Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kilas Berita  
FAQ Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDMKP) Bagian 1
 1. Q :

Citra Satelit Radar apa yang dimiliki KKP ?

  A :

Sejak Oktober 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki INDESO (Infrastructure Development of Space Oceanography), yang merupakan project Indonesia dengan pemerintah perancis yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir (perikanan tangkap, perikanan budidaya dan lingkungan pesisir, pengawasan sumberdaya) di Indonesia dengan memanfaatkan data satelit dan pemodelan. INDESO saat ini kembali dengan platform yang sama, yakni BARATA (BAli RAdar ground receiving sTAtion). BARATA (sebelumnya bernama INDESO) merupakan stasiun bumi, setidaknya KKP akan menyediakan 300 scene.

     
2. Q : Bagaimana pengaktifan dan pemanfaatan BARATA ?
  A :

pengaktifan BARATA tersebut, telah didukung oleh 1 manager operasional ; 1 manager teknis; 5 tenaga operator ; dan 1 maintenance building (administrasi). BARATA dimanfaatkan untuk pemantauan aktivitas illegal fishing, mendukung kegiatan pendugaan stok ikan, pemantauan terumbu karang, pemantauan mangrove, dan integrated Coastal Zone Management, pemantauan budidaya rumput laut, pemantauan budidaya udang serta pemantauan tumpahan minyak di laut. Keberadaan BARATA telah memberikan manfaat banyak bagi beberapa lembaga lain, seperti Satgas 115, Bakosurtanal, Deshidros, Menkomar.

     
3. Q : Apa saja inovasi teknologi di bidang kelautan dan perikanan yang akan dihasilkan pada tahun 2019 ?
  A :

Inovasi teknologi kelautan dan perikanan yang ditargetkan pada tahun 2019 adalah sebanyak 19 paket, yang meliputi:

  • 4 Inovasi Teknologi Perikanan yang meliputi: (1). Peningkatan Kapasitas Reproduksi dan Rekayasa Hormonal Ikan Cupang Alam (Betta channaoides); (2). Pemantauan Lingkungan dan Kejadian Penyakit di Laut Bali Utara (Lanjutan); (3). Validasi dan Evaluasi Kinerja IPAL pada Budidaya Udang Vaname Super Intensif; (4). Inovasi Teknologi Budidaya Air Tawar Intensif Melalui Pemanfaatan Probiotik Plus dan Pakan Ramah Lingkungan.
  • 3 Komponen Inovasi Teknologi Kelautan yang meliputi: (1). Pembuatan Purwa Rupa Wahana Nir Kabel untuk Pemantauan Perairan Pesisir; (2). Rancang Bangun Teknologi Konservasi Laut; (3). Rancang Bangun Teknologi Pengawasan Laut.
  • 6 Inovasi Teknologi Pengolahan Produk dan BIoteknologi Kelautan dan Perikanan yang meliputi: (1). Inovasi Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Hasil Samping Industri Pengolahan Ikan Patin; (2). Inovasi Teknologi Pembuatan Makanan Ringan dari Ikan Pelagis; (3). Inovasi Diversifikasi Produk Olahan Berbasis Caulerpa; (4). Pengembangan Pangan Fungsional Berbasis Rumput Laut; (5). Inovasi Produksi Peptida Kolagen dan Saponin dari Teripang untuk Mendukung Industri Kosmetika; (6). Aplikasi Teknologi Produksi Garam Melalui Pendekatan Bioteknologi.
  • 6 Model Sosial Ekonomi KP yang meliputi: (1). Model Sosial Ekonomi Tata Kelola dalam Pengembangan Indikator Keberhasilan Pembangunan Perikanan Berkelanjutan Berbasis Pendekatan Ekosistem; (2). Model Penerapan Kemitraan Desa, Masyarakat dan Swasta dalam Pembiayaan dan Pengembangan Pasar Hasil Perikanan; (3). Model Penerapan Instrumen Ekonomi dalam Mendukung Pengelolaan SDKP; (4). Model Penerapan Kegiatan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Bahari dan Kearifan Lokal dalam Penciptaan Nilai Tambah Wisata Bahari; (5). Model Penerapan Sistem Logistik Perikanan Budidaya serta Penggunaan DSS untuk Budidaya Perikanan Berkelanjutan; (6). Model Pembangunan Industri Perikanan Berkelanjutan Menuju Ketahanan Pangan dan Nutrisi.
     
4. Q :

Apa saja rekomendasi kebijakan yang akan dihasilkan BRSDM sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan pada tahun 2019 ?

  A :

Rekomendasi kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang ditargetkan pada tahun 2019 adalah sebanyak 35 paket, yang meliputi:

  • 12 rekomendasi kebijakan bidang perikanan yang meliputi: (1). Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Sumber Daya Ikan (Pelagis Kecil di WPP NRI 711); (2). Dampak Moratorium terhadap Sistem Perikanan Demersal dan Udang di WPP-NRI 718; (3). Status dan Peluang Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Pelagis Kecil dan Pelagis Besar di WPP NRI-717; (4). Status Pemanfaatan dan Alternatif Pengelolaan Sumberdaya Ikan di Perairan Rawa Gambut di KPP 435; (5). Kajian Pemilihan Lokasi dan Daya Dukung Perairan untuk Budidaya Ikan Laut di Natuna; (6). Kajian Alih Fungsi HSRT utk Budidaya Udang Supra Intensif terhadap Pencemaran Lingkungan Budidaya Ikan sebagai Bahan Kebijakan utk Menyusun PERDA Kampung Perbenihan Ikan Bandeng & Kerapu yang Berkelanjutan; (7). Kajian Teknologi Pendederan Sidat untuk Mendukung Pengembangan Usaha Budidaya Sidat dan Kajian Teknologi Budidaya Ikan Belida di Lahan Gambut; (8). Kajian Kawasan Perairan Habitat Asuhan Hiu dan Pari di Wilayah Pengelolaan Perikanan Laut Jawa (WPP 712); (9). Peningkatan Resiliensi Perikanan Karang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim; (10). Kajian Teknologi RAS Mikrobuble Untuk Budidaya Udang Vaname; (11). Penggunaan Big Data dan DSS (Decision Support System) untuk Optimasi Budidaya Laut dan Perikanan; (12). Quick Response Riset Perikanan.
  • 12 rekomendasi bidang kelautan yang meliputi: (1). Kajian Kebijakan Dampak Kegiatan Wisata Bahari Terhadap Aspek Lingkungan dan Tata Kelola Pariwisata (Studi Kasus : Pulau Nusa Penida-Bali); (2). Analisa Potensi Pemanfaatan Limbah Pendingin Sebagai Alternatif Sumberdaya Garam; (3). Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Situs Kapal Karam Dan Lansekap Maritim Bersejarah Untuk Wisata Arkeologi Bahari; (4). Peluang Ekstensi Wilayah Landas Kontinen Indonesia Utara Papua Dan Eksplorasi Dasar Laut Internasional; (5). Kajian Kelayakan Dan Pengembangan Desain Teknis Rehabilitasi Ekosistem Mangrove Muara Kamal Dan Muara Gembong Teluk Jakarta; (6). Penyusunan Kertas Kerja kebijakan Perhitungan Kerugian dan Kerusakan Ekosistem Pesisir Akibat Perubahan Iklim; (7). Penilaian Hasil (outcome assessment) Konservasi Pantura Jawa; (8). Kajian Evaluasi Kawasan Konservasi Pulau Biawak, Indramayu, Jawa Barat Berdasarkan Analisis Dinamika Lingkungan Perairan; (9). Kajian Pemanfaatan Karung Geotekstil Memanjang (KGM) Untuk Perlindungan Pantai; (10). Kajian Pemanfaatan Energi Laut di Pulau-Pulau Kecil (Remote Area); (11). Disain Sistem Prediksi Produksi Sentra Garam; (12). Analisis Kebijakan Implementasi AIS Wakatobi.
  • 3 rekomendasi bidang bioteknologi dan pengolahan produk yang meliputi: (1). Kajian Risiko Bakteri Patogen Indikator Keamanan Pangan pada Makanan Siap Konsumsi dari Hasil Perikanan di Retail di Indonesia; (2). Kajian Risiko Mikotoksin Pada Produk Olahan Perikanan; (3). Kajian Resiko Cemaran Organik dan Anorganik Pada Produk Perikanan Tangkap.
  • 8 rekomendasi bidang sosial ekonomi KP yang meliputi: (1). Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan 2018. (2). Analisis Kebijakan Dampak Sampah Pesisir (Marine Debris) terhadap Aktivitas Sosial Ekonomi di Sentra Perikanan. 3. Kebijakan Penguatan Kelembagaan WPP. (4). Kebijakan peta supply chain ikan sidat di pantai selatan jawa. (5). Strategi mencapai kesetaraan gende.
     
5. Q :

Apa yang dimaksud dengan WPP ?

  A :

WPP adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan di Indonesia yang terbagi atas 11 wilayah, yaitu WPP 571, 572, 573,  711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718. (Permen KP NOMOR 18/PERMEN-KP/2014). Setiap tahun, KKP melalui BRSDM melakukan kajian terhadap stok sumbredaya yang ada di seluruh WPP untuk mengetahui perkembangan potensi sumberdaya ikan yang ada.

     
6. Q :

Bagaimana proses pelaksanaan kajian stok SDI di 11 Wilayah WPP ?

  A :

(1) Sumber data menggunakan beberapa metode yakni, survei menggunakan kapal riset; Observer di Kapal Penangkap Data Logbook; Pencacahan Data di basis pendaratan ikan (enumerator); Data Satelit menjadi data Hydro Akustik,

(2) Proses dan analisis data dengan estimasi parameter, aplikasi model kajian, analisis kapasitas penangkapan, analisis resiko efek penangkapan, thematic mapping (melibatkan para pakar dari PT, KOMNAS Kajiskan, LIPI),

(3) Menghasilkan Output,

(4) Untuk Pengelolaan : Angka potensi dan status stok SDI di WPP RI; Rekomendasi JTB dan Jumlah Kapal maksimum di setiap WPP; Proyeksi efek berbagai strategi penangkapan terhadap produksi dan stok SDI; Harvest Strategy; Estimasi proyeksi fluktuasi musiman stok SDI kelompok spesies; seapodym: daerah pemijahan , feeding, dll. Selain itu juga untuk mendapatkan data penangkapan ikan yang meliputi: Informasi potensial fishing ground; efisiensi teknis sistem menangkap ikan.

     
7. Q :

Apakah KOMNAS Kajiskan itu ?

  A :

KOMNAS Kajiskan adalah Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui penghimpunan dan penelaahan hasil penelitian/pengkajian mengenai sumber daya ikan dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia (best scientific evidence available), dalam penetapan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab (responsible fisheries) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

 

Komnas KAJISKAN beranggotakan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang, terdiri dari para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.

     
8. Q :

Apa yang dimaksud dengan KPP PUD ?

  A :

PUD-Perairan Umum Daratan adalah perairan yang bukan milik perorangan yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan. KPP PUD (Kawasan Pengelolaan Perikanan untuk Perairan Umum Daratan) merupakan kawasan pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan terbagi atas 14 zonasi yaitu: 411, 412, 413, 421, 422, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439.

     
9. Q :

Saat ini sudah sejauh mana kajian stok ikan KPP PUD di Indonesia ?

  A :

hingga saat ini sedang dilaksanakan pengkajian pada 6 KPP PUD yaitu, 439, 438, 432, 431, 436, 435.

     
10. Q :

 Berapa banyak KKP akan melatih masyarakat pada tahun 2019? sudah berapa banyak peserta yang dilatih hingga saat ini ?

  A :

Pada tahun 2019, KKP menargetkan dapat melatih sebanyak 18.800 orang dengan beragam jenis pelatihan yang dibutuhkan masyarakat, baik pelatihan teknis maupun manajerial. Hingga semester pertama, setidaknya telah dilatih masyarakat sebanyak 18.762 orang (99,8%), dengan lokasi pelaksanaan pelatihan meliputi: BPPP Medan=3.130 orang, BPPP Tegal=5.746 orang, BPPP Banyuwangi= 3.619 orang, BPPP Bitung=3.155 orang, dan BPPP Ambon=3.112 Orang.

     
 11. Q : Siapa saja yang bisa menjadi calon peserta pelatihan ?
  A :

Peserta pelatihan berasal dari : masyarakat calon pelaku utama/usaha perikanan, maupun pelaku utama/usaha perikanan yang memiliki kebutuhan pemenuhan kompetensi teknis maupun manajerial di bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan/usaha sehari-hari masyarakat.

     
 12 Q :

Jenis (kompetensi)  pelatihan apa saja yang tersedia, baik bagi masyarakat KP ?

  A:

Pelatihan bagi masyarakat KP yang tersedia antara lain: (1) Penangkapan ikan, seperti: pembuatan dan perawatan alat penangkapan ikan, dan teknik penangkapan ikan, Pelatihan Basic Safety Training, Pelatihan Ahli Nautika Penangkapan Ikan (ANKAPIN), Pelatihan Ahli Teknika Penangkapan Ikan (ATKAPIN), (2) Permesinan perikanan, seperti : perawatan dan perbaikan mesin kapal ikan, laminasi kapal ikan, (3) Budidaya ikan, seperti: Pelatihan budidaya ikan air tawar, budidaya ikan air payau, budidaya ikan air laut, Pembina Mutu Benih (MPM), pembesaran teknologi budidaya udang skala mini empang plastic, pembuatan pakan ikan, dll, (4) Ikan Pengolahan hasil ikan, seperti: pembuatan aneka olahan ikan berbasis surimi, sanitasi dan hygiene, pengemasan, pemasaran, pengolahan rumput laut, (5) Pembuatan dan pengolahan garam, (6) Pelatihan transplantasi terumbu karang, (7) Pelatihan handicraft limbah perikanan.

     
 13. Q: Disamping melakukan kegiatan pelatihan, infonya KKP juga melaksanakan kegiatan magang? Siapa saja yang bisa menjadi calon peserta magang ?
  A:

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dengan tujuan untuk menjadikan masyarakat sebagai calon pelaku usaha baru di bidang kelautan dan perikanan. Calon peserta magang adalah masyarakat calon pelaku utama/usaha KP yang memiliki kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi tertentu dan memiliki keinginan kuat menjadi calon wirausahawan baru perikanan.

     
14. Q:

Bagaimana mekanisme usulan menjadi peserta magang ?

  A:

Mengajukan usulan tertulis ke Balai Pelatihan yang akan menyediakan layanan magang sesuai kompetensi yang dibutuhkan, Balai Pelatihan selanjutnya memberikan konfirmasi kepada calon peserta magang, apakah tersedia program magang sesuai usulan atau tidak, Apabila tersedia program magang sesuai usulan, Balai Pelatihan akan menentukan waktu pelaksanaan, menyiapkan tenaga Instruktur, sarana dan prasarana, dan kurikulum/modul selama peserta mengikuti magang.

     
15 Q: Jenis (kompetensi)  magang apa saja yang tersedia dan bisa dipilih oleh calon peserta magang ?
  A:

Calon peserta magang dapat memilih jenis magang seperti : (1) Penangkapan ikan, seperti: pembuatan dan perawatan alat penangkapan ikan, dan teknik penangkapan ikan, (2) Permesinan perikanan, seperti : perawatan dan perbaikan mesin kapal ikan, laminasi kapal ikan, (3) Budidaya ikan, seperti: pembenihan dan pembesaran ikan (air tawar/air payau/air laut), hama dan penyakit ikan, budidaya rumput laut, (4) Pengolahan hasil ikan, seperti: pembuatan aneka olahan ikan berbasis surimi, sanitasi dan hygiene, pengemasan, pemasaran, pengolahan rumput laut, (5) Pembuatan dan pengolahan garam.

     
16. Q: Dimana saja lokasi magang yang tersedia ?
  A:

Calon peserta magang dapat memilih lokasi magang sesuai kebutuhan kompetensinya dan pertimbangan lokasi magang dengan lokasi calon peserta magang. Lokasi pendaftaran magang  antara lain : BPPP Medan  (Jl. Perumahan Nelayan Indah, Medan Labuhan PO BOX. 10 Medan 20253 Telp. (061)      6941963, Fax. (061) 6941071), BPPP Tegal (Jl. Martoloyo Po BOX 22, Tegal 52124 Telp. (0283) 356393, Fax. (0283) 322064), BPPP Banyuwangi (Desa Bangsring KM.17,Tromol Pos 8 Banyuwangi 68402 Telp. (0333) 510688, Fax. (0333) 510525), BPPP Bitung (Jl. Tandurusa Bitung, PO BOX 18 – Bitung 95501, Sulawesi Utara Telp. (0438) 21650, 21681, Fax. (0438) 31477), BPPP Ambon (Jl. Marta AlfonsPka, Kode Pos 115 Pasco, Ambon Telp. (0911) 322710 Fax. (0911) 322711).

Yang selanjutnya akan dikoordinasikan oleh Balai Pelatihan dengan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), yakni lembaga pelatihan mandiri yang ada di masyarakat yang dibina oleh Puslatluh KP dengan dikelola langsung oleh para pelaku usaha perikanan, sehingga peserta magang dapat mengikuti seluruh proses produksi secara langsung di tempat usaha pelaku usaha tersebut.

     
17. Q: Berapa jangka waktu pelaksanaan magang ?
  A:

Masyarakat yang melihat datau menemukan adanya kegiatan ilegal dibidang kelautan dan perikanan melaporkan Pengawas Perikanan atau aparat penegak hukum terdekat atau dapat menyampaikan melalui SMS ke nomor : 0858-8888-4171.

     
18. Q: Berapa jangka waktu pelaksanaan magang ?
  A:

Jangka waktu magang akan sangat tergantung jenis magang yang dipilih dan siklus/proses bisnis di setiap jenis usaha perikanan. Sebagai contoh, waktu magang untuk pembenihan ikan akan lebih cepat dibandingkan dengan magang untuk pembesaran ikan, yang membutuhkan waktu persiapan lahan budidaya sampai dengan pasca panen.

     
19. Q: Apakah KKP melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi dalam menghadapi MEA? Berapa banyak yang akan dilakukan pada tahun 2019 ?
  A:

Pada tahun 2019, KKP melakukan sertifikasi kompetensi masyarakat sebanyak 3.500 orang, tetapi selain itu juga bersama K/L dan Dunia Usaha / Dunia Industri sebanyak 60 ribu orang yang dilaksanakan proses sertifikasinya oleh 20 LSP bidang Kelautan dan Perikanan.

     
20. Q: dari 3.500 sertifikasi yang diberikan KKP, apa saja jenis sertifikasi kompetensinya ?
  A:

Sertifikasi Basic Safety Training  bagi nelayan kecil, sertifikasi pengolahan dan sertifikasi budidaya perikanan tingkat operator.

     
21. Q:

Untuk 60 ribu sertifikasi kompetensi, apa saja jenis sertifikasi kompetensinya ?

  A:

Mayoritas di tingkat operator dengan jenis sertifikasi bidang penangkapan ikan, budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, konservasi, garam.

     
22. Q:

Apakah pendidikan vokasi itu?

  A: Pendidikan vokasi adalah sistem pendidikan yang dirancang secara khusus bagi siswa untuk menguasai keahlian terapan tertentu.
     
23. Q:  

Bagaimana BRSDM mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten? 

  A: melalui pendidikan vokasi. Penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan lingkup KKP bersendikan 4 pilar utama yakni, learning to know, to do, to life together dan to be. Keempat pilar tersebut ditujukan untuk membangun karakter unggul dan cerdas, dengan pengembangan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan karakter (character building).
     
24. Q:  

saat ini berapa jumlah peserta didik pada satuan pendidikan KP?

  A: Per 30 Juni 2019, satuan pendidikan KP memiliki peserta didik sejumlah 8.243 orang, di mana 50 persen dari jumlah siswa/taruna tersebut berasal dari anak pelaku utama, yang orang tuanya bekerja sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan petambak garam. 
     
25 Q:  

Satuan pendidikan seperti apa yang dimiliki KKP? 

  A: Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) menggunakan sistem pendidikan vokasi 70 persen praktik dan 30 persen teori untuk pendidikan dan pendekatan teaching factory yang dilengkapi sarana dan prasarana modern setara Dunia Usaha dan Dunia Industri. Sementara itu untuk Politeknik KP menerapkan sistem vokasi dengan pendekatan teaching factory yaitu 60 persen  teori dan 40 persen praktik.
     
26. Q: Peserta atau lulusan seperti apa yang disiapkan? 
  A: peserta didik atau lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan mampu mengembangkan sikap profesional di bidang kelautan dan perikanan. Lulusan pendidikan kelautan dan perikanan, diharapkan menjadi individu yang produktif dan memiliki kesiapan untuk masuk ke Dunia Usaha/Dunia Industri serta memiliki keinginan kuat menjadi wirausahawan muda.
     
27 Q: Apa bekal lulusan satuan pendidikan KP
  A: Para lulusan tidak hanya memperoleh ijazah melainkan sertifikat kompetensi. Seperti Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan, Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan, Good Aquaculture Practices atau Cara Budidaya Ikan yang Baik, Basic Safety Training, Manajemen Pengendali Mutu, Hazard Analysis Critical Control Point, Sertifikat Pengolah Ikan, Amdal, dan Sertifikat Penyuluh Perikanan. 
     
28 Q: Jumlah Satuan Pendidikan KP ?
  A:

Satuan pendidikan tinggi terdiri dari 1 Sekolah Tinggi Perikanan, 9 Politeknik KP dan 1 Akademi Komunitas KP. Adapun satuan pendidikan menengah terdiri dari 9 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) yang terdiri dari:

  • Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta (Diploma IV dan Strata 2 Vokasi)
  • Politeknik KP Sidoarjo (Diploma III)
  • Politeknik KP Bitung (Diploma III)
  • Politeknik KP Sorong (Diploma III)
  • Politeknik KP Karawang (Diploma III)
  • Politeknik KP Bone (Diploma III)
  • Politeknik KP Kupang (Diploma III)
  • Politeknik KP Dumai (Diploma III)
  • Politeknik KP Pangandaran (Diploma III)
  • Politeknik KP Jembrana (Diploma III)
  • Akademi Komunitas KP Wakatobi (Diploma I)
  • SUPM Kotaagung
  • SUPM Tegal
  • SUPM Pontianak
  • SUPM Bone
  • SUPM Sorong
  • SUPM Kupang
  • SUPM Waiheru
  • SUPM Pariaman
  • SUPM Ladong
     
29. Q: Berapa banyak KKP membangun Poltek KP baru? Dimana saja?
  A: Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membangun setidaknya Poltek KP baru yang meliputi: Poltek KP Kupang, Poltek KP Bone, Poltek KP Karawang, Poltek KP Dumai, Poltek KP Pangandaran, Poltek KP Jembrana dan AK KP Wakatobi. Disamping itu, untuk memenuhi amanah UU No.23 Tahun 2014, beberapa SUPM akan dilakukan peningkatan status menjadi Politeknik, yaitu Politeknik KP Maluku (Ambon), Politeknik KP Pariaman (Sumatera Barat) dan Politeknik KP Aceh (Aceh), disamping akan mengembangkan AK KP di Morotai yang terintegrasi dengan MIAMARI. Keberadaan Poltek KP dan AK KP sudah melakukan kegiatan kependidikan, sehingga pada tahun 2020 sudah dilakukan wisuda untuk Poltek baru tersebut. Pembangunan Poltek baru diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama memberikan kesempatan belajar lebih tinggi kepada masyarakat pelaku utama KP sebagai bagian dari proses transformasi budaya.
     
30 Q: Apa yang dimaksud dengan penyuluh perikanan?
  A: Penyuluh perikanan merupakan garda terdepan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat pelaku utama kelautan dan perikanan. Dengan pendampingan dari luhkan, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian kelompok masyarakat pelaku utama atau usaha kelautan dan perikanan dalam rangka memanfaatkan, mengolah, dan mengelola optimalisasi potensi sumberdaya untuk kesejahteraan anggota kelompok pelaku utama tersebut.
     
31. Q: Dasar Hukum Penyuluh Perikanan ?
  A: Sesuai Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelaku utama dan pelaku usaha sector kelautan dan perikanan yang dimaksud adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, dan petambak garam. Dengan lahirnya UU nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah, Penyuluh perikanan PNS beralih status dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat (KKP). 
     
32 Q:

Bagaimana Pengembangan Luhkan di KKP? 

  A: Penyuluh Perikanan sebagai bagian integral KKP yang dikoordinasikan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP)-BRSDM KP  berupaya mengembangkan sistem penyuluhan yang bersinergi dan harmoni antara kepentingan pelaku utama, pelaku usaha dan stakeholder sektor kelautan dan perikanan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan mandat UU No 23 tahun 2014.
     
33 Q:

Tugas penyuluh Perikanan?

  A: Puslatluh KP membuat standarisasi tugas Penyuluh Perikanan sesuai kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan yang meliputi pengumpulan data sektor kelautan dan perikanan (listing, sampling dan kartu kusuka), 3 penumbuhan kelompok perikanan, peningkatan kelas kelompok perikanan, pendampingan UMKM, pendampingan koperasi sektor kelautan dan perikanan, pendampingan akses modal, akses pasar, akses teknologi, dan akses sumber daya lainnya, pelestarian sumber daya lingkungan, pendampingan bantuan pemerintah dan pelaporan
     
34. Q: Sudah berapa banyak kelompok perikanan yang disuluh?
  A:

Saat ini sebanyak 40.000 kelompok yang telah disuluh oleh 5.205 orang penyuluh perikanan PNS dan penyuluh perikanan bantu yang tersebar diseluruh Indonesia.

     
35. Q:

DESA INOVASI

  A:

Q: Apakah yang dimaksud dengan desa inovasi?

A: desa yang dibentuk secara khusus untuk mengembangkan komoditas utama perikanan yang dimiliki dengan sentuhan inovasi dan teknologi yang lebih maju dan modern.

Q :  Ada berapa desa inovasi yang telah dibentuk?

A :  BRSDM setidaknya telah membentuk 5 desa inovasi, yaitu Kampung Nila di Dusun Bokesan, Sleman; Kampung Rajungan di Desa Betahwalang, Demak; Kampung Sidat di Desa Kaliwungu, Cilacap, dan Kampung Gabus di Desa Babakan, Ciseeng, Jawa Barat

Q :  Berapa target pembangunan desa inovasi di tahun berikutnya?

A : Setiap tahun setidaknya ditargetkan dapat tebentuk 10 desa inovasi.

Q: Bagaimana proses pembentukan kampung Nila?

A: Mina Ngremboko merupakan kelompok pembudidaya di Dusun Bokesan, Sleman Jogja yang pada awalnya membudidayakan lele dumbo, namun pada tahun 2004 saat pasar budidaya mulai lesu, kelompok mina ngremboko mulai melirik komoditas ikan nila. Melalui BRSDM pada tahun 2011, menjadikan Mina Ngremboko sebagai Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP). Melalui program ini, maka Mina Ngremboko dan Dusun Bokesan ditetapkan sebagai Kawasan percontohan budidaya ikan terpadu secara nasional.

       Melalui P2MKP, kemampuan dan keahlian para pembudidaya lebih ditingkatkan ladi dengan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang diselenggarakan KKP, sehingga pada akhirnya Dusun Bokesan menjadi tempat tujuan praktik kerja lapangan (PKL) atau magang beberapa sekolah dan kampus perikanan.

       Pada awal tahun 2018, Mina Ngremboko mendapat apresiasi Menteri KP, karena berhasil menerapkan teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS) pada proses budidaya mereka. Keberhasilan Mina Ngremboko dalam membangan Dusun Bokesan dengan focus pembangunan SDM dan dengan menggandeng generasi muda sebanyak 85% menghantarkan Dusun Mina Ngremboko ditetapkan menjadi Desa Inovasi dengan predikat Kampung Nila.

Q: mengapa Kampung Gabus?

A:  Ikan gabus ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Kadar albumin yang terkandung pada ikan gabus banyak dicari oleh industri farmasi sebagai bahan baku ekstrak suplemen albumin. Kelompok Mina Gabus Poncol Sejahtera, pembudidaya ikan gabus di Ciseeng, Jawa Barat diberikan pelatihan pembenihan ikan gabus sebagai salah satu upaya memahami karakteristik ikan gabus. Kelompok ini diarahkan untuk menghasilkan benih-benih ikan gabus berkualitas tinggi dengan orientasi bisa mendukung aktifitas budidaya pembesaran ikan gabus secara nasional dengan sentuhan teknologi tenaga surya untuk system kelistrikan di sentra pembenihan dan inovasi pakan khusus ikan gabus yang terbuat dari maggot.

Q: Mengapa memilih Sidat?

A: Ikan Sidat merupakan jenis komoditas ikan yang memiliki nilai jual tinggi namun dalam Apendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) II. KKP bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap dan Food and Agriculture Organization (FAO) menetapkan Desa Kaliwungu sebagai Kampung Sidat.

       Penetapan desa ini sebagai kampung sidat sudah mempertimbangkan potensi jumlah sidat dan benih di Cilacap yang sangat besar. Hal ini dipengaruhi dengan kondisi geografis dimana keberadaan laguna segara anakan dan hutan mangrove yang menjadi tempat berkembang biak sidat secara alami.

       KKP juga telah merintis kerja sama dengan mitra di Jepang dan Korea Selatan dalam budidaya sidat.

Q:  Seperti apa sentuhan teknologi BRSDM di kampung rajungan?

A : April 2018, Desa Betahlawang, Demak dicanangkan menjadi kampung rajungan oleh KKP melalui Ditjen Perikanan Tangkap dengan dilatarbelakangi produksi rajungan di Desa Betahlawang, Demak yang cukup tinggi. BRSDM memberikan sentuhan teknologi berupa pemasangan GPS atau alat pemantau lokasi pada perahu-perahu yang digunakan nelayan. Dengan GPS ini maka para nelayan dapat mengetahui lokasi kepiting bertelur sehingga koordinat lokasi tersebut dapat dijadikan kawasan pemijahan atau kawasan reproduksi.  Dengan penetapan ini maka nelayan penangkap rajungan tidak diperkenankan untuk melakukan penangkapan di akwasan dimaksud dengan jangka waktu tertentu sehingga kelestarian terjaga.
     

Admin KKP   01 Juli 2019   Dilihat : 1738



Artikel Terkait: