Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kilas Berita  
FAQ Ditjen Penguatan Daya Saing (Ditjen PDS)

 

 1. Q :

SKPT di wilayah mana yang berada dibawah tanggung jawab Ditjen PDS ?

  A :

SKPT Biak, Papua dan SKPT Mimika, Papua

  

     
2. Q : Saat ini bagaimana progres SKPT tersebut ?
  A :

Terdapat lima tingkat capaian SKPT yang mandiri, yaitu Pra Mandiri 1 (pra-persiapan), Pra Mandiri 2 (persiapan), Pra Mandiri 3 (Terbangun), Pra Mandiri 4 (Terkelola), dan Mandiri (Terkelola Efektif)

Tahapan pembangunan dan pengelolaan SKPT yang berada dalam tanggung jawab Ditjen PDS berada pada tingkat Pra Mandiri 3 dengan ditandainya beberapa capaian pembangunan diantaranya: tersedianya gudang beku, unit pengolahan, sarana pembuat es, kapal dan alat tangkap, kendaraan berpendingin, chest freezer, dan sarpras penunjang lainnya.

     
3. Q : Apakah Ditjen PDS bertanggung jawab dalam pencapaian misi kesejahteraan, ditandai dengan apa, bagaimana statusnya saat ini ?
  A :

Ditjen PDS bertanggung jawab dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan khususnya para pengolah dan pemasar hasil perikanan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan antara lain melalui pembinaan dan pemberian bantuan langsung kepada masyarakat sebagai stimulus industri pengolahan nasional serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Tingkat kesejahteraan pengolah hasil perikanan direpresentasikan sebagai Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP). Capaian NTPHP tahun 2018 sebesar 103,13 dengan tingkat pertumbuhan 2015-2018 sebesar 1,33 %.

     
4. Q :

Apa yang dimaksud dengan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) ?

  A :

SLIN adalah sistem manajemen rantai pasokan ikan dan hasil perikanan serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, transportasi sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas dan stabilisasi harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

     
5. Q :

Sejauh mana implementasi SLIN ?

  A :

Dalam implementasi SLIN, KKP telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

  1. Menetapkan regulasi tentang SLIN : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)
  2. Menetapkan Operator SLIN : BUMN Perikanan sebagai Operator Utama
  3. Pengadaan Sarana dan Prasarana  Logistik berupa Coolbox, Coldstorage, Ice Flake Machine, Warehouse Rumput Laut, Pabrik Es, Integrated Coldstorage
  4. Pemberian bantuan kendaraan berpendingin roda 4, 6 dan 10
  5. Melakukan pemantauan pasokan, stok dan harga ikan
     
6. Q :

Apa yang dimaksud dengan Coldstorage ? Siapa saja yang dapat mengelola Coldstorage ?

  A :

Coldstorage adalah gudang beku yang merupakan suatu kesatuan bangunan yang terdiri dari konstruksi sipil, konstruksi rangka baja, dan pekerjaan instalasi cool room untuk proses pembekuan ikan dan penyimpanan ikan beku dalam rangka menjaga mutu ikan (sumber Perdirjen PDSPKP nomor 32/PER-DJPDSPKP/2017 tentang Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Coldstorage tahun 2018).

     
7. Q :

Apa yang dimaksud dengan kendaraan berpendingin? Siapa yang bisa mendapatkan kendaraan berpendingin dan bagaimana prosedur mendapatkannya ?

  A :

Kendaraan berpendingin adalah kendaraan yang dilengkapi dengan wahana boks berpendingin yang berfungsi menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan selama dalam pengangkutan dan pendistribusian. Prosedur untuk mendapatkan kendaraan berpendingin diatur dalam Jukni Dirjen PDSPKP no 1/PER-DJPDSPKP/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Kendaraan Berpendingin tahun 2019.

Yang bisa mendapatkan kendaraan berpendingin adalah

  1. Koperasi;
  2. Lembaga pendidikan; dan
  3. Lembaga keagamaan.
     
8. Q :

Apa yang dimaksud dengan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan (RPHP)? Bagaimana prosedur untuk mendapatkannya ?

  A :

RPHP adalah keterangan tertulis yang diberikaan kepada importir perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.  Terkait mekanisme pengajuan RPHP dapat melihat PermenKP no 58/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. Atau menghubungi call center RPHP di 08224 0000 167 atau datang ke loket pelayanan RPHP di PTSP KKP Gedung Mina Bahari IV Lantai 1.

     
9. Q :

Bagaimana peran KKP dalam menjaga stabilitas pasokan, stok, dan harga ikan ?

  A :

KKP melakukan pemantauan pasokan, stok, dan harga ikan yang sinergis dengan instansi terkait, BUMN perikanan, pelaku usaha perikanan dan melakukan pemantauan langsung ke lapangan seperti sentra produksi ikan, coldstorage, suplier, dan pasar tradisional maupun ritel modern.

     
10. Q :

Berapa capaian nilai ekspor perikanan ?

  A :

Angka nilai ekspor merupakan agregasi 482 kode HS tahun 2017 produk perikanan Indonesia yang dipasarkan keluar negeri.

Capaian nilai ekspor perikanan Indonesia sampai dengan tahun 2018 sebagaimana tabel dibawah ini:

INDIKATOR KINERJA

TARGET

CAPAIAN

PERTUMBUHAN (%)

PERSENTASE TERHADAP TARGET (%)

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013-2017

2017-2018

2018

2019

Nilai Ekspor Hasil Perikanan

5

9,5

4,16

4,64

3,95

4,17

4,52

4,86

2,68

7,42

97,20

51,16

 

Komoditas Utama

2018

Volume (kg)

%

Nilai (USD)

%

Cumi-Sotong-Gurita

152.108.580,89

13,51

554.594.191,73

11,41

Rajungan-Kepiting

27.792.755,85

2,47

472.949.661,81

9,73

Rumput Laut

213.009.523,00

18,92

291.864.005,49

6,00

Tuna-Tongkol-Cakalang

168.485.783,56

14,96

714.036.138,42

14,69

Udang

197.419.550,87

17,53

1.742.088.502,53

35,84

Lainnya

367.155.349,96

32,61

1.085.737.315,67

22,33

Total

1.125.971.544,13

 

4.861.269.815,64

 

 

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna meningkatkan capaian nilai ekspor hasil perikanan antara lain :

  1. Partisipasi aktif dalam pameran di pusat-pusat pasar seafood dunia seperti :
  • Seafood Expo North America (SENA);
  • Seafood Expo Global (SEG) di Brussels;
  • The International Pet Industry’s Leading Exhibition (Interzoo) di Nuremberg, Jerman;
  • Japan International Seafood and Technology Expo (JISTE) 2018 di Tokyo, Jepang;
  • Indonesia Expo 2018 Jeddah International Exhibition & Convention Center di Jeddah, Arab Saudi;
  • Seafood Trade Exhibition (SEAFEX) di Dubai;
  • Trade Expo Indonesia (TEI) di BSD City, Tangerang.
  1. perundingan sebagai upaya untuk mengurangi hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif, Melakukan sehingga akses pasar produk perikanan ke negara tujuan akan meningkat. Beberapa perundingan yang dilaksanakan antara lain :
  • Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)
  • Indonesia-EU CEPA
  • RCEP merupakan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
  • Indonesia-EFTA CEPA
  1. Penanganan hambatan dagang ke EU dan Amerika Serikat. Kebijakan SIMP (seafood import monitoring program) menjadi salah satu isu yang sering dibahas dan dikoordinasikan lintas sektoral.
  2. Kerjasama antara KKP dengan Pemerintah Swiss berupa Hibah melalui Swiss Import Promotion Program (SIPPO) dan Sustainable Market Access through Responsible Trading of Fish (SMART Fish) untuk promosi produk perikanan Indonesia di luar negeri.
  3. Peningkatan mutu produk kelautan dan perikanan untuk komoditas ekspor yang bernilai ekonomis penting melalui sertifikasi kelayakan UPI (telah diterbitkan sebanyak 2872 SKP s.d Desember 2018).
     
 11. Q : Berapa capaian nilai konsumsi ikan ?
  A :

Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan necara permintaan ikan untuk konsumsi domestik.

Konsumsi ikan masyarakat Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan 7,68%/tahun. Capaian pada tahun 2018 meningkat 7,08% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017, yakni 47,34 kg/kapita/tahun.

Berdasarkan wilayah provinsi di Indonesia, angka konsumsi ikan tahun 2018 tertinggi terdapat di Provinsi Maluku sebesar 63,53 kg/kapita, diikuti oleh provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 63,14 kg/kapita, kemudian Provinsi Sulawesi Utara sebesar 62,63 kg/kapita. Adapun kebutuhan ikan tertinggi pada tahun 2018 terdapat di Provinsi Jawa Barat sebesar 1.768.158 ton ikan utuh segar. Provinsi Jawa Timur sebesar 1.598.937 ton ikan utuh segar dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 1.154.912 ton ikan utuh segar.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan nasional antara lain :

  1. Bazar produk perikanan;
  2. Pemberian Paket Gemarikan;
  3. Safari Ramadhan dan Pasar Ikan Ramadhan;
  4. Safari Gemarikan;
  5. Acara kampanye Gemarikan dengan tema “Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan dan Lautku Bersih”;
  6. Lomba Inovasi Menu Masakan Berbahan Baku;
  7. Rapat Koordinasi Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan);
  8. Peringatan Hari Ikan Nasional (HARKANNAS).

Telah dibentuk kemitraan dalam rangka mendukung pelaksanakan Gemarikan sebanyak 32 Mitra.

     
 12 Q :

Bagaimana preferensi konsumen masyarakat Indonesia terhadap produk perikanan ?

  A:

Sebagian besar masyarakat Indonesia lebih menyukai produk perikanan yang berasal dari hasil penangkapan laut daripada hasil budidaya. Berdasarkan jenis ikan, ikan yang paling disukai masyarakat adalah tongkol/tuna/cakalang (TTC) diikuti kembung.

     
 13. Q: Apa saja jenis layanan perizinan berusaha di bidang pengolahan ikan ?
  A:

Ada 2 (dua), yakni: a. SIUP Bidang Pengolahan Ikan; dan b. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP).

     
14. Q:

Apa dasar hukum penerbitan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP ?

  A:

Penerbitan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP didasarkan pada Permen KP 67/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan dan PP 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

     
15 Q: Jenis usaha apa saja yang harus mendapatkan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP ?
  A:

Terdapat 11 (sebelas) jenis usaha pengolahan ikan yang dapat diajukan untuk mendapatkan SIUP Bidang Pengolahan Ikan, yakni: a. penggaraman/pengeringan Ikan; b. pemindangan Ikan; c. pengasapan/pemanggangan Ikan; d. peragian/fermentasi Ikan; e. pembuatan minyak Ikan; f. pengalengan Ikan; g. pengolahan rumput laut; h. pembekuan Ikan; i. pendinginan/pengesan Ikan; j. pengolahan berbasis lumatan daging Ikan/jelly Ikan atau surimi (skala mikro dan kecil); dan/atau k. pengolahan kerupuk Ikan, keripik, peyek Ikan, dan sejenisnya.

Khusus pengalengan Ikan dan pengolahan berbasis lumatan daging Ikan/jelly Ikan atau surimi skala menengah dan besar izinnya berupa IUI.

     
16. Q: Bagaimana pembagian wewenang penerbitan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP ?
  A:

SIUP (oleh Menteri KP) – UPI skala menengah dan besar yang menggunakan modal asing (PMA) SIUP (oleh Gubernur) – UPI skala menengah dan besar yang menggunakan modal dalam negeri (PMDN). TDU-PHP (oleh Bupati/Walikota) – UPI skala mikro dan kecil.

     
17. Q: Apa saja persyaratan pengajuan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP ?
  A:

Persyaratan: a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); b. KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha KP); c. Menyampaikan komitmen pemenuhan persyaratan, yakni: 1. rencana usaha; 2. Izin lokasi; 3. Izin lingkungan (dikecualikan untuk KEK, kawasan industri, atau perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; serta bagi UMK tidak wajib memiliki AMDAL atau tidak wajib UKL-UPL); dan 4. IMB (dikecualikan untuk KEK, kawasan industri, kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas; serta proyek pemerintah atau proyek strategis nasional (PSN)).  Pelaku usaha harus menyampaikan komitmen dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak SIUP/TDU-PHP Bidang Pengolahan Ikan diterbitkan agar SIUP/TDU-PHP Bidang Pengolahan Ikan dapat berlaku efentif.

     
18. Q: Bagaimana dengan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP yang telah terbit sebelum adanya Permen KP 67/2018 ?
  A:

SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Permen KP 67/2018 ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan didaftarkan ke dalam sistem OSS paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Permen KP ini diundangkan (31 Desember 2018).

     
19. Q: Apa itu Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ?
  A:

SKP adalah sertifikat yang harus dimiliki pengolah hasil perikanan sebagai pemenuhan persyaratan dasar mutu sebagaimana tercantum didalam PP 57 tahun 2015. SKP memberikan jaminan mutu dan keamanan pada produk perikanan yang diproduksi, diperdagangkan, diekspor, diimpor, dan diedarkan wilayah RI. Disamping itu, memenuhi standar produk hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh SNI. KKP telah menerbitkan SKP Tahun 2015 sebanyak 1.084 SKP, 2016 sebanyak 1.933 SKP, 2017 sebanyak 2.107 SKP, dan 2018 sebanyak 2.872 SKP.

     
20. Q: Bagaimana pelayanan SKP dengan adanya sistem Online Single  Submission (OSS) ?
  A:

Pelayanan SKP terintegrasi dengan OSS melalui notifikasi ke sistem OSS untuk setiap SKP yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, KKP.

     
21. Q:

Apa manfaat SNI produk perikanan bagi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan ?

  A:

Sebagai acuan dalam melakukan proses produksi sehingga produk memenuhi standar, berdaya saing dan memiliki nasional branding, serta dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena memberikan rasa aman terhadap konsumen. KKP telah memiliki 203 SNI produk perikanan dan kelautan.

     
22. Q:  Kenapa terdapat SNI produk perikanan yang penerapannya diwajibkan ?
  A: Penerapan SNI diwajibkan dalam rangka menjamin keamanan produk perikanan dan melindungi kesehatan konsumen dalam negeri, melindungi pasar dalam negeri dari produk-produk impor yang tidak memenuhi standar. Tentunya, penetapan SNI wajib telah dilakukan kajian analisis dan resiko termasuk terhadap pelaku usaha UMKM. KKP saat ini telah menetapkan SNI wajib untuk produk tuna kaleng, sarden kaleng dan Makerel kaleng melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
     
23. Q: Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor KP ?
  A: Kredit pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha KP yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. 
     
24. Q: Apakah KUR dapat digunakan sebagai modal kerja?
  A: KUR dapat digunakan sebagai modal kerja dan/atau modal investasi.
     
25. Q: Berapa suku bunga KUR sektor KP?
  A: Suku bunga KUR sektor KP sebesar 7% efektif per tahun, sama dengan suku bunga KUR sektor lainnya.
     
 26.  Q:  Siapa saja yang dapat mengakses KUR sektor KP?
   A: Seluruh pelaku usaha yang sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB) serta memenuhi komitmen termasuk dalam usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dapat mengakses KUR sektor KP.
     
27. Q:

Bidang usaha apa saja yang dapat dibiayai melalui KUR sektor KP?

  A: Berdasarkan Permen KP 73/2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan KUR Sektor KP, terdapat 7 (tujuh) bidang usaha KP yang dapat dibiayai KUR sektor KP, yakni: a) penangkapan ikan; b. pembudidayaan ikan; c. pengolahan ikan; d. pemasaran produk KP; e. pergaraman rakyat; f. wisata bahari; dan g. pendukung kegiatan KP.
     
28. Q:

Apa saja jenis KUR sektor KP?

  A: KUR Mikro (≤ Rp 25 juta, dengan jangka waktu maksimal 3 tahun untuk kredit modal kerja dan maksimal 5 tahun untuk kredit investasi) dan KUR Ritel (≥ Rp 25 juta sd Rp 500 juta, dengan jangka waktu maksimal 4 tahun untuk kredit modal kerja dan maksimal 5 tahun untuk kredit investasi).
     
29. Q:

Apa persyaratan pengajuan KUR sektor KP?

  A: Persyaratan Umum: a. Terdaftar di Dinas  KP setempat; b. Mengisi formulir calon debitur; c. Menyampaikan rencana kegiatan usaha; dan d. Dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lain, seperti KPR, KKB, dan kartu kredit.
     
30 Q:

Siapa saja lembaga penyalur KUR?

  A: Bank Umum, Bank Daerah, dan Lembaga Pembiayaan yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
     
31. Q:

Berapa penyaluran KUR sektor KP?

  A: 2016: Rp 1,14 Triliun dengan 56.063 debitur; 2017: Rp 2,61 Triliun dengan 116.651 debitur; 2018: Rp 2,73 Triliun dengan 113.051 debitur; 2019: Rp 1,49 Triliun dengan 58.428 debitur (sd TW II 2019).
     
32 Q:

Bidang usaha apa yang banyak mengakses KUR sektor KP?

  A: Periode TW II 2019: Perdagangan (45,4%), Budidaya (24,6%), Penangkapan (18,3%), Jasa perikanan (9,3%), Pengolahan (2,3%), dan Pergaraman (0,1%). 
     
33. Q:

Provinsi mana saja yang banyak mengakses KUR sektor KP?

  A:

Periode TW II 2019: Jawa Timur (14%), Jawa Tengah (14%), Sulawesi Selatan (10%), Jawa Barat (9%), dan Lainnya (53%).

     
34. Q: Bagaimana kebijakan investasi di sektor KP?
  A:
     
35. Q:

Apa saja insentif investasi yang ditawarkan?

  A:

     
 36.  Q:  

Berapa realisasi investasi sektor KP?

   A:  
     
 37  Q:  

Bagaimana profil realisasi investasi di sektor KP?

   A:  
     
38. Q:

Bagaimana sebaran realisasi investasi di sektor KP?

  A:  
     
39. Q:

Apa yang dilakukan KKP dalam upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil tangkapan dan budidaya di Indonesia?

  A:

Peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil tangkapan nelayan dan budidaya dilakukan dengan menerapkan sistem rantai dingin dan mengolah hasil perikanan menjadi produk yang bernilai tambah tinggi.

Untuk hal tersebut KKP telah membangun fasilitas system rantai dingin berupa 10 Gudang Beku Terintegrasi (Integrated Cold Storage/ICS) berkapasitas 100ton yang dilengkapi dengan alat, pembeku, gudang pendingin dan mesin pembuat es curah.

ICS ini digunakan untuk menampung dan mengolah hasil tangkapan nelayan atau pembudidaya menjadi produk bernilai tambah.

Adapun 10 lokasi ICS tersebut terletak di Halmahera Timur, Gorontalo, Flores Timur, Sumenep, Jember, Sendang Biru Malang, Aceh Selatan, Sibolga, Simeuleu dan Kampar. ICS ini akan dikelola oleh BUMN perikanan Perinus dan Perindo. 

     
40 Q:

Bantuan apa yang sudah KKP berikan dalam penerapan sistem rantai dingin di kelompok nelayan dan poklahsar serta bagaimana prosedurnya untuk mendapatkan bantuan tersebut ?

  A:

Dalam upaya menerapkan sistem rantai dingin kelompok poklahsar dan nelayan, KKP telah memberikan bantuan Chest Freezer kapasitas 300 liter yang dapat digunakan untuk; menyimpan bahan baku, menyimpan produk akhir serta membuat es untuk mendinginkan ikan.

 

Admin KKP   01 Juli 2019   Dilihat : 1850



Artikel Terkait: