Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kilas Berita  
FAQ Pembangunan Perikanan Tangkap (Bagian III)
 61. Q :

Apa usulan dan sikap Ditjen Perikanan Tangkap terhadap Rancangan PP tersebut ?

  A :

Tata kelola perekrutan dan penempatan awak kapal Indonesia yang bekerja pada kapal ikan asing di luar negeri, selama ini ditangani oleh banyak instansi pemerintah, lintas kementerian dan lintas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Saat ini, sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Penempatan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan (tindak lanjut dari UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).

     
62. Q : Apa saja ringkasan dari perubahan, inovasi, dan transformasi perikanan tangkap yang telah dilakukan/terjadi setelah 2014 ?
  A :

Ditjen Perikanan Tangkap mengusulkan one channel system, yaitu terintegrasinya sistem perizinan kepada agen awak kapal (perekrutan dan penempatan) di Kementerian Ketenagakerjaan dan operatornya adalah BNP2TKI. Adapun rekomendasi persyaratan teknis sebelum penerbitan izin keagenan tersebut adalah dari KKP (untuk agen awak kapal perikanan) dan Kemenhub (untuk awak kapal niaga).

     
63. Q : Apakah yang dimaksud dengan BBM tertentu (BBM bersubsidi) ?
  A :

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13/2015 tentang Petunjuk Pelaksananaan Penerbitan Surat rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Usaha Perikanan Tangkap menyebutkan bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

     
64. Q :

Siapa saja yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi ?

  A :

Minyak Solar (gas oil) dalam hal ini BBM bersubsidi diberikan kepada konsumen pengguna yaitu nelayan yang menggunakan kapal perikanan Indonesia dengan ukuran kapal 30 (tiga puluh) GT ke bawah yang terdaftar di SKPD provinsi/kabupaten/kota.

     
65. Q :

Bagaimana mekanisme pengajuan BBM bersubsidi ?

  A :

Pemberian Minyak Solar (gas oil) dalam hal ini BBM bersubsidi dilakukan setelah nelayan/pemilik kapal mendapatkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota apabila di lokasi tersebut tidak terdapat pelabuhan perikanan atau belum memiliki organisasi pengelola pelabuhan perikanan. 

 

Apabila terdapat kondisi Kepala Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota tidak berada ditempat, maka penerbitan Surat Rekomendasi dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

     
66. Q :

Terkait dengan program konversi BBM ke LPG untuk kapal nelayan skala kecil bagaimana pennjelasannya ?

  A :

Konversi BBM ke BBG (dalam hal ini LPG/Liquefied Petroleum Gas) merupakan salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah untuk pemberdayaan nelayan skala kecil. Seperti diketahui, kontribusi biaya BBM mencapai kira-kira 70% dari total biaya perbekalan melaut. Oleh karena itu, jika dikembangkan teknologi yang lebih murah untuk kebutuhan penggerak mesin kapal perikanan tentu saja akan sangat bermanfaat bagi nelayan dalam mengoptimalkan pendapatannya yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan.

 

Di samping itu,  disadari bahwa BBM merupakan energi fosil yang keberadaannya tidak tak terbatas (unrenewable). Oleh karena itu, penggunaan energi baru dan terbarukan yang lebih ramah lingkungan merupakan tuntutan di semua sektor, termasuk perikanan.

 

Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang telah melakukan proses perekayasaan konversi BBM ke BBG bagi kapal perikanan sejak tahun 2010. Perekayasaan konversi BBM ke BBG (LPG) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: perekayasaan LPG conversion kits, pengujian di lapangan (uji laut), pilot project di daerah (antara lain Pasuruan, Tegal, Brebes, Cirebon, Kota Serang, Pandeglang, Kota Semarang, Lombok Timur, Tulung Agung, Bireun, Probolinggo, Kubu Raya, Anyer, Pinrang, Batang, dan Kota Tarakan), serta sosialisasi kepada nelayan.

     
67. Q :

Bagaimana perbandingan kapal perikanan yang menggunakan BBM dan LPG ?

  A :

Hasil dari perekayasaan tersebut menunjukkan hasil yang sangat baik. Alih bahan bakar dari BBG ke LPG pada kapal penangkapan ikan menghasilkan penghematan (efisiensi) biaya bahan bakar sampai dengan 62% untuk motor bensin 6,5 HP dan sekitar 25% untuk motor diesel 16 HP.

     
68. Q :

Bagaimana perkembangan berikutnya terkait program konversi BBM dan LPG bagi kapal nelayan skala kecil ?

  A :

Kendala pengembangan konversi BBM ke LPG  saat itu adalah target konsumen pengguna LPG dalam kemasan tabung 3kg adalah rumah tangga dan usaha mikro, belum ada spesifik alokasi untuk nelayan dalam rangka operasi penangkapan ikan. Untuk menindaklanjuti kendala dimaksud, pada tahun 2015 terbit Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil.

 

Untuk lebih menyesuaikan tugas dan fungsi kementerian dengan teknis pengadaan LPG, selanjutnya bantuan LPG untuk nelayan dilaksanakan pengadaannya melalui Kementerian Energi dan Sumber Mineral (ESDM). Realisasi sampai saat ini, Kementerian ESDM telah menyalurkan bantuan konversi BBM ke LPG sebanyak 5.473 paket tahun 2016, 17.081 paket tahun 2017, 25.000 paket tahun 2018, dan rencananya 13.305 paket tahun 2019 ini.

 

Untuk makin memperkuat pemberdayaan nelayan melalui program konversi BBM ke LPG bagi kapal penangkap ikan, pada tanggal 12 Juni 2019 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran.

     
69. Q :

Seperti apa paket bantuan konversi BBM dan LPG dan diapa target sasarannya ?

  A :

Sesuai Perpres tersebut, dijelaskan bahwa pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran diawali dengan pemberian paket perdana secara gratis oleh pemerintah pusat berupa: mesin kapal, konverter kit kapal penangkap ikan dan pemasangannya yang terdiri atas pipa penyaluran, regulator-pencampur (mixer), serta peralatan lainnya, tabung LPG 3 kg beserta isinya, serta peralatan pendukung. Pemberian secara gratis sebagaimana hanya diberikan 1 (satu) kali untuk setiap nelayan sasaran.

 

Pendistribusian paket bantuan dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) memiliki kartu identitas nelayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, (2) menggunakan alat penangkapan ikan ramah lingkungan, (3) memiliki kapal penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak berbahan bakar minyak, dan (4) belum pernah menerima bantuan yang sejenis dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

     
70. Q :

Bagaimana sinergi KKP dan Kementerian ESDM untuk pelaksanaan program bantuan konversi BBM dan LPG ?

  A :

Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan konversi BBM ke LPG, KKP bersama Kementerian ESDM terus melaksanakan rapat dan koordinasi. Peran KKP antara lain: mengusulkan kriteria teknis kapal/mesin calon penerima, memberikan masukan tentang ketentuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan (alat penangkapan ikan yang tidak dilarang), mengusulkan kriteria nelayan calon penerima, serta basis data nelayan.

 

KKP tentunya sangat menyambut baik proses konversi BBM ke LPG bagi nelayan ini termasuk bantuan di dalamnya yang dikoordinasikan oleh Kementerian ESDM pada beberapa tahun terakhir ini. Hal ini menunjukkan kerja sama dan sinergi yang baik di antara kementerian terkait untuk pengembangan ekonomi kemaritiman. Terbukti konversi BBG telah berhasil menurunkan biaya operasional penangkapan ikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai program pemberdayaan lainnya bagi nelayan seperti bantuan premi asuransi, bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan, dan lain-lain yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

     
 71. Q : Sekarang terkait pelabuhan perikanan, berapa jumlahnya saat ini ?
  A :

Terdapat 538 pelabuhan perikanan yg teridentifikasi di Indonesia dan telah ditetapkan dalam rencana induk pelabuhan perikanan melalui kepmen 6 tahun 2018.

 

Selanjutnya pelabuhan pelabuhan tersebut  teidentifikasi terbagi dalam 4 kelas pelabuhan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dan Pamgkalan Pendaratan Ikan (PPI). Dari 538 PP tersebut telah teridentifikasi klasifikasinya PPS, PPN, PPP, dan PPI sebanyak 100 PP yang telah ditetapkan klasifikasinya melalui penetapan kelas.

     
 72 Q :

Bagaimana dengan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan ?

  A:

Untuk saat ini dengan jumlah syahbandar sebanyak 138 sedangkan jumlah Pelabuhan Perikanan sebanyak 538 tentu belum mencukupi, kedepan KKP akan menambah jumlah sebanyak 100 syahbandar pada tahun 2020 melalui pelatihan dan selanjutnya akan terus ditambah sesuai dgn jumlah pelabuhan dan kapasitas pelayanannya.

     
 73. Q: Apa yang telah dilakukan KKP dalam meningkatkan peran pelabuhan perikanan untuk menjaga mutu ikan ?
  A:

Dalam menjaga mutu ikan saat ini KKP telah merehabilitasi 31 TPI Higienis di beberapa Pelabuhan Perikanan. Serta memberikan pemahaman melalui pelatihan Cara penanganan ikan yang baik (CPIB).

     
74. Q:

Upaya apa yang dilakukan KKP dalam mengatasi kepadatan di salah satu Pelabuhan Perikanan ?

  A:

KKP telah membuat tata kelola Pelabuhan Perikanan dengan merealokasi beberapa kapal perikanan ke Pelabuhan untuk mengurai kepadatan di beberapa lokasi Pelabuhan Perikanan.

 

Mendukung pilar keberlanjutan lainnya DJPT terus berupaya meningkatkan peran Lembaga Pengelola WPP, melakukan penyempurnaan pendataan dan pemantauan melalui e-logbook penangkapan ikan, pelaksanaan observer di atas kapal perikanan, dan lain-lain.

     
75 Q: Bagaimana upaya KKP dalam meningkatkan fasilitas di Pelabuhan Perikanan ?
  A:

KKP melalui APBN TA.2020 telah mengalokasikan anggaran untuk merehabilitasi serta meningkatkan fasilitas di beberapa pelabuhan perikanan.

     
76. Q: Bagaimana KKP menjawab tantangan terhadap ekspor produk perikanan, khususnya pada sektor perikanan tangkap?
  A:

Sektor perikanan tangkap adalah sektor hulu yang sangat berperan dalam penyediaan ikan hasil tangkapan yang bermutu baik, sebagai bahan baku bagi unit pengolahan ikan. Dalam perannya, sektor perikanan tangkap harus memastikan ikan yang ditangkap harus telah memenuhi ketentuan:

 

  1. Tidak berasal dari upaya penangkapan yang melanggar ketentuan IUU fishing dengan dibuktikan melalui catch certification /sertifikat ikan hasil tangkapan dan mampu ditelusuri.
  2. Ikan yang ditangkap dan didaratkan di pelabuhan perikanan telah memenuhi ketentuan penanganan ikan yang baik yg dibuktikan dengan adanya sertifikat cara penanganan ikan yang baik (S CPIB)
  3. Disediakan infrastruktur TPI higienis di pelabuhan perikanan agar ikan yg didaratkan ditangani dengan baik melalui cara2 yg bersih dan higienis.
  4. Memfasilitasi dukungan pabrik es, ice flake, air bersih dan cold storage di pelabuhan perikanan, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh swasta dalam negeri.
     
77. Q: Bagaimana peran pelabuhan perikanan bagi peningkatan kesejahteraan nelayan khususnya nelayan kecil?
  A:

Dari sisi produksi ikan, pelabuhan perikanan merupakan tempat pendaratan dan penjualan ikan hasil tangkapan nelayan. Sebagian besar melalui mekanisme lelang sehingga nelayan mendapatkan harga yang lebih baik.

 

Pelabuhan juga sebagai tempat pembinaan mutu ikan sehingga ikan yang didaratkan lebih berkualitas dan bernilai lebih tinggi.

 

Selain itu, pelabuhan perikanan merupakan tempat penyuluhan dan penyebaran informasi terkait penangkapan ikan seperti kondisi cuaca, daerah tangkapan, harga ikan dll yang sangat diperlukan bagi nelayan. Program-program kelautan dan perikanan termasuk perlindungan bagi nelayan juga diimplementasikan di pelabuhan seperti PKL dan asuransi nelayan.

     
78. Q: Bagaimana peran pelabuhan perikanan dalam pencegahan IUU fishing, khusunya oleh kapal asing?
  A:

Sebagai tindaklanjut ratifikasi PSM Agreement oleh Pemerintah RI melalui Perpres No. 43 Tahun 2016 , KKP melalui Dit. Pelabuhan Perikanan sebagai national focal point telah menyiapkan kelembagaan, prosedur dan mekanisme untuk pencegahan kapal asing yang terindikasi atau memiliki keterkaitan dengan aktivitas IUU fishing yang akan masuk ke wilayah pelabuhan atau ingin mendapatkan pelayanan kepelabuhanan. Indonesia dengan tegas akan menolak kedatangan maupun memberikan pelayanan pelabuhan bagi kapal-kapal dimaksud.

 

Beberapa pelabuhan perikanan yang telah didaftarkan untuk tempat masuk dan pemeriksaan kapal asing melalui PSM yaitu PPS Nizam Zachman Jakarta, PPS Bungus Padang, dan PPS Bitung Sulut. Indonesia secara aktif terlibat dan memberikan masukan penting pada pertemuan-pertemuan dan pelatihan utk implementasi PSM di Norway, London, Korea Selatan dan terakhir 2019 di Chile dengan dukungan FAO dan USAID. Pada 2020 akan dilakukan pertemuan di UE dan diharapkan wakil Indonesia sebagai vice chairman sehubungan dengan tahun 2022 nanti Indonesia dipercaya sebagai host untuk pertemuan internasional PSM ini.
     
79. Q: Bagaimana upaya pelabuhan perikanan dalam memberikanan pelayanan bagi nelayan dan pelaku usaha di pelabuhan ?
  A:

Pengguna jasa di pelabuhan sangat banyak mulai dari nelayan sampai dgn industri terkait.  Di samping itu instansi pemberi layanan di pelabuhan perikanan juga beragam.

 

Pelabuhan perikanan sangat berkomitmen memberikan yang terbaik melalui peningkatan efisiensi dan mutu layanan antara lain:

  1. Fasilitasi dan penyederhanaan rantai proses layanan melalui layanan terintegrasi satu atap.
  2. Komitmen mutu layanan yg lebih pasti, jelas dan terukur serta perbaikan terus menerus melalui standarisasi ISO 9001. Sejak tahun 2015 sd saat ini seluruh UPT pelabuhan perikanan KKP telah terakreditasi ISO 9001.
     
80. Q: Bagaimana perencanaan Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020 ?
  A:

Sementara ini, pagu indikatif Ditjen Perikanan Tangkap TA. 2020 ditetapkan sebesar Rp 726,267 milyar. Terkait dengan fokus kegiatan, tema RKP 2020 sudah sangat selaras dengan upaya kita yang sudah kita rintis bersama selama ini yaitu perbaikan tata kelola perikanan tangkap. Perbaikan tata kelola ini membutuhkan sumber daya yang baik dengan jumlah yang cukup, yang akan turut andil menghadirkan pertumbuhan yang berkualitas, sesuai tema RKP.

 

Dari sisi pengelolaan sumber daya ikan, perbaikan tata kelola antara lain kita lakukan melalui:

 

  1. Peningkatan peran lembaga pengelolaan WPP di 11 WPP dalam tata kelola perikanan tangkap di tanah air.
  2. Peningkatan pelaksanaan log book penangkapan ikan baik untuk kapal izin pusat maupun kapal izin daerah, dengan target sebanyak 20.000 unit.
  3. Penempatan observer di atas kapal perikanan selama 20.000 hari layar.
  4. Pengelolaan laut ZEEI termasuk peningkatan peran kita di RFMO. Tahun 2020 juga kita rencananya akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Bali Tuna Conference (BTC) ke-4 dan International Coastal Business Forum (ICTBF) ke-7, serta penyelenggaraan Annual Session of Indian Ocean Tuna Commission ke-24 dan IOTC Compliance Committee Meeting.
  5. Operasionalisasi TPI perairan darat yang sudah dibangun di 8 lokasi serta optimalisasi peran perikanan tangkap di perairan darat dengan target di 25 lokasi.

 

Dari sisi pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, perbaikan tata kelola antara lain kita lakukan melalui:

 

  1. Peningkatan kepatuhan proses persetujuan pengadaan kapal perikanan oleh pelaku usaha kepada Ditjen Perikanan Tangkap. Sosialisasi akan diintensifkan, dengan target untuk persetujuan kapal sebanyak 100 unit. Di pemerintah provinsi tentunya hal ini juga harus dilakukan, karena persetujuan pengadaan kapal di bawah 30 GT menjadi kewenangan provinsi.
  2. Pemantauan operasionalisasi/pemanfaatan kapal perikanan bantuan tahun-tahun sebelumnya.
  3. Sertifikasi, perlindungan, dan penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) bagi awak kapal perikanan dengan target 12.600 orang. Perjanjian kerja laut ini menjadi semakin penting seiring dengan pelaksanaan HAM Perikanan.
  4. Peningkatan peran BBPI Semarang untuk kerekayasaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.

 

Di samping terkait tata kelola, terkait kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, di tahun 2020 juga masing dimandatkan kegiatan fisik yaitu bantuan kapal perikanan 5 GT sebanyak 30 unit serta bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan 500 paket.

 

Terkait pengelolaan pelabuhan perikanan, perbaikan tata kelola antara lain kita lakukan melalui:

 

  1. Peningkatan peran syahbandar di pelabuhan perikanan, termasuk penambahan syahbandar sebanyak 100 orang.
  2. Peningkatan operasional TPI higienis yang sudah dibangun di 31 lokasi.
  3. Perluasan pelaksanaan PIPP (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan)
  4. Peningkatan peran pelabuhan perikanan sebagai tempat sosialisasi dan fasilitasi layanan permodalan nelayan
  5. Peningkatan pelayanan pelabuhan perikanan lainnya seperti pendataan, SHTI, CPIB, pelaksanaan ISO 14001, WKOPP, bersih laut dan bebas sampah, dll.

 

Dengan perbaikan tata kelola itu, kita harapkan pelabuhan perikanan kita semakin ramai, semakin bersih, dan semakin tertib. Kita jadikan pelabuhan perikanan betul-betul sebagai sentra bisnis berbasis kelautan dan perikanan.

 

Di samping perbaikan tata kelola, di tahun 2020 juga rencananya kita akan melakukan rehabilitasi pelabuhan perikanan UPT pusat dan perintis yang sudah waktunya diperbaiki di 25 lokasi.

 

Terkait pengelolaan perizinan, perbaikan tata kelola antara lain kita lakukan melalui:

 

  1. Lanjutan proses reviu perizinan bagi kapal-kapal izin pusat.
  2. Meningkatkan pelaksanaan integrasi perizinan pusat dan daerah (SIMKADA) di 34 provinsi.
  3. Peningkatan kapasitas kelembagaan KUB bagi 2.250 kelompok.
  4. Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan sebanyak 15.000 bidang.
  5. Fasilitasi penyaluran permodalan kepada 2.000 nelayan.

 

Di samping itu, terdapat pula kegiatan yang sifatnya fisik atau bantuan, antara lain:

  1. Diversifikasi usaha bagi wanita dan keluarga nelayan di 1.900 RTP.
  2. Peningkatan cakupan dan realisasi asuransi nelayan mandiri sebanyak 20.000 nelayan.
  3. Pelaksanaan bantuan premi asuransi bagi 150.000 nelayan.
  4. Kampung nelayan percontohan yang dibangun oleh CSR BUMN/swasta di 40 lokasi.
     

Admin KKP   01 Juli 2019   Dilihat : 2740



Artikel Terkait: