Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kilas Berita  
FAQ Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL)
    RZWP3K
 1. Q :

Apakah Perda RZWP3K tidak memperhatikan keperluan masyarakat pesisir atau nelayan kecil ?

  A :

Keberadaan Perda RZWP3K bukan untuk memihak pada kalangan industri ataupun memberi keuntungan bagi swasta besar semata, akan tetapi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut di daerah yang lebih tertata dan berkelanjutan. 

 

Sebelum Perda RZWP3K ditetapkan sudah berjalan pemanfaatan ruang laut oleh berbagai stakeholder, seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat tradisional, masyarakat lokal, masyarakat adat, dunia usaha lokal, dan dunia usaha asing, berupa aktivitas penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata bahari, pertambangan minerba, pertambangan migas, pelayaran umum, pelabuhan umum, pelabuhan perikanan, daerah latihan perang, tempat pembuangan amunisi, daerah ranjau, dumping area, dan kawasan konservasi.

 

Akibat dari banyaknya kepentingan di laut tersebut, selain sering timbul konflik antar kegiatan juga memberikan dampak negatif berupa penurunan kualitas ekosistem perairan pesisir, seperti kerusakan terumbu karang dan mangrove yang mengancam bagi keberlanjutan sumberdaya perikanan. Kondisi ini juga memberi kontribusi terhadap jumlah masyarakat miskin di pesisir (32,2% pada tahun 2007).

 

Untuk menselaraskan berbagai kepentingan stakeholder dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan, maka tanpa kehadiran Perda RZWP3K akan sulit untuk bisa diwujudkan.

     
2. Q : Mengapa Pemerintah Provinsi harus segera menetapkan Perda RZWP3K?
  A :

Kajian KPK pada tahun 2014 menemukan adanya permasalahan pemanfaatan sumberdaya laut, seperti: permasalahan tata ruang laut, ketata-laksanaan pengelolaan sumberdaya kelautan, kelembagaan, permasalahan regulasi pengelolaan ruang laut.

 

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, maka KPK pada tahun 2015 menandatangai nota kesepahaman Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam bersama 7 lembaga, 19 kementerian, dan 34 pemprov, dimana salah satu kesepakatannya adalah para gubernur berkomitmen akan segera menyelesaikan Perda RZWP3K sampai dengan tahun 2019. Komitmen ini semakin diperkuat dengan terbitnya Perpres No.16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang memberikan target waktu penyelesaian Perda RZWP3K.

 

Proses penyelesaian Perda RZWP3K wajib hukumnya mengikuti ketentuan dalam Permen KP No.23 Tahun 2016 ttg Perencanaan Pengelolaan WP3K secara benar dan tertib. Tahapan proses yang harus dilalui ada 11 (sebelas) tahapan, pada masing-masing tahapan terdapat aktivitas FGD, atau konsultasi publik, atau konsultasi teknis, atau evaluasi, atau klarifikasi dan verivikasi oleh stakeholder pemanfaatan sumberdaya kelautan, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, kalangan akademisi/kepakaran, dan dunia usaha.

     
3. Q : Bagaimana alokasi ruang yang ideal dalam Perda RZWP3K ?
  A :

Fungsi Perda RZWP3K adalah untuk menjabarkan visi, misi, dan kebijakan dalam RPJPD dan RPJMD masing-masing pemerintah provinsi dengan memperhatikan tantangan, peluang, serta kondisi sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, dan keberlanjutan potensi sumberdaya kelautan.

 

Oleh karena itu, maka rencana pola ruang ideal untuk satu provinsi dengan provinsi lainnya akan berbeda dengan provinsi lainnya.  Ada Perda RZWP3K provinsi yang alokasi ruang untuk kawasan konservasinya cukup besar, seperti NTT, Papua Barat, atau sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung target luas 20 juta hektar.

 

Selain itu, tolok ukur untuk alokasi ruang ideal pada Perda RZWP3K sudah jelas diatur didalam ketentuan Permen KP No.23/2016 dan Kepmen KP 33/2002, yaitu: (i) pada perairan 0-2 mil diprioritaskan peruntukannya untuk mendukung fungsi konservasi, (ii) Aktivitas pertambangan pasir laut dialokasikan pada kedalaman lebih dari 10 meter dan pada jarak lebih dari 2 mil dari garis pantai, (iii) memperhatikan akses publik, (iv) melindungi area masyarakat hukum adat, (v) memperhatikan ketentuan hukum laut internasional.

     
     HIU
4. Q :

ASejauh mana KKP mengurus penangkapan hiu?

  A :

Sebagai negara maritim yang luasan wilayah laut mencakup 2/3 dari total luasan Indonesia, negara kita dikaruniai sumber daya alam laut yang berlimpah, salah satunya sumber daya ikan hiu. di Perairan Indonesia ditemukan 114 spesies hiu (Ref. Status Perikanan Hiu, 2010) dengan rata-rata produksi sekitar 48.000 ton/tahun (Ref. Data Statistik Perikanan, 2016). Secara umum ikan hiu bukan merupakan target penangkapan nelayan, berdasarkan beberapa kajian menunjukkan bahwa sekitar 70 % ikan hiu tertangkap secara tidak sengaja (bycatch). Namun demikian harus juga disadari bahwa tingginya permintaan dunia akan sirip hiu dengan harga yang tinggi mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap produksi perikanan hiu di Indonesia.  Hal ini ditunjukkan dengan produksi perikanan hiu Indonesia merupakan yang terbesar di dunia (± 12 % total produksi dunia).

     
5. Q :

Apakah semua hiu dilindungi dan tidak boleh ditangkap?

  A :

Indonesia memiliki lebih dari 100 spesies hiu dan pari. Yang dilindungi dan tidak boleh ditangkap adalah hiu paus dan hiu gergaji. Yang tidak boleh diekspor hiu kepala martil dan hiu koboi.  Namun demikian, pada tanggal 31 Desember 2018, larangan ekspor untuk hiu kepala martil dan hiu koboi sudah habis masanya.  Untuk mengantisipasi perdagangan ekspor tersebut, KKP telah mengajukan rekomendasi ilmiah kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku otoritas ilmiah CITES untuk penetapan kuota penangkapan tahun 2019.

     
6. Q :

Bagaimana respon dunia terhadap kelestarian hiu?

  A :

Sejak tahun 2010 Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar (CITES) mulai menyoroti tingginya perdagangan internasional sirip hiu di dunia dan maraknya praktek finning dalam penangkapan hiu dan memandang perlu agar perdagangan jenis hiu tertentu dikendalikan perdagangan internasionalnya melalui mekanisme CITES.  Sehingga pada pertemuan Convention of  The Parties (CoP) CITES tahun 2013 dan tahun 2016, telah diputuskan dalam konvensi untuk memasukkan beberapa spesies hiu kedalam daftar Appendik II CITES, diantaranya terdapat di Indonesia yaitu : : 3 spesies hiu martil (Sphyrna lewini, Sphyrna mokarran dan Sphyrna zygaena) dan hiu koboi (Carcharhinus longimanus)

     
7. Q :

Bagaimana respon KKP terhadap hasil konvensi CITES dimaksud?

  A :

Sebagai salah satu negara yang meratifikasi CITES, Indonesia berkewajiban mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh CITES terkait dengan perdagangan luar negeri terhadap jenis-jenis yang masuk ke dalam daftar apendiks CITES. Dengan penetapan Hiu dan Pari masuk dalam Appendix II CITES, diharapkan dapat menjadi pilot bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan untuk perdagangan. Secara umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyiapkan beberapa hal antara lain dari segi kelembagaan dibentuk UPT dengan didukung SDM yang dipersiapkan untuk dapat memberikan pelayanan pemanfaatan jenis ikan atau jenis-jenis akuatik. Dari segi regulasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menetapkan tata cara pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan melalui Permen KP No. 61 Tahun 2018 tentang pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan atau jenis ikan yang masuk dalam appendiks CITES dan perlindungan beberapa spesies / jenis ikan, seperti Napoleon, Terubuk, Hiu Paus dan Manta.

     
8. Q :

Bagaimana perlindungan jenis hiu yang tidak masuk dalam apendiks CITES dan tetap bermanfaat bagi masyarakat?

  A :

Indonesia sampai dengan tahun 2018 telah menetapkan kawasan konservasi seluas 20,88 juta hektar.  Kawasan konservasi tersebut dikelola oleh Pemerintah Pusat/KKP (10 kawasan dengan luas 5,3 juta Ha), pemerintah daerah (137 kawasan konservasi dengan luas 10,9 juta Ha) dan Kementerian LHK (32 kawasan dengan luas 4,7 juta Ha).  Sebagian kawasan konservasi tersebut merupakan habitat penting hiu dan pari, contoh: TNP Laut Sawu, Kawasan Konservasi di Raja Ampat, Teluk Cenderawasih.  Disamping itu, dalam rangka pengembangan model pemanfaatan potensi hiu dan pari secara berkelanjutan, KKP mendorong model pemanfaatan hiu dan pari melalui pengembangan pariwsiata bahari dengan destinasi hiu dan pari.  Intervensi yang dilakukan oleh KKP berupa : penyiapan NSPK berinteraksi dengan hiu dan pari, bantuan sarana wisata, dan pelatihan wisata bagi kelompok masyarakat dan pemandu wisata.

     
9. Q :

Bagaimana harapan KKP dapat mengontrol tata niaga hiu?

  A :

Sejak masuknya beberapa spesies hiu dalam daftar appendiks CITES, perdagangan internasional hiu banyak mengalami hambatan, hal ini disebabkan karena perizinan perdagangan internasionalnya hanya boleh diterbitkan oleh Kementerian yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Management Authority CITES Indonesia yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada sisi lainnya semua mata rantai proses produksi hiu berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (perizinan penangkapan, pendaratan di pelabuhan perikanan, perizinan pengolahan), termasuk juga pembinaan nelayannya. 

Namun demikian, walaupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah ditetapkan sebagai Management Authority CITES melalui PP Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, namun sampai dengan saat ini belum dapat diimplementasikan karena belum mendapat persetujuan/kesepakatan dari KLHK selaku Management Authority CITES yang telah terlebih dahulu dinotifikasikan Pemerintah (Kementerian Luar Negeri) ke Sekretariat CITES. 

Dalam rangka harmonisasi kebijakan dan kesinambungan pengelolaan sumber daya perikanan serta kepastian hukum dalam berusaha, KKP telah melakukan koordinasi dengan KLHK, Kemenlu dan Setkab, untuk segera melakukan notifikasi ke Sekretariat CITES tentang penunjukan KKP selaku Management Authority CITES untuk biota akuatik/jenis ikan, mengingat jumlah jenis ikan yang diatur perdagangannya melalui mekanisme CITES terus mengalami peningkatan.

     
   

TERUMBU KARANG

10. Q :

Seperti apa kondisi terumbu karang Indonesia?

  A :

Indonesia merupakan pusat segi tiga terumbu karang dunia, terdapat sekitar 600 spesies terumbu karang yang merupakan 75% spesies terumbu karang di dunia.  Indonesia mempunyai 2,5 juta hektar terumbu karang yang mempunyai peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan, dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.  Dalam konteks pengelolaan sumber daya ikan, ekosistem terumbu karang berperan sebagai hatchery alam karena merupakan tempat memijah (spawning ground), daerah mencari makan (feeding ground) dan  tempat asuhan (nursery ground) bagi bergai jenis ikan dan biota laut lainnya sehingga keberadaan dan kelestariannya harus tetap terjaga dengan baik.  Nsmun demikian, berdasarkan data LIPI pada tahun 2017 status terumbu karang di Indonesia sebagai berikut: sangat baik (6,39%), baik (23,40%), sedang (35,06%) dan rusak (35,15%).  Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa 70,21% terumbu karang di Indonesia mempunyai tutupan kurang dari 50%.

     
 11. Q :  Bagaimana  respon KKP terhadap perdagangan terumbu karang?
  A :

Indonesia juga merupakan negara pengekspor terumbu karang alam sebagai ornamental akuarium terbesar dunia.  Sebagai gambaran, pada tahun 2016, kuota ekspor terumbu karang Indonesia sebesar 4.638.976 pieces yang terdiri dari 629.750 terumbu karang hidup alam, 900.000 pieces substrat (bongkahan terumbu karang mati), 450.000 kg live rock (bongkahan terumbu karang mati yang telah ditumbuhi alga) dan 2.659.226 pieces hasil transplantasi.  Kebijakan perdagangan terumbu karang ini perlu ditinjau dan dikaji secara lebih mendalam, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih besar terhadap terumbu karang di Indonesia.  Manfaat ekonomi terumbu karang masih dapat dikembangkan melalui model pemanfaatan lainnya yang lebih lestari, seperti pengembangan wisata bahari.  Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai perhatian yang besar terhadap perdagangan dan kelestarian ekosistem terumbu karang, karena ekosistem terumbu karang bukan hanya sebagai komoditas perdagangan tetapi juga merupakan habitat penting sumberdaya ikan dan juga sebagai pelindung wilayah pesisir dari ancaman gelombang laut.

     
 12 Q :

Bagaimana peran KKP dalam perlindungan Terumbu Karang?

  A:

Sampai dengan tahun 2018, sekitar 1.034.524,16 hektar (41,09 % luasan terumbu karang di Indonesia ) telah dilindungi di dalam kawasan konservasi.  Dalam UU No. 1 tahun 2014 tentang perubahan UU No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Pasal 35 memuat larangan penambangan terumbu karang di dalam kawasan konservasi. Dalam forum internasional, Indonesia merupakan salah satu negara inisiator CTI dan menjadi Ketua Bersama ICRI (Internatioal Coral Reef Initiative).

     
    GARAM
 13. Q: Sejauh mana KKP mengurus garam?
  A:

Kesejahteraan petambak garam merupakan tanggung jawab KKP. Setiap tahun KKP mengeluarkan anggaran untuk geomembran misalnya, agar garam lebih putih dan bersih. Kami ingin menjaga produksi dan harga untuk petambak garam lebih bagus.

     
14. Q:

Apakah KKP juga mengatur impor garam?

  A:

Impor tentang komoditi tergantung dari supply demand, dan untuk menjaga harga garam petambak agar tidak jatuh pada saat panen, KKP harus dilibatkan untuk memberikan rekomendasi kapan boleh impor. Dengan adanya UU No. 7/2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam, maka KKP mempunyai kewenangan untuk menjadi bagian yang mengawasi impor garam. Berdasarkan UU ini, KKP memberikan rekomendasi volume, jenis, dan kapan impor garam boleh dilakukan untuk garam yang selama ini disupply oleh garam rakyat.

 

Namun demikian, berdasarkan PP No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, rekomendasi impor untuk komoditas garam sebagai bahan baku dan bahan penolong industri hanya diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

     
15 Q: Apakah KKP menduga ada kartel garam yang bermain di sini?
  A:

Bisa jadi. Dulu terjadi kebocoran garam impor yang dilakukan oleh industri importir garam, mereka impor lebih dari kapasitas produksi mereka. Akhirnya mereka menjadi trader, separuh lebih bocor ke pasar konsumsi. Sekarang dengan pengaturan ini mereka tidak suka. Dari dulu impor garam industri rata-rata per tahun 2 juta ton namun bocor ke pasar garam konsumsi. Garam ini masuk pada saat petambak panen dan harga petambak jadi jatuh.

     
16. Q: Bagaimana KKP melihat peran PT Garam di sini?
  A:

KKP ingin agar garam konsumsi yang boleh impor hanya PT Garam. Importir industri tidak suka karena sekarang yang boleh impor garam konsumsi hanya PT Garam. Pemerintah tugaskan PT Garam untuk membeli menyerap produksi & menyangga harga garam petambak. PT Garam bisa sangga harga petani di atas biaya produksi. Insya Allah dengan diatur impornya mudah-mudahan untuk kali ini bisa baik.

     
17. Q:  Harapan KKP terkait tata niaga garam ke depan?
  A:

Perbaikan klasifikasi garam salah satunya untuk bahan baku garam industri aneka pangan disupply dari garam rakyat. Apabila ada impor perlu dipastikan waktu impor tidak bersamaan dengan waktu panen garam.

     
    REKLAMASI
18. Q:  Apa yang dimaksud dengan reklamasi?
  A: Sebagaimana diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 Jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dijelaskan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase
     
19. Q:  Perizinan apa yang dibutuhkan dalam proses reklamasi?
  A:  

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, pihak yang akan melaksanakan reklamasi (pemrakarsa) wajib memiliki izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi.

Izin Lokasi Reklamasi merupakan izin prinsip untuk memperoleh ruang reklamasi agar sesuai dengan peraturan tata ruangnya (Rencana Zonasi dan/atau Rencana Tata Ruang). Persyaratan dalam pengajuan izin lokasi reklamasi meliputi:

  • Identitas pemohon
  • Proposal reklamasi
  • Peta lokasi dengan koordinat geografis, dan
  • Bukti kesesuaian reklamasi dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau rencana tata ruang wilayah dari instansi yang berwenang.

Izin Pelaksanaan Reklamasi adalah Izin untuk melaksanakan aktivitas reklamasi melalui kegiatan pengurugan, pengeringan lahan dan/atau drainase. persyaratan dalam pengajuan izin pelaksanaan reklamasi meliputi:

  • Izin lokasi
  • rencana induk reklamasi;
  • izin lingkungan;
  • dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial;
  • dokumen rancangan detail reklamasi;
  • metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi; dan
  • bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.

Skemanya: Reklamasi = Izin lokasi + Izin lingkungan + Izin Pelaksanaan Reklamasi

(PerPres Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.)
     
20. Q: Apakah KKP dapat menolak permohonan izin lokasi atau permohonan perpanjangan izin lokasi?
  A:

Dalam Perpres 122/2012 pasal 17 ayat 2, 3, dan 4 diatur mekanisme penolakan permohonan izin lokasi bahwa Menteri dapat menolak permohonan izin lokasi disertai alasan tertulis. Penolakan tersebut dilakukan jika belum ada peraturan tata ruang atau jika ada peraturan tata ruangnya tetapi tidak sesuai peruntukannya.

Namun Perpres 122/2012 tidak menjelaskan mekanisme perpanjangan izin lokasi termasuk mekanisme penolakan terhadap permohonan perpanjangan izin lokasi.

Dalam Permen KP 17/2013 pasal 20, diatur mekanisme perpanjangan izin lokasi, namun tidak dijelaskan mekanisme penolakan perpanjangan izin lokasi. Namun perpanjangan izin lokasi dapat ditolak jika persyaratan tidak dipenuhi
     
21. Q: Apakah KKP akan secara otomatis mengeluarkan izin lokasi reklamasi atau perpanjangan izin lokasi reklamasi jika jangka waktu untuk menanggapi permohonan sudah melewati batas?
  A:

Dalam Perpres 122/2012 pasal 17 ayat 4 diatur bahwa apabila dalam jangka 20 hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan izin lokasi reklamasi maka permohonan tersebut dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin lokasi reklamasi.

Dalam Permen KP 17/2013 pasal 20 ayat 3, diatur bahwa Menteri paling lama 14 hari kerja menerbitkan perpanjangan izin lokasi reklamasi sejak diterimanya permohonan secara lengkap, tetapi tidak ada norma yang menjelaskan jika tidak ditanggapi maka wajib mengeluarkan perpanjangan izin lokasi reklamasi

     
22. Q:

Apakah KKP dapat menolak permohonan izin pelaksanaan reklamasi atau perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi?

  A:

Dalam Perpres 122/2012 pasal 18 ayat 2, 3, dan 4 diatur mekanisme penolakan izin pelaksanaan reklamasi bahwa menteri dapat menolak permohonan izin pelaksanaan reklamasi disertai alasan tertulis. Penolakan tersebut dilakukan jika persyaratan tidak dipenuhi termasuk izin lingkungan belum diterbitkan.

Dalam Perpres 122/2012 pasal 19 ayat 3 dan 4 diatur mekanisme penolakan perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi, bahwa menteri dapat menolak permohonan perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi disertai alasan tertulis

     
23. Q: Apakah KKP akan secara otomatis mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi atau perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi jika jangka waktu untuk menanggapi permohonan sudah melewati batas?
  A:

Dalam Perpres 122/2012 pasal 18 ayat 2, 3 dan 4 diatur bahwa apabila dalam jangka 45 hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan izin pelaksanaan reklamasi maka permohonan tersebut dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi.

Dalam Perpres 122/2012 pasal 19 ayat 5, diatur bahwa apabila dalam jangka waktu 14 hari Menteri tidak memberikan atau menolak permohonan perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi, maka permohonan perpanjangan tersebut dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin

     
24. Q: Apa yang terjadi jika masa berlaku izin lokasi reklamasi berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan?
  A:

Jika masa berlaku berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan maka ketentuan perpanjangan izin lokasi reklamasi diberlakukan sama dengan penerbitan izin lokasi reklamasi baru

     
25. Q:

Apakah izin lokasi reklamasi dapat menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan reklamasi?

  A:

Tidak dapat, kegiatan reklamasi yang berupa pengurugan, pengeringan lahan atau drainase dapat dilakukan apabila telah memiliki izin pelaksanaan reklamasi yang didalamnya disyaratkan adanya izin lingkungan

     
26. Q:

Bagaimana peran dan posisi Izin Lingkungan/Amdal dalam proses reklamasi?

  A:

Peran dan kedudukan izin lingkungan/Amdal sangat vital, karena kegiatan reklamasi tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada izin lingkungan/Amdal.

     
27. Q:

Apa peran KKP dalam proses izin lingkungan?

  A: KKP berperan sebagai salah satu anggota dalam Komisi Amdal pusat. Keputusan disetujui atau tidaknya Amdal berada pada keputusan Komisi Amdal yang terdiri dari anggota pakar dan seluruh kementerian/instansi terkait.
     
   

MASYARAKAT PESISIR

28. Q: Sebagai negara dengan sumberdaya laut yang melimpah, apa saja peran laut bagi masyarakat Indonesia (dari perspektif ekonomi dan sosial budaya)?
  A:

Peran laut bagi masyarakat Indonesia dalam prespektif ekonomi dan sosial budaya adalah:

  • Prespektif ekonomi:
    • Sumber ketahanan pangan: bahwa keberadaan sumberdaya alam yang melimpah mendorong masyarakat untuk memanfaatkannya dengan mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan sehingga masyarakat bisa terus menikmati sumberdaya alam tersebut sampai dengan generasi yang akan datang. Pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal tersebut akan mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera.
    • Jalur perdagangan; bahwa laut adalah kawasan open access yang digunakan salah satu jalur perdagangan selain jalur darat dan jalur udara. laut berperan penting bagi Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia diantaranya terkait dengan pengembangan sistem transportasi laut yang terintegrasi salah satunya adalah Tol Laut. karena poros maritim yang terintegrasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan rantai pasok yang maksimal.
  • Presprektif sosial budaya:
    • tempat membangun peradaban; bahwa sumberdaya laut yang melimpah akan mempercepat terwujudnya peradaban masyarakat yang akan menjalankan kehisupan social budaya sesuai dengan ajaran dari nenek moyangnya. Pembelajaraan dan pelaksanaan tatanan hukum yang berlangsung dalam masyarakat melalui kearifan local dalam pengelolaan sumberdaya alam secara ramah lingkungan akan mewujudkan keberlanjutan sumberdaya alam.
Pemersatu bangsa; Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan lebih dari 17.500 pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai 80.000 km. sebagai negara kepulauan, laut berperan sebagai penghubung antar budaya dari satu pulau dengan pulau yang lain. Budaya dari masing-masing pulau tersebut terhubung sebagai satu kesatuan interaksi antar sesama warga NKRI guna mewujudkan pembangunan Indonesia yang merata.
     
29. Q: Menjaga laut merupakan tugas kita bersama. Salah satunya adalah penduduk lokal yang bermukim di pesisir. Bagaimana Kementerian KP mengedukasi masyarakat pesisir utk turut menjaga kelestarian sumber daya laut?
  A:

Definisi "Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat" (UU NO.1/2014 pasal 1 angka 36).

Kementeriaan kelautan dan perikanan telah banyak melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat untuk menjaga kelestarian sumberdaya laut seperti:

  1. Gerakan Cinta Laut (sekolah pantai, gerakan bersih pantai, sekolah pantai, Jambore Pesisir, dan Penyadaran Masyarakat dalam Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim)
  2. Melakukan penyadartahuan kepada masyarakat melalui media elektronik, media cetak dan media sosial
Memberi bantuan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan masyarakat agar tidak merusak sumberdaya lingkungan dan laut
     
30. Q: Masyarakat pesisir, mayoritas memiliki hukum adat yg mengatur pengelolaan sumber daya laut. Seberapa penting peran mereka?
  A: memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur pengelolaan, pelestarian dan pengawasan sumberdaya laut. Hal ini ditunjukan dengan berbagai kearifan lokal yang masih berjalan sampai saat ini seperti maneé, sasi, ombo, kera-kera, ngam dll. Berbagai kearifan lokal tersebut mencirikan bahwa pengelolaan sumberdaya laut yang dilakukan mengedepankan keberlanjutan sumberdaya alam. Sehingga hal tersebut perlu dipertahakan keberadaannya.
     
31. Q: Ada kah regulasi yang memberikan masyarakat adat kewenangan pengelolaan sumber daya alam? Sebatas mana kewenangan mereka?
  A:

Regulasi terkait dengan kewenangan masyarakat adat dalam melakukan pengelolaan SDA terdapat dalam UU NO. 27/2007 JO. UU NO.1/2014 tentang "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil“

  • Pasal 21 ayat 1 “Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau- pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat”
  • Pasal 21 ayat 2” "Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
  • Pasal 22 Ayat:
  1. “Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat”
  2. Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    • Pasal 60 Ayat (1): “Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:”
  1. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
  2. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
Batas kewenangan masyarakat adat dalam pengelolaan SDA yaitu masyarakat memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengelolaan sumberdaya alam secara ramah lingkungan dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
     
32. Q:

Apa yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional?

  A:

“Masyarakat Hukum Adat adalah Sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 1 Angka 33 (UU No. 1/2014)

Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.” Pasal 1 Angka 34 (UU No. 1/2014)

Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.” Pasal 1 Angka 35 (UU No. 1/2014)
     
33. Q: Apa saja bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat hukum adat yang bermukim di wilayah pesisir?
  A:

Gubernur  dan  bupati/walikota  melakukan  pengakuan  dan  perlindungan   masyarakat hukum adat sesuai dengan Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pendoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Dalam hal identifikasi dan pemetaan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat tidak dilaksanakan oleh gubernur, Menteri dapat melaksanakan fasilitasi proses identifikasi dan pemetaan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat. Pasal 7 PermenKP No. 8/2018 tentang Tata Cara Penetapan  Wilayah Kelola  Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Melakukan fasilitasi dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil melalui Peraturan Bupati/ Peraturan Walikota sesuai dengan Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pendoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Melakukan penguatan masyarakat hukum adat melalui kegiatan pemberdayaan seperti pemberian bantuan sarana dan prasarana, pemberian bantuan sarana dan prasarana ekonomi produktif

Melakukan fasilitasi pengusulan wilayah kelola masyarakat hukum adat melalui Bupati/Walikota ke dalam Rencana Zonasi.

Melakukan penyadartahuan tentang jenis biota laut yang dilindungi
     
34. Q:

Bagaimana tahapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yg bermukim di wilayah pesisir?

  A:

sesuai dengan Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pendoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat BAB III TAHAPAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN Pasal 4 Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui tahapan:

  1. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
  2. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
  3. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Dalam hal identifikasi dan pemetaan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat tidak dilaksanakan oleh gubernur, Menteri dapat melaksanakan fasilitasi proses identifikasi dan pemetaan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat. Pasal 7 PermenKP No. 8/2018 tentang Tata Cara Penetapan  Wilayah Kelola  Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Tahapan fasilitasi pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:

     
35. Q:

Bagaimana cara pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap masyarakat lokal dan tradisional?

  A: Sesuai dengan Pasal 20 UU No 1/2014 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.”

     

Admin KKP   01 Juli 2019   Dilihat : 2870



Artikel Terkait: