Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kilas Berita  
FAQ Pembangunan Perikanan Tangkap (Bagian I)
 1. Q :

Bagaimana kondisi perikanan tangkap saat ini?

  A :

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengan (RPJM) III tahun 2015-2019 di bawah Kabinet Kerja Bapak Joko Widodo akan segera berakhir. Sektor kelautan dan perikanan pada umumnya dan sub sektor perikanan tangkap pada khususnya mendapat atensi dan perkembangan yang luar biasa pada periode ini. Bapak Presiden sendiri yang mengatakan pada Pidato Kenegaraan tanggal 20 Oktober 2014 bahwa laut adalah masa depan bangsa.

 

Arahan tersebut dijabarkan secara nyata di Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui 3 (tiga) pilar utama, yaitu: kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteran. Melalui pilar-pilar tersebut, Ibu Menteri tidak hanya melakukan perbaikan pada kegiatan-kegiatan prioritas yang sifatnya fisik, tetapi juga yang tak kalah penting adalah melakukan perbaikan dan reformasi tata kelola. Ini menjadikan perikanan tangkap diperbaiki dari semua sisi secara holistik.

     
2. Q : Apa saja ringkasan dari perubahan, inovasi, dan transformasi perikanan tangkap yang telah dilakukan/terjadi setelah 2014?
  A :

a) Tahun 2014 dan sebelumnya ribuan kapal (tidak kurang dari 7.000 kapal) dikuasai kapal asing dan eks asing, kini 100% kapal domestik dimiliki nelayan dan pelaku usaha dalam negeri

b) Dulu data produksi antara lain disumbang oleh produksi kapal eks asing, sekarang data produksi 100% berasal dari kapal lokal, ABK/nelayan lokal, dan modal dalam negeri

c) Nelayan tidak mendapatkan perlindungan yang dibiayai dari APBN. Baru pada tahun 2016 pemerintah mengucurkan anggaran untuk membiayai premi asuransi bagi nelayan kecil. Tahun 2016-2028 nelayan kecil sudah dicover asuransi nelayan sebanyak 048.117 orang dan rencananya ditambah 150.000 nelayan pada tahun 2019.

d) Dulu kapal-kapal tergantung dengan cold storage, sekarang dari total kapal eligible untuk mendapatkan SIPI dan terdaftar di Buku Kapal Perikanan (BKP) sampai Juni 2019 sebanyak 7.987 unit dengan total GT sebesar 678.730 dan sebanyak 5.800 kapal (72,65%) yang diidintifikasi menggunakan freezer dengan total kapasitas sebesar 493.097 ton.

e) Tahun 2014 nilai tukar nelayan (NTN) hanya 104,63. Tahun 2018 sudah melonjak menjadi 113,28.

f) Tahun 2014 nilai tukar usaha nelayan beru sebesar 107,37. Tahun 2018 melonjak mencapai 126,68.

g) Dulu kapal-kapal lokal banyak yang tidak operasional, disebabkan banyaknya kapal asing dan eks asing beroperasi di wilayah Indonesia dan pembangunannnya dilakukan di luar negeri dengan cara mengimpor maupun membeli dari luar negeri. Pola tersebut tidak memberi kontribusi nyata bagi industri kapal nasional dan terus terpuruk. Kini, sejak 2015 tidak kurang dari 908 kapal perikanan baru berukurang lebih dari 30 GT dibangun di dalam negeri di galangan-galangan dalam negeri.

h) Dulu logbook perikanan dicatat secara manual, sekarang telah terbit 356 e-logbook yang sangat praktis penggunaannya dengan menggunakan handpohone.

i) Dulu perizinan dilakukan manual, sekarang dilakukan perizinan online (e-services), pelayanan terpadu satu pintu, SIMKADA (Sistem Informasi Kapal Izin Daerah), cek fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan melalui e service di Sistem Informasi Cek Fisik Kapal (SiCEFI), serta persetujuan pengadaan melalui Sistem informasi persetujuan pengadaan Kapal (SiKAPI).

     
3. Q : Bagaimana dengan armada perikanan nasional kita? Apakah sudah bisa mengganti kapal-kapal eks asing yang sudah tidak beroperasi lagi?
  A :

A) Total kapal perikanan Indonesia di atas 30 GT yang eligible untuk memperoleh SIPI dan terdaftar di SIPALKA (BKP) per Juni 2019 sebanyak 7.987 unit.

B) Kapal perikanan di atas 30 GT yang terdaftar di SIPALKA (BKP) pada periode pemerintahan Kabinet Kerja sebanyak 908 unit.

C) Total kapal bantuan yang diserahkan kepada publik tahun 2015-2018 melalui APBN Ditjen Perikanan Tangkap sebagai berikut:

  • Tahun 2015: 155 unit (± 2.860 GT)
  • Tahun 2016: 750 unit (± 4.948 GT)
  • Tahun 2017: 748 unit (± 4.340 GT)
  • Tahun 2018: 562 unit (± 1.694 GT)

Dengan demikian total pengadaan tahun 2015-2019 sebanyak 2.215 unit kapal atau kurang lebih setara dengan 13.842 GT.

D) Sebanyak 623 kapa baru berukuran di atas 50 GT (excluding kapal Bagan) diperkirakan memiliki pendingin /freezer dengan rata-rata ukuran palka adalah 182,218 m3, total palka adalah 110.970 m3.

E) Sebanyak 2.874 kapal di atas 30 GT belum melakukan perpanjangan izin diatas 1 bulan sampai dengan <3 tahun dan 223 kapal belum perpanjangan > 3 tahun.

 

Dari kondisi yang ada dapat disimpulan bahwa armada perikanan nasional baik karena perbaikan iklim ivestasi sehingga dunia usaha mengadakan sendiri maupun  karena bantuan pemerintah telah mampu mengganti kekosongan setelah kapal eks asing tidak beroperasi lagi.

     
4. Q :

Bagaimana dampaknya secara lebih detail termasuk dengan perkembangan produksi perikanan tangkap?

  A :

Seiring dengan itu, jika kita lihat capaian indikator kinerja utama, nampak bahwa kinerja perikanan tangkap kita menunjukkan arah yang sangat baik. Potensi sumber daya ikan di laut kita melonjak dari semula 6,52 juta ton di tahun 2011 menjadi 12,54 juta ton di tahun 2017.

 

Selanjutnya, volume produksi perikanan tangkap juga terus mengalami peningkatan. Di tahun 2015 produksi kita mencapai 6,67 juta ton sedangkan di tahun 2018 sudah mencapai 7,3 juta ton atau meningkat rata-rata hampir 3% per tahun.

 

Yang lebih menarik justru dari sisi nilai produksi. Angka kenaikannya menunjukkan akselerasi yang jauh lebih signifikan. Jika pada tahun 2015 nilai produksi perikanan tangkap mencapai Rp 120,6 triliun, maka pada tahun 2018 sudah mencapai Rp 210,7 triliun, atau meningkat rata-rata 23,20% per tahun.

 

Ini sungguh raihan yang tidak main-main. Angka ini juga menjadi salah satu petunjuk bahwa upaya kita untuk menjaga mutu ikan hasil tangkapan dari mulai bantuan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ramah lingkungan, penerapan CPIB (Cara Penanganan Ikan yang Baik), pembangunan dan operasionalisasi TPI higienis di pelabuhan perikanan, dan lain-lain, menunjukkan hasil yang baik. Perkembangan seperti ini tentunya sangat baik bagi kita sebagai modal untuk memasuki RPJM IV 2020-2024 dengan percaya diri.

     
5. Q :

Bagaimana dengan kesejahteraan nelayan? Apakah semakin membaik?

  A :

Kenaikan nilai jual ikan yang luar biasa, berjalan seiring dengan kenaikan indikator yang terkait dengan kesejahteraan seperi NTN dan pendapatan nelayan. NTN tahun 2015 masih di angka 106,14 sedangkan pada tahun 2018 melesat menjadi 113,28.

 

Selanjutnya, terkait pendapatan nelayan, pada tahun 2015 angkanya sebesar Rp 1,95 juta per orang per bulan dan pada tahun 2015 naik menjadi Rp 3,64 juta per orang per bulan atau meningkat rata-rata sebesar 25,41% per tahun. Demikian pula dengan pendapatan RTP, meningkat rata-rata 19,58% per tahun pada kurun 2015-2018.

     
6. Q :

Lalu bagaimana dengan kontribusi perikanan tangkap terhadap perekonomian nasional? Apakah kontribusi pajak mengalami peningkatan?

  A :

Benar. Kontribusi sektor perikanan terhadap perkonomian nasional juga semakin melesat. Penerimaan pajak dari sektor perikanan di tahun 2014 masih Rp 851 milyar dengan kontribusi terhadap total pajak 0,07%. Pada tahun 2018 angka itu sudah jauh lebih baik dengan angka Rp 1,55 triliun dengan nilai kontribusi terhadap total pajak sebesar 0,12%.

 

Dari sisi pertumbuhan PDB pun terus mengalami peningkatan. Nilai DPB perikanan meningkat rata-rata 5,4% per tahun dalam periode 2015-2018.

     
7. Q :

Lalu bagaimana pula dengan PNBP sektor perikanan? Apakah meningkat pula?

  A :

Benar. Total PNBP sektor perikanan terus mengalami trend peningkatan. Di tahun 2014 total PNBP sektor perikanan yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan baik PNBP SDA maupun non SDA jumlahnya sebesar Rp 267 milyar. Selanjutnya pada tahun 2018 menjadi Rp 647 milyar.

     
8. Q :

Dapat dijelaskan kegiatan utama Ditjen Perikanan Tangkap untuk mendukung pilar kedaulatan? Bagaimana pula dengan status perizinan usaha penangkapan ikan kita?

  A :

Ditjen Perikanan Tangkap memberikan dukungan penuh untuk mewujudkan 3 pilar pembangunan kelautan dan perikanan. Dari sisi kedaulatan, salah satu yang gencar dilakukan adalah reformasi tata kelola perizinan usaha penangkapan ikan kita. Reformasi tata kelola perizinan merupakan salah satu wujud nyata untuk mengubah perikanan tangkap yang masih diwarnai IUU (illegal, unreported, and unregulated) fishing menjadi LLR (legal, regulated, and regulated) fishing.

 

Salah satu bentuk reformasi tata kelola perizinan dalah dilakukannya reviu dan asistensi perizinan kepada pelaku usaha perikanan pemilik kapal perikanan berukuran di atas 30 GT. Dari hasil reviu dan asistensi tersebut terbukti banyak pelaku usaha yang masih belum melaporkan LKU (Laporan Kegiatan Usaha)/LKP (Laporan Kegiatan Penangkapan) tidak sesuai dengan angka yang sebenarnya. Bahkan ada angka yang sebenarnya sampai 5-6 kali lipat dari angka yang dilaporkan.

     
9. Q :

Berapa perkiraan angka selisih LKU/LKP sebelum dan sesudah reviu?

  A :

Angka selisih produksi LKU/LKP tahun 2017-2018 setelah dilakukan reviu sampai saat ini sebesar 1.177.978,85 ton atau apabila dirupiahkan sekitar Rp 35,3 triliun dengan asumsi harga ikan rata-rata Rp 30.000 per kilogram. Tentu ini angka yang tidak sedikit. Potensi pajak dari selisih dimaksud bisa mencapai Rp 5 triliun dan sedang dikoordinasikan dengan Ditjen Pajak.

 

Berbagai ketidaktaatan ini tentunya berdampak banyak. Data statistik kita menjadi terganggu, ketaatan terhadap pajak menjadi tidak akurat, dan masih banyak lagi. Ini yang harus terus kita benahi bersama. Para pelaku usah wajib taat dan disiplin terhadap kewajiban-kewajibannya.

     
10. Q :

Mengapa pembenahan perizinan merupakan hal yang sangat penting dilakukan? Apa modus pelanggaran yang ada?

  A :

Perizinan merupakan instrumen yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya ikan. Di samping mendorong usaha perikanan tangkap agar berlangsung secara efektif dan efisien, perizinan usaha penangkan ikan juga merupakan instrumen pengendali agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan sesuai daya dukungnya. Oleh karena itu, para pelaku usaha setelah mendapat izin usaha penangkapan ikan tentunya harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Namun demikian, kita masih melihat berbagai pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Hal inilah yang kita benahi bersama, untuk perikanan tangkap yang betul-betul bisa mewujudkan misi kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan yang berkeadilan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain:

  1. Pelanggaran wilayah penangkapan ikan;
  2. Pengurusan izin mayoritas oleh calo/makelar sehingga pemilik tidak tahu informasi kapalnya;
  3. Pelaporan produksi pada LKP/LKU dilaporkan sangat rendah tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga hal ini menyebabkan kerugian negara, setoran pajak rendah, besarnya data ikan yang tidak dilaporkan (unreported), yang pada gilirannya mengancam tata kelola perikanan;
  4. Banyak sekali kapal baru dibangun tanpa rekomendasi dari KKP untuk kapal di atas 30 GT atau tanpa rekomendasi Pemda untuk kapal di bawah 30 GT;
  5. Banyak sekali yang tidak memperpanjang izin, lalu melaut, dan menuding perizinan lambat. Padahal tidak mau mengurus perizinan. Kurang lebih 2.000 kapal belum perpanjang izin;
  6. Banyak yang mengubah dan memodifikasi kapal tidak sesuai dengan dokumen yang ada;
  7. Ribuan kapal mark down sehingga kapal yang harusnya berukuran di atas 30 GT, dicatat di bawah nilai tersebut. Salah satu akibatnya, kapal yang harusnya melakuan perizinan ke pusat menjadi ke pemerintah daerah daerah..
     
 11. Q : Kegiatan lainnya terkait reformasi tata kelola perizinan?
  A :

Banyak kegiatan lainnya terkait reformasi tata kelola perizinan. Salah satu langkahnya adalah layanan perizinan e services melalui laman perizinan.kkp.go.id, pelayanan perizinan satu pintu di kantor KKP, pembenahan terhadap kapal markdown dan pelaksanaan gerai perizinan, serta pengembangan Sistem Aplikasi Kapal Daerah (SIMKADA) untuk perizinan kapal berukuran di bawah 30 GT.

     
 12 Q :

Apalagi kegiatan lainnya di Ditjen Perikanan Tangkap untuk mendukung pilar kedaulatan? Bagaimana dengan kerjasama internasional? Bagaimana dengan produksi tuna kita?

  A:

Indonesia terus berperan aktif dalam organisasi perikanan regional (RFMO) seperti IOTC, CCSBT, WCPFC dan IATTC untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam pemanfaatan secara berkelanjutan dari sumber daya ikan yang beruaya jauh seperti tuna, tongkol, dan cakalang (TTC).

Selama 5 tahun terakhir (2014-2018) rata-rata produksi tuna Indonesia secara keseluruhan mencapai 689.513 ton. Indonesia juga berhasil terus mempertahankan posisinya sebagai Penghasil Tuna Terbesar di Dunia.

 

Dari Sisi Kinerja Ekspor TTC Indonesia pada Periode 2015-2018 meningkat rata-rata 7,25 persen per tahun. Bahkan Nilai ekspor TTC tahun 2018 sudah di atas nilai ekspor TTC tahun 2014 sebesar 3,10 persen.

 

Peningkatan nilai, ekspor tuna ini dipicu oleh komoditas ekspor tuna olahan, terutama komoditas tuna filet 28,16 persen per tahun dengan harga rata-rata 7,15 dollar AS per kilogram dibandingkan dengan produk tuna lainnya, seperti segar (4,40 dollar AS per kg), beku (2,42 dollar AS per kg) dan kaleng (4,4 dollar AS per kg).

 

Demikian halnya dari sisi peningkatan persyaratan pasar internasional, pada tahun 2018 untuk pertama kali produk tuna Indonesia mendapatkan pengakuan internasional dalam bentuk Sertifikat MSC Eco-Label kepada Perusahaan PT Citra Raja Ampat. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan tuna di Indonesia sudah diakui pengelolaannya secara internasional dapat memenuhi prinsip-prinsip yg berkelanjutan yg telah ditetapkan di tingkat regional (RFMOs) maupun internasional. Sudah ada 9 perusaan lagi yg saat ini dalam proses untuk mendapatkan pengakuan serupa. Disamping itu, melalui FAIR TRADE, produk perikanan tuna yg dihasilkan oleh para nelayan skala kecil, antar lain nelayan di Pulau Seram  sudah mampu menembus pasar AS.

 

Selama tiga tahun berturut-turut tingkat kepatuhan Indonesia di IOTC meningkat dari 64% (2016), 73% (2017) dan 77% (2018), sedangkan di WCPFC meningkat dari 61% (2016) menjadi 81% (2017). Peningkatan ini merupakan upaya keras KKP untuk mematuhi resolusi yg tertuang dalam Conservation and Management Measures pada semua jenis komoditi tuna. Keberhasilan ini juga menunjukan bahwa Pelaku Usaha Perikanan Tuna Indonesia semakin taat hukum dalam melaporkan hasil tangkapan.

 

Dalam Sidang IOTC 2019 tahun ini, Delegasi Indonesia turut aktif memperjuangkan keberlanjutan perikanan Tuna di Indian Ocean, antara lain Delri berhasil mempejuangkan agar Drifting Fish Agregating Device (DFAD) yg selama ini banyak dipergunakan oleh Kapal Purse Seine Uni Eropa, Korea dan China yg beroperasi di Samudera Hindia dapat dikurangi jumlahnya dan secara bertahap dihapuskan. Mengingat DFAD ini dapat menghalangi ruaya ikan untuk bermigrasi ke wilayah perairan kepulauan, dimana diketahui bahwa selat dan perairan kepulauan Indonesia merupakan tempat migrasi tuna dan terindikasi merupakan salah satu wilayah spawning stock tuna.

 

Disamping itu, Indonesia juga aktif menjadi tuan rumah dari pertemuan-pertemuan internasional seperti rangkaian persidangan RFMO, inisiator dan pelaksana Bali Tuna Conference (BTC) dan Our Ocean Conference yang telat mendapatkan pengakuan intenasional akan sumbangsihnya dalam

menjaga sumberdaya perikanan dunia.

 

Dalam kaitan dengan RFMO tersebut, Indonesia telah menyusun harvest strategy untuk perikanan tuna tropis di perairan kepulauan yang kompatibel dengan ketentuan RFMO. Di samping itu, Indonesia telah meratifikasi PSM Agreement FAO dan telah mempersiapkan aturan nasional untuk pelaksanaan Port State Measures di pelabuhan-pelabuhan perikanan yang ditunjuk. Instrumen-instrumen ini penting untuk diadopsi di level nasional sebagai prasyarat ketentuan pasar dan turut andiknya Indonesia dalam ikut mengendalikan pemanfaatan perikanan tuna regional sesuai dengan prinsip yang berkelanjutan.

     
 13. Q: Bagaimana dengan kerja sama internasional lainnya di bidang perikanan? Apakah Indonesia juga aktif?
  A:

Indonesia juga aktif dalam forum kerja sama internasional, baik bilateral maupun multilateral dalam pemberantasan praktik IUU Fishing sebagai upaya mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan.

 

Dalam rangka mewujudkan pembangunan perikanan yang berdaulat, Indonesia berpartisipasi aktif dalam pembahasan isu subsidi perikanan di WTO dengan mengedepankan kepentingan nasional, yaitu menjaga keberlanjutan perikanan bagi nelayan kecil serta sumber daya ikan di ZEE Indonesia.

 

Di tingkat regional ASEAN, Indonesia berhasil menghadang usulan Thailand untuk membentuk ASEAN Common Fisheries Policy (ACFP) yang membolehkan satu negara menangkap ikan di perairan negara lain. Indonesia berpandangan bahwa usulan tersebut berpotensi mengancam kedaulatan perikanan nasional Indonesia sehingga Indonesia mengusulkan perubahan ACFP menjadi ASEAN General Fisheries Policy (AGFP) yang hanya merupakan dokumen kebijakan yang bersifat umum dan dapat diterima oleh ASEAN Member States (AMS).

     
14. Q:

Bagaimana dengan dukungan Ditjen Perikanan Tangkap untuk mendukung pilar keberlanjutan?

  A:

Untuk pilar keberlanjutan, Ditjen Perikanan Tangkap mengawal pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan seperti usaha penangkapan Ikan hanya untuk 100% PMDN (Peratuan Presiden No. 44/2016), moratorium Izin kapal ikan eks asing (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/2014), Larangan Alih Muatan di tengah laut untuk ke luar negeri (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.57/2014), Larangan Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan dalam kondisi bertelur (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1/2015 dan 56/2016), Larangan Penggunan Pukat Tarik dan Pukat (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/2015 dan 71/2016), serta Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Keputusana Menteri Kelautan dan Perikanan No. 75 s.d. 84/2016).

 

Mendukung pilar keberlanjutan lainnya DJPT terus berupaya meningkatkan peran Lembaga Pengelola WPP, melakukan penyempurnaan pendataan dan pemantauan melalui e-logbook penangkapan ikan, pelaksanaan observer di atas kapal perikanan, dan lain-lain.

     
15 Q: Apa yang dimaksud e logbook penangkapan ikan dan bagaimana perkembangannya?
  A:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/2014 tentang Logbook Penangkapan Ikan, maka setiap kapal perikanan yang mempunyai SIPI (berukuran di atas 5 GT) yang beroperasi di WPP-NRI dan laut lepas harus membuat dan menyampaikan logbook penangkapan ikan. Logbook penangkapan ikan merupakan laporan harian tertulis nakhoda mengenai aktkegiatan penangkapan ikan. Logbook merupakan landing declaration dari nakhoda, atau Surat Pernyataan Nakhoda mengenai aktivitas penangkapan sumber daya ikan (hasil tangkapan) di laut yang akan didaratkan di pelabuhan perikanan.

 

Dulu, logbook penangkapan ikan ditulis secara manual oleh nakhoda sehingga tidak praktis dan dianggap rumit. Sejak tahun 2018, DJPT menginisiasi pembuatan dan pemberlakuan e-log book dan mendapat sambutan hangat dari para pelaku usaha. E-logbook penangkapan ikan dapat digunakan oleh nelayan yang tidak bisa membaca dan menulis sehingga semakin memudahkan nahkoda kapal melaporkan catatan harian penangkapan ikannya, dengan data akurat dan pelaporan yang lebih real time. Pengisian elogbook juga sangat simple, hanya dengan 5 kali klik tombol, data oeprasional penangkapan ikan sudah terekam.

 

Tak hanya untuk kapal-kapal izin pusat, e-log book ini juga kita berlakukan untuk kapal-kapal izin daerah.

 

Sampai saat ini sudah 5.356 unit kapal perikanan yang melaksankana e-logbook penangkapan ikan, dengan rincian di PPS sebanyak 2.006 kapal,  PPN sebanyak 1.709 kapal, PPP sebanyak 438 kapal dan PPI/PP sebanyak 1.203 kapal.

     
16. Q: Bagaimana dengan dukungan Ditjen Perikanan Tangkap untuk mendukung pilar kesejahteraan?
  A:

Untuk mendukung pilar kesejahteraan, Ditjen Perikanan Tangkap sangat banyak melakukan berbagai kegiatan, seperti: pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), Pengembangan pelabuhan perikanan dan TPI higienis, Bantuan sarana penangkapan ikan (kapal perikanan dan alat penangkapan ikan), Bantuan premi asuransi nelayan, sertifikasai Hak Atas Tanah Nelayan, Fasilitasi permodalan perbankan dan non-perbankan, pengembangan kelembagaan nelayan menjadi koperasi, dan lain-lain.

     
17. Q: Bagamana dengan perkembangan perlindungan nelayan melalui bantuan premi asuransi? Sejak kapan dan berapa BPAN yang berhasil disalurkan per tahun?
  A:

Sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, mulai tahun 2016 KKP mulai melaksanakan kegiatan pemberian bantuan premi asuransi nelayan (BPAN) yang dibiayai melalui APBN. Dengan demikian, baru pada periode ini BPAN diberikan.

 

Pada kurun 2016-2018 telah disalurkan BPAN untuk 1.048.117 nelayan dengan rincian: tahun 2016 sebanyak 409.498 nelayan, tahun 2017 sebanyak 500.000 nelayan, dan tahun 2018 sebanyak 138.679 nelayan. Selanjutnya pada tahun 2019 ditargetkan tersalurkan BPAN sebanyak 150.000 nelayan.

     
18. Q: Berapa klaim asuransi dicairkan per tahun dan nominalnya?
  A: Klaim BPAN yang dicairkan tahun BPAN 2016 sebanyak 2.028 berkas dengan nilai Rp 278.677.199.939, BPAN tahun 2017 sebanyak 1.552 berkas dengan nilai klaim total klaim sejumlah Rp 92.964.371.716, dan BPAN tahun 2018 sampai saat ini sebanyak 132 berkas dengan nilai klaim total sebanyak Rp 9.616.610.207. Klaim tersebut meliputi kecelakaan nelayan yang menyebabkan meninggal dunia, cacat tetap dan biaya pengobatan.
     
19. Q: Apa keuntungan nelayan mengikuti program BPAN?
  A: Banyak manfaat dan keuntungan yang dirasakan nelayan dengan adanya program BPAN ini, antara lain:
  1. Memberikan jaminan perlindungan kepada nelayan dan keluarganya terhadap resiko yang dialami dalam usahanya melakukan kegiatan penangkapan ikan dlm bentuk pembayaran manfaat klaim.
  2. Menumbuhkan kesadaran nelayan terhadap pentingnya perlindungan asuransi, sehingga nelayan selanjutnya akan tergerak untuk berasuransi secara mandiri.
  3. Menjaga kelangsungan hidup keluarga nelayan apabila nelayan sebagai tulang punggung keluarga mengalami musibah yang menyebabkan kematian atau cacat tetap sehingga tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa.
     
20. Q: Apa yang dimaksud SIMANTEP dan bagaimana perkembangannya sampai saat ini?
  A:

Simantep merupakan wujud keberlanjutan kegiatan BPAN, yang memberikan sarana bagi nelayan untuk dapat memperpanjangan kepesertaannya dalam program asuransi melalui premi yang dibiayai secara mandiri.

 

KKP bersinergi dengan OJK telah memberikan kesempatan kepada perusahaan asuransi nasional untuk memperluas bisnis asuransi dengan membuka produk asuransi nelayan mandiri. Salah satu perusahaan yang program asuransinya sudah berjalan dalah PT. Jasindo dengan asuransi Simantep.

 

Hingga saat ini jumlah peserta Simantep sebanyak 34.588 nelayan mencakup 34 provinsi di seluruh Indonesia. Peserta program Simantep meliputi nelayan baru, nelayan paska BPAN dan nelayan ABK. Total klaim Simantep hingga saat ini mencapai Rp 4.478.388.106 untuk 201 berkas klaim.

     
21. Q: Pemda mana saja yang sudah mengalokasikan APBD untuk mendukung bantuan asuransi?
  A:

Setelah pembiayaan melalui ABPN, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota saat ini sudah mulai pula mengalokasikan alokasi melalui APBD untuk mendukung program BPAN. Pemda dimaksud antara lain: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Kabuaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kepulauan Morotai, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaen Jember, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Pati, Kota Palu, Kota Medan, Kota Sibolga, Kabutapetn Banyuasin. Sinergi APBN dan APBD ditambah dengan asuransi mandiri ini diharapan akan makin memperluas cakupan nelayan yang dilindungi asuransi.

     
22. Q:

Apa upaya yg telah dilakukan DJPT untuk memfasilitasi nelayan untuk mendapatkan permodalan?

  A:

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, telah lama melakukan fasilitasi akses pendanaan dengan bekerja sama dengan beberapa perbankan dan BLU-LPMUKP untuk membantu para nelayan yang membutuhkan dana pinjaman dengan bunga yang minim untuk membantu permodalan nelayan dalam bentuk expo dan gerai pendanaan yang dilaksanakan di sentra-sentra nelayan.

 

Selain itu, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – KKP, telah menyediakan Ruang “Pojok Akses Pendanaan” di 22 (dua puluh dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan dan 9 (Sembilan) pelabuhan perintis yang berisi produk-produk lembaga keuangan terkait sumber-sumber pembiayaan yang dapat diakses oleh nelayan, dan tempat untuk berinteraksi nelayan dengan petugas pendamping/account officer lembaga keuangan dalam pendampingan proses pengajuan produk pembiayaan di sektor perikanan”

 

Penyaluran kredit sektor perikanan Tahun 2018 sebesar Rp. 5.720.113.257.389 dengan jumlah debitur sebanyak 81.293 nelayan (OJK, 2018). Untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perikanan tangkap tahun 2018 sebesar Rp. 531.000.424.009 dengan jumlah debitur 24.083 orang (Kemenkeu, 2018). Sedangkan untuk penyaluran kredit melalui dana bergulir BLU – LPMUKP sektor perikanan tangkap adalah sebesar Rp. 137.920.340.000 dengan jumlah debitur sebanyak 10.062 orang (BLU_LPMUKP, 2018).

     
23. Q:

Skema apa saja yang dapat diakses oleh Nelayan?

  A:
  1. Kredit usaha rakyat (KUR) yaitu kredit pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha kelautan dan perikanan yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
  2. Dana bergulir yaitu dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, mikro, kecil, menengah dan usaha lainya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.
  3. Kemitraan / Perjanjian Kerja Sama Usaha
     
24. Q: Seberapa penting kredit usaha rakyat bagi para nelayan?
  A:

Program KUR dengan skema pemberian subsidi bunga menjadi 7% per tahun sangat penting dalam membantu dan mendorong minat nelayan untuk mengajukan kredit kepada lembaga keuangan untuk pengembangan usahanya.

  • Penyaluran KUR sub sektor perikanan tangkap Tahun 2018 sebesar Rp. 531.000.424.009 kepada 24.083 debitur.
  • Penyaluran KUR sub sektor perikanan tangkap Tahun 2017 sebesar Rp. 351.811.197.563 kepada 12.422 debitur

Penyaluran KUR sub sektor perikanan tangkap Tahun 2016 sebesar Rp. 405.242.745.902 kepada 29.538 debitur

     
25. Q:

Apa saja yang bisa dilakukan para nelayan dengan adanya kredit usaha rakyat?

  A:

Dengan KUR nelayan dapat memanfaatkan biaya investasi seperti pembangunan kapal penangkap ikan baru ukuran di bawah 10 GT, pembelian alat penangkap ikan, perbaikan kapal atau alat penangkap ikan maupun untuk biaya operasional penangkapan ikan, sesuai dengan Permenko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanggal 13 Desember 2017 yang diimplementasikan dengan Pedoman Pelaksana Teknis KUR Khusus (12 April 2018).

     
26. Q:

Realisasi KUR perikanan sampai September 2017 mencapai Rp1,2 triliun atau 1,7% dari total realisasi KUR sebesar Rp 69,9 triliun. Bagaimana update realisasi kredit usaha rakyat dikalangan nelayan? Nilainya berapa?

  A:

Realisasi KUR sektor kelautan dan perikanan sampai akhir Desember 2018 sebesar Rp.2,73 triliun atau sebesar 2,27% dari realisasi KUR nasional (Rp.120,3 triliun), dengan jumlah debitur sebanyak 113.051 orang.

 

Sementara untuk realisasi KUR sub sektor perikanan tangkap sampai akhir Desember 2018 sebesar Rp.530,5 miliar atau sebesar 21,3% dari realisasi KUR sektor kelautan dan perikanan, yang disalurkan kepada 24.092 debitur.

     
27. Q:

Ada empat kendala utama penyerapan kredit usaha rakyat perikanan sehingga tertinggal dari sektor lain, yakni soal prosedur yang berbelit, kendala legalitas usaha, agunan, dan lemahnya pendampingan kelompok. Bagaimana mengatasinya?

  A: Anggapan prosedur pengajuan kredit yang berbelit lebih disebabkan karena adanya mis-informasi yang berkembang di nelayan, sehingga nelayan diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih jelas terkait produk pembiayaan bagi nelayan, syarat serta mekanisme pengajuan kredit melalui kegiatan sosialisasi KUR.

Legalitas usaha dari nelayan dapat dibuktikan dengan kartu nelayan atau kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan maupun dengan surat keterangan usaha yang dilegalisasi oleh dinas KP atau pemerintah daerah.

 

Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT Nelayan) merupakan fasilitasi dari KKP bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN dalam rangka legalisasi aset nelayan yang mendukung penyediaan agunan bagi nelayan untuk mengajukan kredit pada lembaga keuangan.

 

Pendampingan bagi nelayan maupun kelompok mulai dari proses pengajuan kredit sampai dengan pasca pencairan kredit sudah dilakukan oleh Tim Penyuluh Perikanan sesuai dengan salah satu tugas mereka untuk melakukan pendampingan terkait akses permodalan bagi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan.

 

KKP melalui Ditjen Perikanan Tangkap telah melaksanakan kegiatan Expo dan Gerai Pendanaan Nelayan yang melibatkan nelayan yang potensial untuk mengajukan kredit, lembaga keuangan (bank dan non bank), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dinas KP, Kantor Pertanahan maupun Penyuluh Perikanan/KKMB. Sehingga dengan kegiatan Expo dan Gerai Pendanaan Nelayan diharapkan ada koordinasi dan sinergi program kegiatan yang dapat menjadi solusi terhadap kendala dalam penyerapan KUR bagi nelayan.
     
28. Q: Bagaimana bentuk sinergi antara KKP dengan Bank mitra?
  A:

Inisiasi dan penyusunan Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerja Sama dengan BI, OJK serta dengan lembaga keuangan (BRI, BNI, Mandiri) serta pelaksanaan Kegiatan Expo dan Gerai Pendanaan Nelayan.

 

Nota Kesepahaman atau PKS:

  1. Kesepakatan Bersama antara KKP dan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Nomor: 17/MEN-KP/KB/XII/2017, Nomor: DIR.MoU/020/2017 tentang Penyediaan dan Penggunaan Jasa Perbankan
  2. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PT KKP dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Pemberian Fasilitasi Layanan Perbankan dalam Kegiatan Penangkapan Ikan Nomor: 03/PKS/DJPT-KKP/VIII/2017, Nomor: B.974-DIR/PPK/08/ 2017 (25 Agustus 2017)
  3. Nota Kesepahaman antara KKP dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 02/MEN-KP/KB/V/2016, Nomor:B.610-DIR/HBL.105/2016 tentang Penyediaan dan Penggunaan Jasa Perbankan (30 Mei 2016)
  4. Nota Kesepahaman antara KKP dengan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: 04/MEN-KP/KB/V/2015, Nomor: PRJ-41/D.01/2015 tentang Peningkatan Akses Keuangan di Sektor Kelautan dan Perikanan
  5. Kesepakatan Bersama antara DKP dan Bank Indonesia Nomor: 02/MEN-KP/KB/IV/2009, Nomor: 11/1/GBI/DKBU tentang Pengembangan Konsultan Keuangan/Pendamping Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mitra Bank Sektor Kelautan dan Perikanan
  6. Kesepakatan Bersama antara DKP dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 08/SJ/DKP/KB/XII/2008, Nomor: DIR/049 tentang Penyediaan dan Penggunaan Jasa Perbankan
  7. Kesepakatan Bersama antara DKP dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 05/SJ/DKP/KB/IV/2008, Nomor: B.253-DIR/HBL/05/2008 tentang Penyediaan dan Penggunaan Jasa Perbankan
     
29. Q: Harapan KKP dengan adanya kredit usaha rakyat bagi para nelayan?
  A:

Skema KUR dengan subsidi bunga menjadi 7% sangat membantu pengembangan usaha bagi nelayan, namun masih ada kelemahan KUR yang banyak dikeluhkan oleh nelayan, seperti kuota KUR yang diinfokan sudah habis pada saat nelayan akan mengajukan pinjaman, syarat agunan maupun lamanya proses pengajuan kredit mulai saat proses pengajuan hingga proses pencairan.

 

Sehingga diharapkan adanya penambahan alokasi KUR untuk sektor perikanan tangkap, kemudahan dalam penyediaan syarat agunan, skema pembayaran tagihan yang lebih fleksibel sesuai dengan musim penangkapan ikan serta mempercepat proses dari pengajuan sampai pencairan kreditnya.

     
30. Q: Bagaimana perkembangan program pemberdayaan nelayan melalui Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan
  A:

Kegiatan Fasilitasi SeHAT Nelayan merupakan kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Pertanian. Kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen Kementerian ATR/BPN bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan ruang hidup bagi rakyat, yang merupakan implementasi dari Nawacita atau Sembilan Agenda Prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2014 – 2019 guna peningkatan akses modal, produksi dan pasar.

Admin KKP   01 Juli 2019   Dilihat : 3104



Artikel Terkait: