Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kilas Berita  
FAQ Pembangunan Perikanan Tangkap (Bagian II)
 30. Q :

Bagaimana perkembangan program pemberdayaan nelayan melalui Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan

  A :

Kegiatan Fasilitasi SeHAT Nelayan merupakan kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Pertanian. Kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen Kementerian ATR/BPN bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan ruang hidup bagi rakyat, yang merupakan implementasi dari Nawacita atau Sembilan Agenda Prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2014 – 2019 guna peningkatan akses modal, produksi dan pasar.

 

Sampai dengan tahun 2018 telah mencapai total 138.772 sertipikat yang telah diserahkan kepada nelayan dari total target sebanyak 156.500 bidang tanah atau 88.64%. Berdasarkan data hasil inventarisasi yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia baru teridentifikasi sebanyak 3.523 sertipikat yang telah diagunkan guna mendapatkan tambahan modal dari Perbankan dengan total nilai kredit sebanyak Rp. 41.458.884.000,-. Keterbatasan informasi dari perbankan dan kesulitan dalam mengakses data sertipikat nelayan yang telah dimanfaatkan menjadi penyebab minimnya data nelayan yang telah memanfaatkan sertipikat untuk peningkatan permodalan.

 

Dana yang diperoleh dari hasil mengagunkan sertipikat banyak digunakan sebagai modal kerja dan investasi seperti membeli tambahan armada kapal penangkap ikan, atau bahkan dimanfaatkan untuk penambahan usaha ekonomi produktif lain yang dijalankan oleh istri nelayan seperti olahan ikan (ikan asin, nugget, bakso, pindang, dll), pengupas rajungan, pengolah kerang hijau, kerajinan kerang, dan usaha lainnya.

 

Kegiatan Fasilitasi SeHAT Nelayan yang dibarengi dengan pendampingan pemanfaatan tahapan Pasca penerimaan sertipikat akan sangat bermanfaat dan berguna untuk keberlanjutan usaha nelayan dan peningkatan mata pencaharian alternative keluarga nelayan serta dapat memutus mata rantai rentenir.

     
31. Q : Seberapa efektifkah SeHAT Nelayan dalam mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan nelayan
  A :

Salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan adalah melalui penataan/legalisasi aset dan penggunaan/pemanfaatan aset. Program SeHAT Nelayan merupakan salah satu Nawa Cita/ Agenda Prioritas Presiden RI yang didukung oleh 5 Kementerian melalui MoU dan PKS tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudi daya Ikan.

 

Kegiatan fasilitasi sertipikasi hak atas tanah nelayan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah nelayan, mengubah predikat modal pasif menjadi modal aktif yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan (bank maupun non-bank) serta pemberdayaan nelayan untuk keberlangsungan usaha.

Program SeHAT Nelayan sangat efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Program SeHAT Nelayan didukung oleh lintas kementerian yang ikut andil dalam upaya pembinaan dan pendampingan kepada nelayan. Dengan memiliki Sertipikat tanah, nelayan memiliki bukti pengakuan atas tanah yang mereka miliki dan mempunyai peluang lebih besar dalam mengakses pemberdayaan (modal usaha, produksi dan pasar) untuk peningkatan usaha dan pengembangan ekonomi produktif lainnya.

     
32. Q : Harapan KKP kedepan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pemanfaatan aset tanah demi kemajuan perikanan tangkap?
  A :

Kegiatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan semaksimal mungkin untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Dengan komitmen dari semua stakeholder dalam melaksanakan kegiatan dimaksud dengan tujuan mulia peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan diharapkan kegiatan Fasilitasi SeHAT Nelayan dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat secara optimal untuk masyarakat nelayan.

 

Kami berharap semua pihak saling bersinergi baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang tepat sasaran, kemudahan akses untuk pengembangan usaha bagi nelayan serta dengan para stakeholder untuk bersama – sama membangun perikanan tangkap demi cita-cita mensejahterakan masyarakat nelayan.

Semoga kedepan ada kegiatan-kegiatan inovasi baru guna peningkatan kehidupan masyarakat nelayan menuju kesejahteraan dan dapat merubah pandangan banyak orang bahwa nelayan identik dengan kumuh, miskin, tidak tertata, dan tidak sejahtera.

     
33. Q :

Bagaimana dengan program bantuan kapal KKP sejauh ini realisasi dan dampak ekonomi kepada nelayan?

  A :

Program bantuan kapal perianan bertujuan untuk memberikan stimulus bagi nelayan dan mempermudah akses nelayan untuk memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Alasan lainnya, bantuan kapal perikanan dimaksudkan untuk menggantikan kapal-kapal eks asing yang dulu beropersi di perairan Indonesia dan kini sudah tidak ada lagi.

 

Realisasi program bantuan kapal tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 2.215 unit kapal dengan berbagai tipe dan ukuran yang didistribusikan kepada Koperasi nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dampak dari program tersebut yaitu adanya peningkatan pendapatan sampai dengan 100-200% karena jangkaun melaut yang lebih luas dan hasil tangkapan lebih banyak. Dampak lain juga dirasakan disektor industri galangan kapal ikan kecil menengah mulai tumbuh serta penyerapan tenaga kerja dibidang perkapalan meningkat.

 

KKP terus melakukan upaya pendampingan atas penerima kapal-kapal bantuan tersebut antara lain melalui pemberian permodalan, pelatihan perawatan kapal dan mesin, fasilitasi dokumen kapal dan perizinan kapal. Bantuan kapal tahun 2019 saat ini dalam proses tender (pengadaan) dan diharapkan bulan November dapat didistribusikan.

     
34. Q :

Ditengarai terdapat kapal-kapal yang di pelabuhan perikanan namun belum memiliki izin/persetujuan. Bagaimana mekanisme dan tata cara persetujuan bagi kapal-kapal ikan tersebut?

  A :

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 31/2014 dan PP 51/2002 rentang Perkapalan sangat jelas dan tegas diatur bahwa pemilik kapal untuk membangun, membeli dan memodifikasi kapal terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pengadaan/rekomendasi teknis dari menteri yang menangani yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan.

 

Syarat diterbitkannya Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (P2KP) yaitu pemilik kapal harus terlebih dahulu memiliki SIUP. Tujuan dari pengaturan tersebut yaitu pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan, penataan dan pengendalian terhadap pengadaan kapal baru dan/atau bekas perlu dikendalikan agar sesuai dengan daya dukung sumber daya ikan.

 

Sanksi apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

 

Mekanisme dan tata cara yaitu melalui permohonan PTSP dengan melampirkan persyaratan dan data dukung dengan lengkap dan benar, permohonan tersebut diselesaikan dalam waktu maksimal 5 hari kerja.

     
35. Q :

Nelayan dan pelaku usaha kesulitan dalam pengurusan buku pelaut, pas kecil serta dokumen kapal lainnya di beberapa daerah. Apa solusi dari KKP atas permasalahan tersebut?

  A :

Dalam rangka membantu nelayan dalam memperoleh Buku Pelaut dan pas kecil serta dokumen kapal, KKP telah bekerja sama dengan Kemenhub melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Pelayanan Status Hukum Kapal Penangkap Ikan dan Kepelautan yang ditandatangani pada bulan Maret 2019 lalu. Salah satu isi perjanjian kerjasama tersebut yaitu pelayanan penerbitan dokumen kapal, dokumen kepelautan serta sinkronisasi data kapal perikanan.

 

Mekanisme kerja implementasi dari PKS tersebut yaitu tim terpadu secara bersama-sama turun ke sentra-sentra nelayan untuk melakukan pendaftaran dan pelatihan kepeluatan. Untuk memudahkan hal tersebut dibutuhkan dukungan semua pihak termasuk pemda mengenai data kapal dan nelayan yang akan diajukan didaftarkan dan disertifikasi. Sampai saat ini Tim telah melakukan pengukuran dan pendaftaran kapal sebanyak 55.000 unit dan kegiatan ini akan terus dilakukan sampai dengan akhir tahun 2020.

     
36. Q :

Keluhan nelayan dan pelaku usaha dengan adanya kebijakan dari Kemenhub tentang penerapan AIS membutuhkan biaya mahal dan nelayan sudah diwajibkan memasang VMS. Bagaimana penjelasan KKP tentang hal ini?

  A :

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal yang berlayar di Wilayah Perairan Indonesia, mewajibkan kapal perikanan dengan ukuran di atas 60 GT wajib memasang Auotmatic Identification System (AIS). Peraturan tersebut efektif akan diberlakukan mulai Agustus 2019 (6 bulan semenjak diundangkan).

 

Tujuan dari pengaturan tersebut yaitu untuk pengawasan dan keselamatan pelayaran kapal yang berlayar di Indonesia yang diatur dalam mandat International Maritim Organization (IMO). Harga AIS type B dipasaranan berkisar Rp 3-4 juta.  

 

Sedangkan VMS adalah sistem pemantauan kapal perikanan yang digunakan untuk memantau kepatuhan (compliance) kapal perikanan sesuai dengan daerah penangkapan ikan serta izin yang diberikan untuk digunakan sebagai instrumen pengelolaan perikanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelajutan dan Perikanan. Dengan demikian, kegunaan AIS dan VMS memang berbeda.

 

Atas polemik yang terjadi di masyarakat tentang pemberlakuan ketentuan tersebut, KKP telah berkoordinasi dengan Kemenhub akan dilakukan sosialisasi bersama, subsidi pembelian alat melalui program BHAKTI Kominfo, dan kemungkinan untuk penundaan kewajiban pasang.

     
37. Q :

Bagaimana upaya dan terobosan untuk mempercepat pelayanan publik dibidang kapal perikanan

  A :

Upaya dan terobosan untuk mempercepat pelayanan publik salah satunya melalui pelayanan e-service untuk persetujuan pengadaan kapal, pendaftaran dan pemeriksaan fisik kapal perikanan di lakukan melalui satu portal yaitu kapal.kkp.go.id. Tujuan integrasi dan pelayanan e-service tersebut mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada stakeholder.

 

Persetujuan pengadaan kapal dapat memilih menu Sistem Informasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (SiKAPI). Saat ini dalam tahap sosialisasi dan diperkirakan mulai awal Agustus sudah impemetasi penuh.

 

Sedangkan pemeriksaan fisik kapal perikanan memilih menu Sistem Informasi Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (SiCEFI), permohonan dapat dilakukan secara mandiri serta lebih mudah dan praktis (user friendly).

     
38. Q :

Bagaimana dengan bantuan alat penangkapan ikan (API) bagi nelayan?

  A :

Sejak tahun 2015 sampai dengan 2018, KKP melalui Ditjen Perikanan Tangkap telah mendistribusikan bantuan API ramah lingkungan sebanyak 16.124 paket, dengan rincian distribusi pada tahun 2015 sebanyak 1.767 paket, tahun 2016 sebanyak 5.117 paket, tahun 2017 sebanyak 8.004 paket, dan tahun 2018 sebanyak 1.236 paket.

     
39. Q :

Apa tujuan dari pemberian bantian alat penangkapan ikan dan bagaimana distribusinya?

  A :

Distribusi paket bantuan alat penangkapan ikan secara umum dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu 7.103 paket untuk bantuan regular dan 9.021 paket  dalam rangka mendukung pelaksanaan program penggantian API yang dilarang (seperti cantrang) dengan API ramah lingkungan. Program penggantian dimaksud sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016. Tujuan akhir dari pemberian bantuan API ramah lingkungan tentu saja adalah memberdayakan masyarakat nelayan sehingga meningkat kesejahterannya serta sekaligus menjaga kelestarian sumber daya ikan.

 

Pada tahun 2019 dialokasikan bantuan alat penangkapan ikan sebanyak 2.000 paket API yang terdiri dari 1.700 paket bantuan regular dan 300 paket untuk melengkapi bantuan kapal tahun 2019. Pada Tahun 2019, bantuan API difokuskan untuk jenis API pancing, antara lain rawai, pancing ulur, tonda, pole and line. Per Juli 2019, saat ini sedang dalam proses pengadaan sebanyak 1.700 paket API (regular) oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa KKP. Untuk pengadaan 300 paket API (paket kapal bantuan) saat ini sedang dalam proses penetapan calon penerima. Seluruh proses tersebut diharapkan akan selesai pada awal November 2019.

     
 40. Q : Apa itu Cantrang ?
  A :

Cantrang merupakan alat penangkap ikan (API) yang berbentuk kantong terbuat dari jaring dengan 2 (dua) panel dan tidak dilengkapi alat pembuka mulut jaring. Bentuk konstruksi cantrang tidak memiliki medan jaring atas, sayap pendek dan tali selambar panjang.

     
 41 Q :

Bagaimana cantrang bekerja?

  A:

Cantrang bekerja dengan cara menyapu seluruh dasar lautan, karena cantrang menangkap ikan demersal (ikan dasar). Oleh karena itu, cantrang berpotensi merusak ekosistem substrat tempat tumbuhnya organisme atau jasad renik yang menjadi makanan ikan dan juga merusak terumbu karang.

     
 42. Q: Kenapa penggunaan cantrang dilarang?
  A:

Cantrang dilarang karena dinilai merusak ekosistem lautan. Hasil tangkapan cantrang didominasi ikan kecil yang harganya pun murah di pasaran. Menurut data WWF Indonesia, sekitar 60-82% tangkapan cantrang adalah tangkapan sampingan atau tidak dimanfaatkan. Selain itu juga selama ini cantrang telah menimbulkan konflik horizontal antarnelayan. Konflik penggunaan cantrang ini sudah berlangsung lama, bahkan sudah terjadi pembakaran kapal-kapal cantrang oleh masyarakat.

     
43. Q:

Apa dampak buruk dari penggunaan alat tangkap cantrang?

  A:

Penggunaan cantrang dapat menyebabkan rusaknya dasar lautan dan ekosistem lautan. Hasil tangkapan cantrang tidak selektif dengan komposisi hasil tangkapan yang menangkap semua ukuran biota laut, sehingga akan mengganggu proses rekruitmen dan mengancam keberlanjutan sumber daya. Selain itu, penggunaan cantrang terus menimbulkan konflik horizontal dengan nelayan yang tidak menggunakan cantrang.

     
44. Q: Aspek apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pelarangan cantrang?
  A:

A. Aspek Biologi

Berdasarkan hasil kajian terhadap selektifitas tangkap API Cantrang sbb :

  • Bersifat tidak selektif dengan komposisi jenis dan ukuran ikan yang sangat beragam
  • Banyaknya hasil tangkapan ikan yang belum layak tangkap
  • Banyaknya hasil tangkapan sampingan (> 50%)

B. Aspek Ekologi

Fakta lapangan mengindikasikan banyaknya pengoperasian cantrang secara hela, yaitu penarikan jarring dari atas kapal dilakukan dalam kondisi kapal berjalan sehingga menyapu dasar perairan. Kondisi ini mengakibatkan:

  • Terganggunya ekosistem perairan
  • Rusaknya system mata rantai makanan
  • Sejaln dengan perkembangan pesat atas jumlah armada an ukuran cantrang, laju ekspoitasi SDI menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan laju regenerasi/recruitmen

C. Aspek Sosial

Perkembangan tidak terkendali dari penggunaan cantrang baik dari sisi jumlah maupun ukuran armada, seringkali memunculkan konflik antar nelayan meliputi :

  • Tumpang tindih daerah penangkapan ikan
  • Kecemburuan nelayan tradisional
  • Persaingan usaha yang tidak sehat

D. Aspek Ekonomi

  • Dominasi hasil tangkapan sampingan dengan kualitas ikan dan nilai jual yang rendah
  • Valuasi ekonomi sumber daya ikan demersal (sebagai hasil tangkapan utama API Cantrang) menunjukkan non-use value (Nilai Bukan Manfaat) terhadap hasil tangkapan sampingan cukup besar
  • Pergeseran tujuan hasil tangkapan utama API cantrang, yang cukup merugikan secara prinsip ekonomi berkelanjutan

E. Aspek Teknis

API Cantrang yang berkembang dan beroperasi di lapangan secara teknis terindikasi dimodifikasi sebagai berikut :

  • Ukuran tali selambar (>25 kali panjang jarring), sehingga dioperasikan dengan cara ditarik dengan dihela
  • Ukuran mata jarring kecil ¾ - 1 inch, sehingga tidak sesuai dengan peraturan (> 2 inch) (Permen KP 02/2011)
  • Indikasi Markdown ukuran GT dan dokumen kapal, sehingga menyalahi ukuran yang ditentukan (> 30 GT).

F. Aspek Hukum

  • Pemerintah pusat tidak pernah mengeluarkan izin penggunaan kapal cantrang (> 30 GT), namun dilapangan tidak sedikit ditemukan kapal cantrang berukuran > 30 GT
  • Marak terjadi pelanggaran ketentuan ukuran kapal, sehingga banyak dokumen perizinan yang tidak sesuai dan disalahgunakan.
     
45. Q: Bagaimana kronologis pelarangan Cantrang?
  A:

Kebijakan pelarangan cantrang sudah dilakukan selama bertahun-tahun dan melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang teruji. Tahun 1997 Cantrang diperbolehkan untuk nelayan kecil dengan ukuran kapal maksimal 5 GT dan mesin maksimal 15 PK. Dalam perkembangan fakta lapangan banyak alat tangkap yang dimodifikasi, sehingga alat penangkapan ikan (API) harus mengacu kepada salah satu kelompok jenis API.

 

Selain itu juga fakta dilapangan menunjukan bahwa kapal-kapal Cantrang banyak yang melakukan Markdown, kapal cantrang dengan ukuran 85 GT. Akibatnya tahun 2015 negara mengalami kerugian yang mencapai 10,44 T. Kerugian tersebut bersumber dari 3 komponen utama, yaitu kehilangan PNBP sebesar 328,41 M, penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk kapal nelayan sebesar 280,09 M dan deplesi sumberdaya ikan sebesar 9,83 Triliun. Tahun 2015 API cantrang dilarang dioperasikan di seluruh WPP-NRI. Masa tenggang untuk pengalihan ke alat tangkap lainnya diberikan sampai Juli 2017.

     
46. Q: Apakah Cantrang sama dengan Trawl ?
  A:

Cantrang berbeda dengan Trawl. Cantrang masuk dalam kelompok Pukat Tarik, sedangkan Trawl masuk dalam kelompok Pukat Hela. Sejak tahun 1980 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No 39 Tahun 1980 yang menginstruksikan untuk melarang penggunaan jaring Trawl.

     
47. Q: Sejak kapan sosialisasi kebijakan pelarangan cantrang?
  A: Sosialisasi kebijakan pelarangan Cantrang sudah dilakukan sejak tahun 2009 kepada perwakilan Nelayan Kabupaten Rembang, Pati, Batang dan Kota Tegal. Sosialisasi dilanjutkan pada tahun 2013, 2015, 2016 dan 2017.
     
48. Q: Nelayan mana saja yang menggunakan cantrang?
  A: Berdasarkan usulan penggantian Cantrang tahun 2017 terlihat bahwa Cantrang beroperasi di 8 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Kalimantan Barat, Jambi dan Sumatera Utara.
     
49. Q: Berapa jumlah alat tangkap cantrang?
  A:

Pada 2015, tercatat sebanyak 5.781 unit cantrang di seluruh Indonesia. Kemudian di awal 2017, KKP mencatat kenaikan alat tangkap cantrang menjadi 14.367 unit.

     
50. Q: Apa alternatif yang diberikan pemerintah, setelah melarang penggunaan cantrang?
  A:

Alternatif yang diberikan pemerintah setelah melarang penggunaan cantrang adalah sebagai berikut :

  1. Untuk kapal dibawah 10 GT, pemerintah mengganti dengan alat tangkap ramah lingkungan.
  2. Untuk kapal 10-30 GT, pemerintah membantu fasilitas permodalan dari bank.
  3. Untuk kapal di atas 30 GT, pemerintah membantu fasilitasi perizinan penggunaan API yang ramah lingkungan.
     
51. Q:

Apa saja rekomendasi alat tangkap yang ramah lingkungan?

  A:

Alat tangkap ramah lingkungan yang dapat dijadikan sebagai pengganti cantrang adalah gillnet, bubu lipat untuk ikan dan rajungan, trammel net, rawai dasar, handline, tonda, pole & line dll.

     
52. Q:

Apakah ada upaya lainnya yang dilakukan Pemerintah untuk mendukung program penggantian API yang dilarang?

  A: Selain memberikan penggantian API yang ramah lingkungan, pemerintah juga melakukan pendampingan dengan memberikan pelatihan teknik operasionalisasi API yang ramah lingkungan agar proses peralihan dapat berjalan dengan lebih optimal.
     
53. Q: Saat proses penggantian API, apakah API yang dilarang harus diserahkan ?
  A:

Saat proses penggantian API, nelayan penerima (ukuran kapal paling besar 10 GT) wajib menyerahkan API yang dilarang untuk selanjutnya diganti dengan API yang ramah lingkungan untuk selanjutnya dimusnahkan dan/atau dipergunakan untuk kegiatan lain (non-penangkapan ikan) seperti membuat karamba jaring apung, biosecurity pada kegiatan tambak udang/budidaya rumput laut dll.

     
54. Q:

Apakah saat ini penggunaan cantrang masih diperbolehkan?

  A:

Pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang, sedianya mulai diberlakukan pada Juli 2017. Namun, ditunda hingga akhir 2017, sebagai upaya pendampingan nelayan beralih alat tangkap yang ramah lingkungan. Saat ini penggunaan cantrang sudah tidak diperbolehkan.

     
55. Q:

Sejauhmana implementasi HAM Perikanan sebagaimana diamanatkan oleh Permen 35 Tahun 2015?

  A:

Pencapaian implementasi HAM Perikanan sebagai langkah konkrit penghormatan prinsip-prinsip HAM pada usaha perikanan (sektor perikanan tangkap dan unit pengolahan ikan) sangat menggembirakan. Menteri Kelautan dan Perikanan telah membentuk Tim HAM Perikanan sebagai pelaksana peta jalan Sertifikasi HAM pada usaha perikanan tersebut.

Bukti konkrit yang dapat disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban Tim HAM Perikanan kepada masyarakat antara lain:

  1. Periode 2016-2017, Tim HAM Perikanan menyusun 2 peraturan turunan dalam bentuk Permen KP, yaitu Permen KP Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan dan Permen KP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi HAM Perikanan.
  2. Pada 2018, dilakukan uji coba penilaian HAM yang paralalel dengan penyusunan Juknis dan Juklak melalui Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap selaku Ketua Tim HAM Perikanan untuk kriteria penilaian, metode pelatihan, dan tata cara pengawasan HAM pada usaha perikanan.

Untuk kapasitas aparatur Tim HAM Perikanan, telah dilatih 120 aparatur KKP untuk melakukan tugas-tugas penilaian, pelatihan, dan pengawasan HAM pada usaha perikanan.

     
56. Q:

Apa target Tim HAM Perikanan pada tahun 2019, mengingat perangkat lunak dan aparatur Tim HAM yang sudah disiapkan pada 2018?

  A: Tim HAM Perikanan menargetkan terbitnya Sertifikat HAM Perikanan pada tahun 2019 terhadap 90 perusahaan di 3 lokasi (Kendari, Ambon, dan Sibolga) yang perwakilannya personilnya telah dilatih oleh Tim HAM Perikanan pada tahun 2018. Diharapkan, 90 perusahaan ini lulus dan memenuhi persyaratan dalam penilaian HAM Perikanan.
     
57. Q: Salah satu turunan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan, bagaimana implementasinya di lapangan?
  A:

Pada 2018, Ditjen Perikanan Tangkap telah me-launching penerapan PKL (secara acak) di 10 lokasi pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia (baik UPT Pusat maupun UPT Daerah). Tahun ini, ditargetkan launching di 12 lokasi pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia.

     
58. Q: Dari sisi kuantitas, sudah berapa banyak awak kapal yang bekerja dengan adanya PKL?
  A:

Data sampai dengan 27 Juni 2019, PKL telah diterapkan di 10 lokasi pelabuhan (8 UPT Pusat dan 2 UPT Daerah) dan sebanyak 17.430 awak kapal di seluruh Indonesia telah bekerja yang dibekali dengan perjajian kerja, terdiri atas 16.927 pada kapal perikanan berukuran di atas 30 GT dan 503 orang pada kapal berukuran di atas 10-30 GT.

     
59. Q: Dalam Permen KP tentang PKL, ada ketentuan bahwa salah satu kewajiban pemilik kapal (baik perusahaan atau perorangan) adalah harus mengasuransikan awak kapal yang dipekerjakannya. Apa saja ruang lingkup jaminan yang harus ditanggung asuransi? Bagaimana perkembangannya?
  A:

Terdapat empat jaminan yang harus di-cover oleh asuransi, yaitu kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, serta jaminan sosial.

 

Ditjen Perikanan Tangkap terus mendorong pemenuhan hak-hak awak kapal yang harus diberikan pemilik kapal. Data s.d. 27 Juni 2019, sebanyak 52.085 awak kapal yang tersebar di 13 pelabuhan UPT Pusat dan 4 pelabuhan UPT Daerah telah diasuransikan. Perusahaan yang melayani sampai dengan saat ini dominan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Adapun perusahaan asuransi umum adalah Jiwasraya dan Jasindo.

     
60. Q:

Apa instrumen kontrol dari KKP c.q. Ditjen Perikanan Tangkap untuk mewajibkan pemilik kapal agar mengasuransikan awak kapal yang dipekerjakannya ?

  A:

Permen KP Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbadaran di Pelabuhan Perikanan mengatur tentang dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh pemilik kapal dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Salah satu persyaratannya adalah dokumen PKL yang di dalamnya harus memuat no. polis asuransi. 

Admin KKP   01 Juli 2019   Dilihat : 2297



Artikel Terkait: