yang dilakukan oleh Ditjen. PSDKP adalah melakukan proses pemulangan bagi nelayan-nelayan Indonesia yang tertangkap di negara lain karena melakukan penangkapan ikan ilegal. Tata cara pemulangan telah diatur dalam Peraturan Menteri KP Nomor 39/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia yang Ditangkap Di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan Di Negara Lain Tanpa Izin. Peraturan yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 8 November 2016 diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Proses pemulangan berawal dari informasi yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) melalui berbagai saluran. Surat resmi atau berita faksimili dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tentang adanya Nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri merupakan salah satu diantaranya. Selain itu informasi juga dapat diperoleh melalui surat resmi dari instansi pusat maupun daerah telepon, dan/atau pesan elektronik dari masyarakat, serta berita di media elektronik, media cetak, atau media sosial. Setelah mendapatkan informasi tersebut pihak Direktorat Jenderal PSDKP melakukan koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Perwakilan Republik Indonesia di negara penangkap Nelayan Indonesia, pemerintah daerah atau dinas yang membidangi urusan perikanan di provinsi dan/atau kabupaten/kota. Setelah koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diperoleh kepastian informasi dari Perwakilan Republik Indonesia, maka Direktorat Jenderal PSDKP melakukan persiapan terkait administrasi pemulangan berupa berita acara serah terima pemulangan Nelayan Indonesia antara KKP dengan pemerintah daerah dan/atau pihak keluarga. Selanjutnya, Direktorat Jenderal PSDKP akan melakukan penjemputan di tempat kedatangan dan kemudian menyerahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pihak ?keluarga yang dituangkan dalam berita acara serah terima pemulangan yang ditandatangani dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

  1. Q : Bagaimana kerja sama pengawasan?

A : Peningkatan kerja sama pengawasan SDKP di tingkat nasional, regional dan internasional, terus dilakukan dengan upaya-upaya meliputi: 1) Nasional, melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, LAPAN, dan lain-lain; 2) Regional, berperan aktif dalam Regional Plan of Action [RPOA] to promote responsible ?fishing practice including combating illegal unreported unregulated fishing in the region, dimana KKP bertindak selaku Sekretariat RPOA; ?3) Internasional, berperan aktif dalam jejaring International Monitoring, Control and Surveillance [IMCS] untuk memperkuat pelaksanaan MCS ; 4) Bilateral, kerja sama dengan negara tetangga dalam pengawasan, seperti kerja sama dengan Australia melalui Indonesia-Australian Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) sejak 2007, aktif dalam operasi bersama Malaysia-Indonesia.

  1. Q : Peran serta masyarakat dalam pengawasan?

A : Pencegahan illegal fishing bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan/pesisir. Keterlibatan masyarakat diwujudkan dalam kelembagaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang tersebar di seluruh Indonesia. Pokmaswas berperan menyampaikan informasi apabila ada dugaan kegiatan ilegal. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tersebut, maka Pengawas dan aparat lainnya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Sebagai contoh, beberapa penangkapan kapal asing adalah berdasarkan informasi yang disampaikan oleh nelayan setempat dan disampaikan kepada pihak Ditjen. PSDKP. Contoh lain, pengungkapan perdagangan insang pari manta yang dilindungi juga merupakan informasi yang diperoleh dari masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat nelayan sebagai pelaku utama kegiatan kelautan dan perikanan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai “informan” yang menunjang keberhasilan PSDKP.

  1. Q : Kemana melaporkan kalo ada masyarakat menemukan adanya kegiatan ilegal?

A : Masyarakat yang melihat datau menemukan adanya kegiatan ilegal dibidang kelautan dan perikanan melaporkan Pengawas Perikanan atau aparat penegak hukum terdekat atau dapat menyampaikan melalui SMS ke nomor : 0858-8888-4171

  1. Q : Bagaimana pengawasan rumpon ilegal?

A : Pengawasan keberadaan rumpon di perairan Indonesia juga penting dilakukan mengingat ditengarai banyak ditemukan pemasangan rumpon secara ilegal, yang apabila dibiarkan akan berdampak terhadap kelestarian sumber daya perikanan. Rumpon (Fish Agregating Devices/FADs) merupakan alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pengikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi penangkapan ikan. Dalam hal pemasangan rumpon, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon. Bagi setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di WPP-NRI wajib memiliki Surat Ijin Pemasangan Rumpon (SIPR). Selain pengaturan perijinan, Peraturan Menteri tersebut juga mengatur kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemasangan rumpon, yaitu pemasangan rumpon harus sesuai dengan daerah penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), tidak mengganggu alur pelayaran, tidak dipasang pada alur laut kepulauan Indonesia, jarak antara rumpon yang satu dengan rumpon yang lain tidak kurang dari 10 (sepuluh) mil laut, dan tidak dipasang dengan cara pemasangan efek pagar (zig zag). Selain harus memenuhi ketentuan tersebut, pemasangan rumpon juga harus menghindari tertangkapnya hasil tangkapan sampingan yang tidak diinginkan (unwanted bycatch). Untuk menghindarinya, maka struktur rumpon di atas permukaan air dilarang ditutup menggunakan lembaran jaring, dan struktur rumpon di bawah permukaan air dilarang terbuat dari lembaran jaring. Dalam hal tertib pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, maka Pengawas Perikanan mempunyai kewenangan melakukan pengawasan pemanfaatan rumpon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk salah satunya melakukan operasi penertiban rumpon oleh Kapal Pengawas Perikanan.

  1. Q : Berapa unit kerja di daerah dan sebarannya?

A:Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016?Tentang?Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ditandatangani pada tanggal 28 September 2016, kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP, terdiri 14 UPT yaitu 6 Pangkalan PSDKP (Lampulo Banda Aceh, Batam Kepulauan Riau, Jakarta, Benoa Bali, Bitung Sulawesi Utara, dan Tual Maluku) dan 8 Stasiun PSDKP (Cilacap Jawa Tengah, Belawan Sumatera Utara, Kupang Nusa Tenggara Timur, Pontianak Kalimantan Barat, Tarakan Kalimantan Utara, Tahuna Sulawesi Utara, Ambon Maluku, dan Biak Papua.)

  1. Q : Berapa jumlah Pengawas Perikanan yang dimiliki saat ini?

A :Sampai dengan tahun 2016, jumlah SDM yang dimiliki sebanyak 1.082 orang. 96 diantaranya adalah pejabat struktural, 356 Awak Kapal Pengawas Perikanan, 366 pejabat fungsional pengawas perikanan, dan sisanya adalah pelaksana di kantor pusat maupun UPT.

admin KKP   01 Februari 2018   Dilihat : 2382



Artikel Terkait:
Website Security Test